Headlines News :
Home » » LSM- Ustadz dan Kiai dilarang Menerima Hibah.

LSM- Ustadz dan Kiai dilarang Menerima Hibah.

Written By Unknown on Minggu, 11 Oktober 2015 | 08.15

Ilustrasi (detak.com).

Pamekasan, detak.com.

Setelah penerapan UU Nomor 23 Tahun 2015, Masyarakat, Perorangan dan lainnya yang tidak berbadan Hukum maka tidak boleh menerima hibah atau bantuan dari pemerintah.

Alhasil, perorangan seperti Guru Ngaji, Kiai Langgar yang biasanya dapat menerima bantuan dari pemerintah harus gigit jari setelah penerapan Undang-Undang tersebut. Apalagi setelah dikuatkan dengan surat edaran menteri dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 900/4672/SJ tentang penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penjelasan tersebut dipaparkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Pamekasan Taufikurrahman kemarin (10/10/2015).

"Jadi dalam UU yang baru tersebut jelas disampaikan bahwa masyarakat atau perorangan tidak boleh menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah" jelas Taufiq.

Menurut Taufiq, Pemerintahan Jokowi-JK telah merubah UU tentang Pemerintah Daerah menyusul digantinya UU No 32 Tahun 2004 diganti dengan UU Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

"Dana tersebut hanya bisa diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemkab, BUMN, BUMD, dan badan/lembaga/ormas yang berbadan hukum yang ada di Indonesia" papar pria asal Kabupaten Sumenep ini.

Jika mengacu kepada Undang-undang yang lama (Permendagri) sebelumnya, dana hibah bisa diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemkab, BUMN/BUMD, Masyarakat, dan Badan/lembaga/Ormas. Sementara, Sambung Taufik, di Kabupaten Pamekasan banyak Perorangan dan badan/lmbaga/ormas yang tidak berbadan hukum sangat banyak.

"Intinya, hibah tersebut tidak bisa diberikan kepada perorangan atau kelompok/ormas/lembaga yang tidak berbadan hukum. Jika berbadan hukum boleh saja" sambung Taufik.

Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, Perorangan seperti Ustadz/ Guru ngaji dan kelompok/ormas seperti LSM yang tidak berbadan Hukum di Indonesia tidak bisa meneriman bantuan atau hibah dari Pemerintah.

Dijelaskan kembali oleh Taufik, bahwa karena saat ini masih masa transisi penerapan Undang-undang, maka perorangan/kelompok/lembaga masih bisa menerima bantuan hibah. "Namun untuk tahun 2015 ini, yakni stelah pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) belanja berupa hibah atau bansos tidak boleh diberikan kepada yang belum berbadan Hukum" tutup Taufik.

(yan/raM)
Share this post :

Posting Komentar