Terkait Sengketa Pilkades Banjar Billah, Fatima Absen dua kali.

Sampang, Detak.com.

Perjalanan panjang sidang sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa banjar Billah kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya di jalan IR. Juanda rupanya akan mulai terurai. Namun, pihak interpensi atau pihak ketiga atas nama Fatima yang saat ini menjadi Kades Banjar Billah tidak hadir.

Ketidak hadiran Fatima sangat disayangkan oleh Kepala Sub Bidang Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sampang , Syarifuddin, SH yang mengahdiri sidang untuk beberapa kalinya tersebut. Mengingat pihak ketiga juga merupakan orang yang berkepentingan terhadap hasil dari Keputusan PTUN nantinya.

"Harusnya pihak ke-3 hadir. Paling tidak mengetahui alur persidangan di PTUN di sini" kata Syarifuddin.

Jika pihak ketiga tidak hadir, jelas Syarif, maka kemungkinan-kemungkinan yang terkait dengan putusan saudari Fatima bisa tidak memahami. "Padahal pihak ketiga juga harus memahami isi persidanga, begitu juga hasil putusan. Nanti jika kalah dalam PTUN malah menyalahkan Pemda" kata Syarif.

"Jika pemanggilan dari PTUN terus tidak dihiraukan oleh pihak interpensi, maka jangan salahkan Pemda dalam hal ini Bapak Bupati ketika nantinya putusan PTUN tidak sesuai dengan keinginannya" tegas Syarif.

"Itu saja konsekwensinya. Jalan menyalahkan. Pemda sudah maksimal terhadap kasus ini" pungkas Syarif.

Sementara itu, Pengacara Penggugat atas nama H.Sukur, M. Alfian Al-muhdhor, SH yang ditemui detak.com setelah sidang menyampaikan, bahwa pihaknya tidak berkepentingan terhadap absennya pihak ketiga atau interpensi. Namun begitu, alfian tetap menginginkan bahwa sengketa Pilkades Banjar Billah agar segera selesai.

"Kalau masalah pihak ketiga, atau interpensi maua hadir atau tidak itu bukan urusan kami sebagai Penggugat" kata Alfian di ruang tunggu sidang PTUN Surabaya kemarin, rabu (24/2/2016).

"Mau hadir monggo, kalau tidak ya tidak ada masalah. Yang penting Penggugat sudah hadir terus untuk memperlancar jalannya sidang ini" tegas Pengacara kelahiran Kecamatan Ketapang ini kepada awak Media.

Untuk diketahui, proses pilkades desa Banjar Billah digugat oleh Sukur, karena pada saat proses pilkades diduga banyak pelanggaran. Utamanya terkait dengan penghitungan suara, pencoblosan dan tidak ada tanda tangan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam surat permohonan pelantikan Kades. Karena tidak puas dengan pelanggaran yang dianggap masip itulah, Sukur melalui kantor hukum Alfian's and Parthner's menggunggat SK Bupati Sampang bertanggal 14 Desember 2015 terkait dengan Pengesahan Fatima sebagai Kepala desa terpilih ke PTUN Surabaya.

(yan/lam)

0 comments:

Posting Komentar