Kurang Sosialisasi, Pemahapan PERDA/PERBUP Pilkades Banyak Maslah.

Salah satu Bakal Calon Kepala Desa ketika menandatangani Surat Kuasa. (foto: Gus/detak.com).

Pamekasan, detak.com.

Banyaknya persoalan yang ada pada saat proses tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di beberapa Desa se-Kabupaten Pamekasan dinilai karean kurangnya sosialisasi yang dilakukan stekholder yang ada kaitannya dengan Pilkades.

Yang bertanggung jawab atas beberapa persolan tersebut diantaranya, Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda),  Bapemas-Pemdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat- Pemerintahan desa), camat dan P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa).

Hal itu disampaikan oleh pengamat Hukum, M. Alfian al-Muhdhor kepada detak.com. Menurut Alfian, Kabupaten Pamekasan belum siap melaksanakan Pilkades serentak tahun ini. "Karena terkait dengan Perda (peraturan Daerah) maupun Perbup sistemnya kebut setelah lama diulur-ulur oleh Bupati. Sehingga masyarakat belum siap melaksanakan Perda / Perbup tersebut akibat kurang adanya sosialisasi terhadap masyarakat umum. Utamanya, yang mau mencalonkan menjadi Kades" kata Alfian.

"Sehingga dalam menafsirkan per point atau narasi per item antara beberapa pihak tidak sama. Utamanya pasal-pasal yang ada kaitannya dengan pencalonan"

Pasal-pasal yang multi tafsir, diantaranya, kata Pria yang juga Advokat ini adalah pasal 10 Perda dan Bab III di Perbup. "Disitu semua orang bisa menafsirka tidak sama. Contohnya, terkait dengan pendaftaran yang diberi waktu 9 hari. Sementara untuk kelengkapan administrasi dan klarifikasi terhadap instansi terkait diberikan waktu 20 (dupuluh hari. Disitulah multi tafsir yang selama ini jadi masalah" jelas Alfian.

Padahal, disana sudah jelas bahwa pembukaan pendaftaran 9 hari diikuti lengkapnya pemberkasan selama 20 hari. "Nah, disitu banyak menafsirkan, bahwa 9 hari itu semua administrasi harus lengkap. Padahal sebenarnya tidak demikian"

"Artinya begini, pada saat orang mendaftarkan diri sebagai kades, maka harus ada persyaratan minimal yang disampaikan kepada P2KD desa. Misalnya, KTP, KK, dan Ijazah. Karena ketiga persyaratan tersebut melekat kepada perorangan yang tidak kaitannya dengan instansi lain" ujar Alfian.

"Sementara untuk berkas yang ada kaitannya dengan instansi lain, maka, harus dipenuhi selama maksimal 20 hari tersebut" paparnya.

Disitulah, hal-hal yang akan menjadi Masalah berkepanjangan dikemudian hari dan sangat rentan digugat ke Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara).

"Selain masalah umur akibat dari ketetapan Pengadilan Negeri (PN). Masalah waktu pendaftaran dan pemberkasan ini yang sangat ranco" tutupnya.

(yan/gus)

0 comments:

Posting Komentar