Desak Pemerintah Kab. Pamekasan Segera Tertibkan Reklame dan Bando Jalan, Sejumlah Aktivis Datangi Ruang Bupati

Saat forum audensi berlangsung
(foto: Agus detak.com)

Pamekasan detak.com -Sejumlah massa yang tergabung dalam dua Lembaga Perserikatan Dewan Mahasiswa Madura (PANDAWA) dan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPUR) melakukan audensi di ruang pertemuan Bupati lantai dua dengan dihadiri beberapa instansi terkait. (08/31/17)

Audensi yang ditujukan kepada bupati pamekasan tersebut membahas tentang reklame dan bando jalan, ia mendesak pemerintah untuk segera menertibkan Reklame yang tidak memiliki izin dan Bando jalan yang melanggar peraturan.

Didin.LaNyala selaku juru bicara dalam forum audensi tersebut menegaskan bahwasanya ketika mengacu pada Undang-undang memang bertentangan. "Sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (3) peraturan Mentri Pekerjaan Umum No/PRT/2010 tentang pedoman dan pemamfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang menyebutkan bahwa Kontruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/jenis lainnya yang melintang jalan, husus dimakaudkan untuk iklan dan media informasi" Pungkasnya. 

"Keberadaan Reklame dan Bando jalan yang melintang jalan tersebut sudah jelas membahayakan keselamatan pengguna jalan, apalagi setatus dari reklame tersebut liar dan tidak memiliki izin" Tambahnya. 

Basit.Daenx selaku ketua umum PANDAWA juga menjelaskan bahwa hal tersebut sudah fatal. "ini sudah jelas melanggar peraturan baik itu Permen, Perda dan Perbub, ketika reklame yang melintang jalan tersebut dibiarkan maka saya pikir aturan pemerintah seakan tidak berlaku dan terkesan main-main, pemerintah Pamekasan selama ini kemana? Pura-pura tidak tahu apa mungkin sengaja dibiarkan Padahal aturan tersebut sudah lama yang berlaku, dan kami minta kepada satpol PP selaku penegak perda untuk segera ambil sikap karna memang sudah sangat lama dibiarkan, saya pikir untuk sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak menurunkan karna memang sudah melanggar dan seharusnya ada sangsi" ungkapnya.

Asisten perekonomian dan pembangunan, selaku pihak yang mewakili bupati dan dinas terkait lainnya berjanji akan segera menindak lanjuti hasil kesepakatan audensi. "Kami akan segera menindak lanjuti tuntutan dari teman-teman dan permintaan terkait Rekonsiliasi penertiban reklame 8 hari dan bando jalan selama 30 hari, terhitung dari tanggal audensi sesuai dengan permintaan teman-teman. (31/08/17)

(agus/zain/ian)

0 comments:

Posting Komentar