Headlines News :
Home » » Pemerintah Kurang Memperhatikan Pencairan Dana Sertifikasi

Pemerintah Kurang Memperhatikan Pencairan Dana Sertifikasi

Written By panorama pagi on Selasa, 24 Mei 2016 | 18.41

Kantor Kementrian Agama (KEMENAG) Kabupaten Pamekasan
(Foto: didin/detak.com)

Pamekasan, detak.com-Keterlambatan pencairan dana sertifikasi guru di Pamekasan Madura, menjadi ajang saling lempar
tanggung jawab dan saling menyalahkan antara
pemerintah pusat dan daerah.

Keluhan para guru terutama yang masih belum PNS mengenai terlambatnya pencairan dana sertifikasi yang sudah lama molor sangat meresahkan para guru.

Hal ini perlu di perhatikan agar para guru tidak berpikir negatif terhadap pemerintah, karena melihat dari latar belakang sebagian dari guru khususnya di pamekasan madura, mereka rata-rata petani yang menegah kebawah, yang masih punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. 

Hal ini perlu ketegasan dari pemerintah agar tidak terulang kembali hal yang demikian.

Khoirun Nisyak salah satu guru Sukwan yang Sudah terjaring Sertifikasi menyampaikan bahwasanya sertifikasi cair tiriwulan sekali, nyatanya sampai saat ini masih belum cair. "Saya dari kemaren sangat mengharapkan dana itu cair pak, karena saya banyak tanggungan dan hanya itu satu-satunya yang bisa saya harapkan untuk menafkahi keluarga saya pak, ya sambil menunggu cairnya dana sertifikasi saya menjadi petani tapi tidak seberapa pak" ujarnya kepada detak.com Selasa (24/05/2016).

Juhedi selaku Kepala Kementian Agama (KEMENAG) menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan dari KEMENAG, melainkan terkendala dari pengumpulan data (Adminitrasi) dan semua itu tidak ada unsur diambil keuntungannya (bunga).  "Semua itu bukan kesalahan dari KEMENAG melainkan faktor administrasi yang belum terkumpul semua" ungkapnya 

"Kalau untuk yang PNS sudah cair dari kemaren, untuk yang non PNS di mulai dari bsok hari rabu 25 Mei 2016" pungkasnya. 

Melihat realita yang terjadi dan hasil wawancara dilapangan, harusnya pemerintah lebih peka terhadap keadan ekonomi guru honorer yang mayoritas menengah kebawah. Dan Pemerintah seharusnya tidak boleh pandang bulu agar kegiatan belajar mengajar (KBM) di Pamekasan terselenggara dengan baik tanpa ada penyelewengan yang tidak sesuai dengan harapan Pemerintah dan Masyarakat.

(Didin/zaini/ian)
Share this post :

Posting Komentar