"ARTIKEL" Pendidikan Di Ujung Rupiah

Ditulis oleh : Indah Yuliana
Mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Tarbiyah Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

Pendidikan adalah sebuah ilmu yang harus dipegang setiap manusia karenanya pendidikan merupakan representasi karakter diri seseorang sebagai suatu norma yang ada dalam masyarakat. Kehidupan manusia yang sering berbuat kerusakan menjadikan pendidikan berlangsung secara vital, terlebih dalam dunia sosiologi, manusia hidup secara berkelompok tentu memerlukan interaksi yang baik. Hal tersebut yang menjadikan organ kehidupan.

Lembaga pendidikan adalah institusi pendidik manusia di dalamnya terdapat banyak disiplin ilmu. System pendidikan di sekolah yang menjadi media pembentukan karakter tak pelak lagi kalau negara-negara maju dan berkembang dapat dilihat dari system pendidikannya. Indonesia salah satu Negara yang urgensi pendidikannya menggantungkan terhadap institusi sekolah.maka,pihak sekolahlah yang menanamkan pendidikan terhadap anak didiknya.

Pada tahun 2017 ini, rekontruksi pendidikan ditingkat SMA /SMK meningkat dalam berbagai aspeknya dan akan berjalan sesuai system besar kecilnya rupiah yang dikeluarkan disuatu lembaga tersebut. Ketika pendidikan diSMA / SMK tidak digratiskan maka akan muncul variasi kualitas dari si miskin dan si kaya. Tentu hal ini akan menjadi polemik besar. Mengingat peranan pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan kehidupan kita akan diingatkan oleh instrumen Sukarno pada saat sidang BPUPKI tahun 1945 "Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk satu orang, untuk satu golongan?" sudah tentu tidak. Kita hendak mendirikan suatu Negara "semua buat semua". Dari hal tersebut kita bisa melihat perspektif pendidikan saat ini seakan terpisah dari Negaranya. Dan ketika pemerintah sibuk dengan pungli(pungutan liar), penistaan agama sampai perkara makar, apakah pendidikan pelampiasannya? atau suatu suatu tampilan kinerja perkembangan system pendidikan?

Situasi pendidikan di SMASMK akan memacu suatu tindakan yangmelanggengkan kekuasaan pun jabatan tak ayallagi proses administrasi yang diserahkan penuh terhadap institusi dan tidak ada prosedur hokum yang membina praktek administrasi tersebut. Sebagian diantara rakyat Indonesia mendukung dengan adanya alasan bahwa pemerintah sudah untuk membiayai pendidikan di tingkat SMA / SMK. Mengapa alasan itu yang dipakai? Bukankah Indonesia bagian Negara tersubur?

Besarnya tanggungan kebijakan hari iniakan dirasakan keras bagi golongan rakyat kecilterlebih dengan legalitas kebijakan mentri pendidikan dan budaya- Muhajir Effendy memberikanlampu hijau dengan system pungutan.dengan hal itu pula, di lembaga pendidikan akan muncul krobologi penciptaan kebohongan dengan berbagai kepentingan melalui kemasan pungutan sumbangan.

Prosedur kebijakan pungutan semestinya diberi kewenangan dalam suatu lembaga agar pungutan tidak serta merta terjadi, melainkan ada pasal perundanganagar proses belajar siswa tidak terbebani dengan hal tersebut.

Peran kebijakan kali ini pihak lembaga sekolah dituntut agar memanfaatkan keterbasan yang ada dengan sebaik mungkin. Kita juga dituntut memanfaatkan administrasi yang sebelumnya gratis agar proses pembelajaran tidak terkendala oleh nilai rupiah yang dicanangkan pihak sekolah. Dengan demikian pendidikan menjadi karakter suatu Negara bukan suatu proyek yang bergantung kepada sisi besar kecilnya rupiah. Maka, pendidikan harus unggul secara sempurna.dengan semangat itulah Indonesia akan tampil melalui warna pendidikan dan tercipta generasi terdidik bebas dari tuntutan manusia terbelakang.

(Indah)

0 comments:

Posting Komentar