Headlines News :
Home » » Akibat SK BPD Bulangan Barat, Bupati Pamekasan digugat ke PTUN.

Akibat SK BPD Bulangan Barat, Bupati Pamekasan digugat ke PTUN.

Written By Unknown on Senin, 30 Mei 2016 | 13.06

SURABAYA, Detak.com. - Penerbitan SK (Surat Keputusan) Bupati Pamekasan untuk peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan tahun 2014 akan berbuntut panjang. Pasalnya, warga desa Bulangan Barat yang diwakili Moh.Hasan dan beberapa warga lainnya menggugat SK tersebut.

Kabarnya, SK BPD yang dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan tersebut dipermasalahkan karena tidak sesuai dengan prosedur. "Jadi SK Bupati atas BPD tersebut digugat karena tidak prosedural. Dan tidak sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2006 terkait dengan Penjaringan- Peresmian anggota BPD Desa Bulangan Barat" tutur Alfian, Kuasa Hukum warga desa Bulangan Barat.

"Diantaranya yang dipermasalahkan adalah SK BPD itu diberikan kepada salah satu anggota BPD tahun 2014. Sementara administrasi persyaratan yakni Ijazahnya diminta tahun 2015. Ini kan aneh" jelas Alfian.

"Selain itu ada lagi kejanggalan-kejanggalannya" tegas Pengacara kelahiran Sampang tersebut.

Andry Marsanto, SH,MH, Panitera Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Surabaya membenarkan, bahwa ada sekitar 3 warga yang mewakili warga desa Bulangan Barat yang menggugat bupati Pamekasan, Achmad Syafi'ie.

"Dan dalam gugatannya dikuasakan kepada Saudara M.Alfian. Dan berkas-berkas sekarang sedang di teliti oleh Tim" kata Andry di Pengadilan Tata Usaha Negara, jalan Gedangan 86-Sidoarjo-Jawa Timur.

Dan sesuai dengan Prosedur, tambah Andry, bahwa pihak Penggugat diberi waktu 30 hari untuk melengkapi atau menyempurnakan berkas yang diajdian dasar untuk melakukan Gugatan.

"Dan kayaknya, Gugatannya sudah hampir sempurna. Dan layak untuk dipersidangkan" tutupnya.

(yan/zaini/det).
Share this post :

Posting Komentar