Di Tenggarai Banyak Kasus Dugaan Korupsi, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Gelar Aksi Ke Kantor Kejaksaan Agung RI & Ke Kantor KPK

Sejumlah massa saat menggelar aksi ke kantor Kejaksaan Angung & kantor KPK

(Foto: detak.com)


JAKARTA detak.com -Sejumlah masyarakat madura yang tergabung  di organisasi Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak)  laporkan kepa Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman Pamekasan, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat terkait Ketidak sesuayan realisasi program fisik di dinas tersebut, jakarta Selasa (30/10).

Dugaan korupsi tersebut terkait beberapa program pengeboran sumur sekitar 16 titik yang tersebar di 13 kecamatan di kabupaten pamekasan madura,Kegiatan tersebut terkaver dalam program Sanitasi Air Bersih (SPAM).

Anggaran pengeboran per titik sekitar sebesar Rp 313. 717.000 juta. Kemudia Total keseluruhan 16 titik sumur bor dengan anggaran Rp 2.515.600.000. Dugaan tersebut disebabkan gagalnya perealisasian sumur bor yang beralokasi di beberapa desa di kabupaten pamekasan, tepatnya Kaduara Barat dan Kecamatan Larangan yang tidak dinilai tidak tepat sasaran, bahkan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Lebih parahnya lagi pengadaan tandon malah menggunakan tandon bekas yang sudah ada di lokasi. Bahkan meski pengeboran pertama gagal tetap dipaksakan. Alhasil pengeboran tersebut belum juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sedangkan  dugaan korupsi terhadap  program pagar taman Arek Lancor dengan pagu anggaran Rp1, 7 miliar. Namun peruntukannya tidak jelas. Salah satu indikasinya, pagat setinggi 1,8 meter tidak sesuai dengan RAB.

Bahan_bahan seperti besi yang seharusnya berukuran standart tetnyata kondisi di lapangan tidak demikian. Bahkan pemasangannya tanpa adanya penghurukan dan langsung menggunakan slop.

Sehingga tinggi besi pagar arek lancor tidak sama. Kemudian untuk fasilitas umum (fasum) seperti trotoar malah dipagar. Kondisi ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan.

"Penggurukan tanah untuk taman tidak sesuai dengan peruntukannya," ungkap Koordinator DPP ARAK, Rama Hendra.

Rama menambahkan bahwa tentang dugaan korupsi program Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman Pamekasan yakni pembangunan Pasar Gurem dan Eks Stasiun PJKA dengan pagu anggaran Rp 2 miliar. Menurutnya untuk eks PJKA galvalum yang digunakan tidak sesuai RAB.

"Yang lebih parah yakni pavingisasi amburadul lantaran kualitasnya rendah. Faktanya dipakai 1 bulan paving tersebut sudah rusak," jelasnya.

Dia mengaku laporan mengenai tiga program itu sudah diterima oleh KPK. Sebab seluruh bukti dugaan sudah diberikan terhadap KPK untuk ditelaah lebih lanjut.

"Temuan dugaan korupsi itu sudah kami berikan terhadap KPK untuk ditindak lajuti. Saat ini kami hanya menunggu hasil tindaklanjut dari KPK," tutupnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman Pamekasan madura, Muharram mengaku tiga program sudah direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Baik menegnai RAB maupun kapasitas lainnya. Menurutnya tidak pernah bermain-main dengan urusan program fisik.

"Kalau saya tidak pernah melakukan hal itu. Allah lah yang tahu mana yang terbaik untuk saya. Karena saya dari awal niat bekerja baik dan tidak mau macam-macam," responnya singkat melalui pesan wahtashaap (WA).

(D2n/zai/)

0 comments:

Posting Komentar