Saat forum audiensi berlangsung (Foto: News detak.com)
Pasalnya pencurian hewam ternak di kacamatan Gapura sudah lama menjadi momok yang tak kunjung menuai solusi sehingga warga gapura berinisiatif membentuk perkumpulan yang tergabung dari beberapa elemen masyrakat AMPERA (Aliansi Masyrakat Gapura) untuk melakukan audiensi ke Polres dan Bupati Kab. Sumenep guna Profesionalitas penegakan hukum yang berkeadilan di kabupaten sumenep dalam penegakan keamanan dan beberapa kasus pencurian yang tak kunjung terselesaikan.
Basith daenx selaku ketua AMPERA mengatakan, pihaknya meminta kometmen terhadap pihak kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan tersebut hingga warga merasakan kenyamaman tanpa adanya ketakutan yang mengancam.
"Kami meminta kometmen terhadap pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus yang sudah terjadi di desa kami, apabila pihak Polres tidak segera mengusut persoalan ini maka kami siap mengkawal hingga ke Polda". Ungkapnya.
Dalam audensi tersebut ada empat tuntutan, diantaranya;
1. Polres Kab. Sumenep untuk memaksimalkan pengamanan wilayah
2. Usut tuntas tindak pidana CURWAN di wilayah hukum Sumenep khususnya di Kec. Gapura
3. Untuk bupati sumenep segera membuat PERDA tentang hewan peliharaan
4. Untuk segera membuat surat sapi
Dalam forum tersebut disayangkan oleh peserta audensi karena Kapolres Sumenep tidak bisa menemui para peserta audiensi dikarenakan adanya kegiatan lain, tapi dari pihak Polres ada perwakilan untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan masyrakat.
Menanggapi hal itu pihak Polres Sumenep berjanji untuk segera mengusut tuntas pencurian sapi yang terjadi di kecamatan Gapura, jadi pihak polres meminta kerjasamanya untuk segera melaporkan apabila ada kasus pencurian, karna menangkap maling tidak sesulit menangkap teroris.
Pada hari itu juga audensi selanjutnya di lanjutkan ke bupati sumenenp bertempat di gedung Pemda, pada kesempatan tersebut massa ampera di temui oleh assisten bupati administrasi umum dan dinas peternakan. Pada kesempatan itu menghasilkan beberapa rekomendasi yang tertuang dalam berita acara yaitu;
1. Pemerintah Kab Sumenep melalui dinas ketahanan pangan dan perternakan akan membuat program kartu ternak yang didalamnya berisi tentang data ternak berupa kepemilikan, usia, dan kesehatan ternak, data kepemilikan ternak tersebut akan di sesuaikan dengan nomor induk kependudukan dari masing-masing pemilik.
2. Dinas ketahanan pangan dan peternakan kab sumenep akan terus mensosialisasikan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi)
3. Keberadaan RPH agar lebih diaktifkan dalam pelayanan pemotongan hewan agar data ternak yang akan dipotong lebih terdata.
Dari hasil kesepakatan tersebut akan ada follow up secara berkala. Rabu (02/10/19).
(Din/zai/an)
0 comments:
Posting Komentar