Headlines News :
Home » » Aktivis Desak Pemerintah Hentikan Pembangunan Tower Bodong di Desa Nyalabu Daya

Aktivis Desak Pemerintah Hentikan Pembangunan Tower Bodong di Desa Nyalabu Daya

Written By panorama pagi on Minggu, 15 April 2018 | 18.35

Lokasi pembangunan Tower telkomunikasi di Desa Nyalabu Daya

(Foto: detak.com)


Pamekasan detak.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan kecolongan. Pasalnya, pembangunan tower telekomunikasi milik salah satu perusahaan seluler yang dibangun di Desa Nyalabu Daya  Kecamatan Pamekasan, dibangun tanpa ijin. Bahkan pembangunan yang sudah dilakukan sekitar seminggu yang lalu sudah tahap penyelesayan pondasi. Hal tersebut menjadi sorotan dari sejumlah aktivis di Pamekasan.

Didin_laNyala, salah satu aktivis mengatakan, Pemkab Pamekasan lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk menertibkan banyaknya Tower tanpa ijin. Bahkan kami menemukan Tower yang sedang dibangun tapi sama sekali tidak mengantongi ijin. "jelas dalam hal ini Pemkab Pamekasan kecolongan", ungkap pemuda yang masih bersetatus sebagai mahasiswa tersebut. (15/04/18).

Lebih lanjut, didin mendesak agar Pemkab Pamekasan bertindak tegas menghentikan pembangunan tower tersebut karena sudah melanggar peraturan daerah (perda) tentang perijinan. Sehingga hal serupa tidak ditiru oleh perusahaan yang lain.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan, Agus Mulyadi mengatakan, sampai saat ini tidak ada pengajuan ijin pembangunan Tower di Desa Nyalabu daya, jelas pendirian tower tersebut ilegal. "saya sudah turun ke lokasi dan tower tersebut tidak mengantongi ijin, dan kami sudah melayangkan surat ke Satpol PP untuk segera melakukan penindakan," ungkapnya. (11/4/18)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Madura, Jawa Timur akan segera bertindak dan melakukan langkah-langkah  Langkah awal yang kami lakukan, yaitu memberikan teguran kepada pemilik tower agar segera memberhentikan pendirian tower bodong tersebut.

Dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Pamekasan, Mohammad Yusuf Wibiseno, dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan surat peringatan (SP) 3 tidak digubris, maka kita terpaksa melakukan penyegelan paksa. "kami akan segera bertindak dan memberikan peringatan, jika sampai tiga kali tidak digubris maka kami akan melakukan penyegelan paksa", Pungkasnya. (12/04/18).

(zain/wan/ian) 

Share this post :

Posting Komentar