Headlines News :
Home » » Panitia Pilkades banyak yang Tak Netral!

Panitia Pilkades banyak yang Tak Netral!

Written By Unknown on Rabu, 07 Oktober 2015 | 21.44

Ilustrasi Penetapan Calon Kepala desa oleh P2KD. (foto/detak.com).

Pamekasan, detak.com.

Banyaknya BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) 'bentukan' Kades petahana yang membentuk P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) untuk menjaring bakal calon Kades (Bacakades) menjadi Cakades (Calon Kepala Desa) dikritik banyak kalangan.

Kritikan dialamatkan kepada P2KD yang ditengarai tidak netral dalam melakukan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Meski protes terus diluncurkan, namun ada bebarapa P2KD tidak bergeming.

Salah satu contoh yang ditengarai tidak netral adalah di desa Badung Kecamatan Proppo. "Didesa tersebut ada aindikasi keberpihakan P2KD terhadap calon tertentu sangat ketara" Ujar Fauzy, staf kantor Hukum, M. Alfian and Panthners kepada detak.com.

Menurut pemuda asal kecamatan Kadur ini, didesa Badung ada salah satu calon yang mengeluh terhadap prosesur penentuan Bacakades menjadi Cakades. "Kan sesuai dengan Perda dan perbup, bahwa penjaringan calon itu memakai istilah 9-20" kata Fauzy.

Kode 9-20 kata Fauzy, sembilan artinya, bahwa proses penjaringan awal adalah pembukan bacakades dibuka sembilan hari. "Jika dalam waktu 9 hari ada calon lebih dari 2 orang, maka proses penjaringan awal harus ditutup. Jika kurang dari 2 bacakades yang mendaftar, maka proses penjaringan awal diperpanjang" urai Fauzy.

"Nah arti: 20 artinya adalah, dua puluh hari untuk penyempurnaan berkas. Jika dalam 20 hari seorang Bacakades memenuhi permintaan dari P2kd maka P2KD harus menetapkan bacakades tersebut menjadi Cakades"

namun, tambah Fauzy, jika Bacakades tersebut tidak memenuhi permintaan yang digariskan oleh P2KD, maka bacakades tersebut harus di out-kan dari proses penetapan.

"Nah, yang terjadi di desa Badung inui, adalah ada salkah satu Calon yang menyampaikan kepada kami bahwa dia (calon) sudah daftar menjadi Bacakades. Namun setelah pemberkasan dipenuhi dalam waktu 2 hari, pihak P2KD menolak berkas-berkas tersebut. Ini kan aneh" ujar Fauzy.

"Maka dari itu, Posbakum Pamekasan melalu Lawyernya akan melakukan Adnokasi kepada semua yang teribat atas pelanggaran tersebut. Karena itu hak warga negara dalam berpolitik. Dan ini akan menyangkut masalah pidana juga" jelas Fauzy.

(yan/red/fau)
Share this post :

Posting Komentar