Foto: detak.com
Pamekasan detak.com -Kordinator Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pamekasan dinilai terlibat dalam kepentingan politik pada pileg 2019. Hal ini dibuktikan pada pertemuan pendamping PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dihadiri oleh ismail salah satu calon legislatif dari partai Demokrat. Pertemuan yang dilaksanakan di Bugih tersebut sangat mengindikasikan adanya komunikasi politis antara Kordinator PKH kecamatan kota dengan salah satu calon legislatif dari dapil 1 (satu) tersebut.
Menurut Arif salah satu aktifis pamekasan, program PKH sangat rawan ditunggangi kepentingan politik menjelang pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Disinyalir ada oknum pendamping PKH terlibat politik praktis untuk kepentingan oknum caleg. Padahal kata dia, program PKH yang menggunakan uang negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat prasejahtera. Sehingga tidak untuk dijadikan alat politik bagi para calon anggota legislatif.
"Program PKH tujuannya mulia, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu, Seharusnya jangan digunakan untuk kepentingan oknum para caleg, untuk kepentingan politik" tegas Arif.
Dengan demikian, Arif dengan tegas meminta kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan untuk mengganti seluruh pendamping PKH di Kecamatan Kota pamekasan yang terindikasi terlibat politik praktis.
"Kepala dinas sosial harus mengganti semua PKH yang terlibat politik praktis, menjadi tim sukses caleg dan memanfaatkan program PKH untuk kepentingan caleg tertentu," sambungnya, Sabtu.
hingga berita ini di turunkan, masih blum ada respon dari kepala dinas sosial kabupaten pamekasan.
(18/02/2019)
(Dz/zn/an)
0 comments:
Posting Komentar