Pilkades Serentak Kab.Sampang, Sakur: Kami Gugat Hasil Rekapitulasi Suara ke PTUN Surabaya.

PTUN Surabaya (foto: Detak.com).

Sampang, detak.com.

Pemilihan Kepala desa (Pilkades) serentak yang diikuti 109 desa se-Kabupaten Sampang tanggal 28 oktober 2015 lalu masih menyisakan banyak persoalan dan masalah. Salah satunya adalah Pilkades Desa Banjar Billah kecamatan Tambelangan.

Didesa yang diikuti dua kontestan tersebut, rupanya satu diantaranya tidak menerima hasil ketetapan panitia pemilihan Kepala Desa (P2KD) dengan nomor 07 P2KD Desa Banjar Billah. Sukur (10), sangat tidak menerima atas semua kejanggalan pada saat proses perhitungan suara yang menurutnya sangat merugikan.

Akibatnya, Sukur melalui Pengacaranya, M. Alfian melakukan gugatan ke Pengadilan tinggi Surabaya pada tanggal 6 november 2015 kemarin.

"Saya kecewa terhadap kinerja P2KD desa banjar Billah karena sangat merugikan saya sebagai salah satu kontestan" kata Sukur kepada detak.com, Senin (9/1115), dikantor redaksi detak.com gedung Islamic Centre, Pamekasan.

"Daripada kami melakukan demonstrasi ke Pemkab (pemerintah Kabupaten) ataupun Kecamatan (kantor camat) mending langsung jalur hukum saja" tambah sukur.

Ini dilakukan, lanjut Sukur, karena P2KD sangat tidak fair pada saat perhitungan suara. "Jadi perlu saya jelaskan, bahwa perhitungan Suara untuk kotak pertama dan kedua dilakukan atas datangnya saksi. Namun karena banyak melakukan protes saksi dari saya, akhirnya kotak ke-3 dibaca tanpa adanya saksi" jelas sukur.

Kemudian, lanjut sukur, perhitungan dilanjutkan di Pemkab Pamekasan. "Lagi-lagi kami tidak diberi tahu oleh panitia (P2KD) maupun dari pihak kecamatan tentang perhitungan tersebut. Jadi untuk kotak ke-4 dan ke-5 dihitung tanpa ada saksi dari saya" kata Sukur.

Setelah mengetahui bahwa perhitungan tidak dihadiri saksi-saksinya, maka dia melakukan protes ke Panitia dan pihak kecamatan namun tidak digubris.

"Makanya saya lebih baik jalur hukum saja. Apalagi setelah perhitungan itu, panitia (Ketua P2KD) dan ketua BPD-nya langsung menulis surat pernyataan bahwa pilkades desa Banjar Billah tidak sah. Makanya saya yakin gugatan saya dikabulkan"

namun apabila tidak dikabulkan, Sukur akan melakukan gugatan hukum lainnya, yakni Pidana terkait dengan dugaan penggunaan Ijazah palsu.

"Nah informasinya ijazah atas nama calon satunya, Fatima itu diduga palsu. Tapi saya masih belum ke pidana dulu. Yang ini dulu (PTUN) katanya.

Ditempat terpisah, ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD) Desa Banjar Billah, Moh. Rokib menyampaikan bahwa dirinya tidak akan melakukan dan menandatangani surat permohonan pelantikan ke Bupati Sampang terkait dengan tahapan Pilkades selanjutnya. Menurutnya, apa yang dilakukan murni karena takut timbul permasalahan hukum dikemudian hari. "Jadi saya akan menandatangani surat Permohonan kepada Bupati melalui camat setelah ada putusan atau perintah dari pengadilan"

"Jika tidak, maka saya sebagai ketua BPD tidak akan melakukan itu (surat permohonan pelantikan kepada Bupati sampang)" tutup Rokib.

(yan/zein/ibi/faruk/atik/idi/sul)

0 comments:

Posting Komentar