Headlines News :
Home » » Pemerintah Harus Tanggung Jawab Kegagalan Tebu Madura.

Pemerintah Harus Tanggung Jawab Kegagalan Tebu Madura.

Written By Unknown on Senin, 14 September 2015 | 08.45

Ketua DPK HKTI Kabupaten Pamekasan. (foto: dok.pribadi)

Madura. (detak.com).

Miris!, ketika saya mendengar keluhan dan rintihan petani tebu di Madura. Di Kabupaten Sampang, ada sekitar 150 orang Petani tebu yang mencoba peruntungan menanam tebu di desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Mereka menanam tebu karena ada janji dari beberapa pihak (dalam hal ini perangkat desa), jika tebu itu sangat menjanjikan dan dari segi perawatan tidak begitu ribet seribet tanaman jagung dan padi yang selama ini mereka tanam. Sekali tanam 3-4 tahun tinggal panen dan mendapatkan uang!.

Sekarang? Mereka menyesal. Menyesal karena mereka hanya termakan oleh rayuan gombal beberapa orang yang ada kaitannya dengan Pemkab Kabupaten Sampang. Dulu yang mereka dijanjikan jika tebu sudah panen, maka uang sewa 4-5 juta setiap hektar plus biaya tanam atau produksi akan diganti.

Saat ini, mereka mengeluh. Mereka merasa tertipu dengan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka juga tidak diganti, apalagi uang sewa, uang perawatanpun tidak diganti!. Saat ini juga beberapa oknum di Dishutbun (dinas Kehutanan dan Perkebunan) Kabupaten Sampang sudah di bui!

Di Pamekasan sama saja! DPK HKTI Kabupetan Pamekasan pernah turun ke lapangan menemui petani tebu di daerah Pegantenan dan Kecamatan Proppo. Keluhan hampir sama. Meski tebu sukses dalam penanaman sehingga tubuh subur, namun pihak-pihak yang dulu ngetol melakukan sosialisasi dan penggerakan tanaman tebu saat ini malah ngumpet tidak ada tanggung jawab. Sama saja uang pengganti biaya sewa, biaya perawatan dan lain-lain tidak terbayar.

Mereka tinggal mengeluh. Mengeluh siapa yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan ini.

Tiba-tiba kemarin, Sabtu (12/9/2015) Menteri BUMN, Rini Soemarno datang ke Madura. Khusus di Pamekasan Menteri Rini memantau langsung hasil penanaman tembakau di desa Larangan Tokol kecamatan Tlanakan. Dilokasi yang memang dilanda kekeringan setiap tahunnya Menteri memberikan bantuan sekitar Rp 300 juta rupiah untuk menanggulangi kekurangan air di daerah tersebut sebagai dana talangan untuk mengebor air yang diperuntukkan bagi tanam tebu tersebut.

Salut kepada Ibu Menteri yang memberikan santunan itu. Permasalahan kecil tentang tanam tebu di Pamekasan secuil diatasi.

Permasalahan besarnya adalah, sekitar 2-3 tahun lalu, pemerintah menggalakkan tanam tebu di Madura untuk bisanya Indonesia menjadi daerah swasembada gula. Petani berbondong-bondong menanam tebu akibat kecewa kepada daun emas 'tembakau' yang tak menentu.

Sewa tanah, biaya rawat dan lain-lain sampai saat ini belum terbayar kepada petani. Kecamatan Proppo, Palengaan, pegantenan termasuk daerah Pasean yang kecewa karena sewa dll. Tidak terbayar!

Lebih salut lagi jika ibu menteri mencoba melakukan diskusi dengan Petani tebu. Jangan hanya menerima sodoran kertas yang isinya sudah masuk katagori 'nyaman' bagi mafia tebu ini.

Lakukanlah 'blusukan' layaknya Presiden Jokowi. Panggilah Petani. Lakukan komunikasi dengan mereka. Apa yang terjadi dibawah. Kalau saya amati apa yang dilakukan oleh Menteri Rini karena adanya tekanan dari pihak tertentu untuk masuk ke beberapa area yang sudah disodorkan kertas bahwa daerah tersebut berhasil tanam tebu. Tidak disodori bahwa di daerah tertentu siste tanam tebu belum selesai. Tidak terbayar!

Pemkab Kabupaten Pamekasan harus jujur. Katakan apa adanya. Jelaskan bahwa masyarakat tani tebu di pamekasan punya permasalahan yang pelik. Utamanya masalah sistem sewa.

Di akhir tulisan ini berpendapat bahwa; uji coba tanam tebu di Madura gagal total.

Jika geografis dan geologi tanah Madura cocok untuk tanaman tebu, maka Bangsa kolonial Belanda yang pertama kali menanam tebu di Madura.

Saat ini pemerintah harus bertanggung jawab atas kejadian ini karena petani Madura rugai tiga kali.

Pertama, sewa tanam yang tidak dibayar!

Kedua, biaya tanam yang tidak diganti!

Ketiga, setalah gagal tanam tersebut, tanah yang sudah terlanjur ditanami tebu akan sulit kembali dikembalikan ke semuala. Tanah harus ditidurkan dulu beberapa tahun untuk memulihkan unsur-unsur hara tanah tersebut.

Dianalisa oleh; M. Alfian Al-Muhdhor. Ketua Umum DPK HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Kabupaten Pamekasan. (kandidat Ketua DPP HKTI Jawa Timur).

Share this post :

Posting Komentar