Headlines News :
Home » » DPMPTSP Pamekasan di Gruduk Massa Terkait Ijin Pendirian Tower

DPMPTSP Pamekasan di Gruduk Massa Terkait Ijin Pendirian Tower

Written By Unknown on Rabu, 25 April 2018 | 13.57

Saat para peserta aksi menyampaikan aspirasinya di depan kantor DPMPTSP Kabupaten Pamekasan

(Foto: detak.com)


Pamekasan detak.com -Sejumlah aktivis  yang terdiri dari Perserikaran Dewan  Mahasiswa Madur (PANDAWA), Gerakan Tangan-Tangan Revolusi (GETAR), Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SOMASI), Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPUR), Komunitas Mahasiswa Pamekasan Anti Korupsi (KAMPAS), Gerakan Mahasiswa Madura (GEMARA) dan Suara Pemuda & Mahasiswa Pamekasan (SPMP), gelar aksi ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Pamekasan. Mereka tetap optimis untuk mengkawal terkait pembangunan tower bodong yang beralokasi di Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Didin LaNyala salah satu korlap dalam aksi tersebut, meminta agar pembangunan tower bodong milik salah satu provider itu tidak boleh diberikan ijin. Pasalnya, disamping menabrak peraturan, ada sebagian warga terdekat yang keberatan dengan berdirinya tower tersebut.

"Hal ini sudah jelas merupakan sebuah bentuk pelanggaran, harusnya pemerintah tegas mengatasi persoalan ini, karna ini sudah menabrak aturan dan sebagian warga ada yang keberatan terkait berdirinya tower tersebut", pungkasnya.

Kepala DPMPTSP Pamekasan Agus Mulyadi mengatakan, bahwa proses pembangunan tower tersebut sebelum di dirikan harus melengkapi ijin terlebih dahulu. "Segala bentuk pembangunan, baik itu tower maupun lainnya harus melengkapi ijin terlebih dahulu," paparnya.

Aguk W, yang dalam aksi tersebut juga merupakan korlap menambahkan, pelanggaran seperti ini mau sampai kapan menjamur di kota Pamekasan. "Sampai kapan kota pamekasan ini di jajah oleh kaum-kaum libral dan kapitalis, dan dengan kejadian ini memberikan kebijakan yang tumpang tindih dan tidak pro rakyat. Jika hal ini tidak digubris dengan baik maka kami akan membawa persoalan ini ke meja hijau". Ungkapnya dengan lantang (25/04/18).


(Sf/zain/ian) 

Share this post :

Posting Komentar