5000 Aparat Kemananan dikerahkan Untuk Mengawal Pilkades Serentak Di Pamekasan.

Pamekasan, detak.com.

Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan serentak di Kabupaten Pamekasan besok Senin tanggal 16 November 2015 dikawal dan diamankan oleh ribuan aparat kemananan. Tak tanggung-tanggung aparat kemananan yang diterjunkan untuk mengamankan pilkades di 71 Desa sekitar 5000 orang.

Hal itu disampaikan oleh Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha kepada beberapa awak Media sesaat setelah rapat koordinasi dengan bawahannya. "Sekitar 5000 Aparat kemananan baik dari pihak Kepolisian maupun dari pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia)" jelas Sugeng.

"Untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya provokatif agar pilkades pertama yang serentak di Kabupaten Pamekasan berjalan aman, damai dan jujur serta adil" tambah sugeng.

Samsuri (35), warga desa Waru barat berharap kepada pihak keamanan baik dari Polri maupun dari aparat yang lain seperti TNI untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. "Karena jika TNI-Polri tidak bertugas sesuai denga tupoksinya maka masyarakat akan tidak akan merasa aman" kata Samsuri.

Pria yang juga aktif di salah LSM ini menyoroti kinerja aparat keamanan yang apabila ada gawe seperti Pilkades ini lebih condong kepada pihak yang punya dana. "Nah, untuk saat ini jangan seperti itu. Karena masyarakat sekarang memang butuh pendamping keamanan yang betul-betul mengayomi masyaratak utamanya terkait dengan intimidasi"

"Intimidasi yang kami maksud adalah banyak calon kades yang menggunakan jasa blater atau bajingan untuk nakut-nakuti pencoblos baik secara halus, yakni pakai uang bahkan kalau tidak mau dengan sistem paksa atau kasar, misalnya perampasan kartu undangan. Ini yang perlu kami sampaikan kepada aparat keamanan"

Samsuri melanjutkan, bahwa yang selama ini terjadi, bahwa aparat keamanan malah kadang menjadi bemper calon yang kuat finansialnya. "Sehingga meskipun sudah nyata-nyata ada yang terjadi dilapangan terkait dengan perampasan kartu suara ataupun money politik ini dibiarkan" ujar Samsuri.

"Pokoknya harus bekerja dengan baik. Karena mereka dibayar oleh rakyat. Jangan memihak. Maka rakyat akan merasa terayomi" tegas Samsuri.

(lam/yan/gus/sam)

0 comments:

Posting Komentar