Dr Ricard Pasaribu: Tegakkan Protokol Kesehatan




JAKARTA,  Anggota DPD RI Perwakilan Kepri, Dr. Richard Pasaribu, meminta semua aparat Pemerintah yang terkait dengan kepulangan WNI dari luar negeri untuk menegakkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut disampaikan saat meninjau kembali proses pembangunan Rumah Sakit Khusus Virus Korona di Pulau Galang, Senin (30/03), kemarin.

"Karena adanya kebijakan karantina di negara tempat saudara-saudari kita bekerja, banyak dari mereka pulang ke Indonesia melalui Batam, Tanjungbalai Karimun dan Tanjungpinang. Untuk antispasi penyebaran Corona, kita meminta semua aparat Pemerintah yang terkait dengan kepulangan para saudara-saudari kita ini harus menegakkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya" terang Dr. Richard.

Terkait molornya pengoperasian Rumah Sakit Khusus Virus Corona di Pulau Galang, menurutnya karena berbagai kendala faktor pengiriman barang, termasuk material konstruksi. Maka target penyelesaian bergeser menjadi tanggal 5 April 2020.

"Pada kunjungan kita yang pertama ke proyek tersebut, Pemerintah Pusat yang sebelumnya menargetkan tanggal 28 Maret 2020 akan beroperasi. Namun karena kendala faktor pengiriman barang, termasuk material konstruksi, maka target penyelesaian bergeser menjadi tanggal 5 April 2020," terangnya.

"Dari pengamatan kami dan penjelasan pihak kontraktor di lapangan, pembangunan masih mencapai 92 %," ujarnya.

"Rumah Sakit di Galang, diperuntukkan juga bagi saudara-saudari kita yang pulang dari luar negeri, apabila di antara mereka ada yang positif Corona," tambahnya

Richard juga mengingatkan bahwa masyarakat umum yang menjadi garda terdepan penanggulangan penyebaran virus Corona.

"Kita sering menyebut bahwa garda terdepan penanggulangan wabah ini adalah para tenaga medis kita. Namun sesungguhnya, peran masyarakat sipil adalah ujung tombak, dalam memastikan surutnya dan terkelolanya potensi meluasnya virus ini," jelasnya.

"Oleh karenanya, kita harus disiplin menjalankan anjuran-anjuran pencegahan yang telah disampaikan Pemerintah," pungkasnya. (Red).

0 comments:

Posting Komentar