Headlines News :
Home » » Perintah Pertama Rizal Ramli: Rebut Kedaulatan Udara NKRI

Perintah Pertama Rizal Ramli: Rebut Kedaulatan Udara NKRI

Written By Unknown on Kamis, 13 Agustus 2015 | 05.34

JAKARTA - Menko Maritin Rizal Ramli memerintahkan jajarannya agar merebut kedaulatan udara NKRI, yaitu sekitar Kepulauan Natura yang selama ini dikuasai Singapura dan Malaysia.
"Negara dan bangsa besar seperti Indonesia harus berdaulat penuh atas tanah, udara dan laut. Maka kita harus segera kuasai Sektor ABC (Kepulauan Natura)," tegas Rizal seusai pelantikan di Istana Negara Rabu (12/8).
Menko Dr Rizal membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi, Sumber Daya Alam, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata.
Sesepuh aktivis mahasiswa Instutut Teknologi Bandung (ITB) Bandung ini, mengakui, ironi menyedihkan, Presiden RI mau ke Batam saja, harus minta ijin ke Air Traffic Control (ATC) Singapura. Padahal mau ke negeri sendiri.
"Saya tidak akan lagi membiarkan wilayah udara NKRI dikendalikan asing. Kalau peralatan kita belum siap, segera benahi manajemen Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang lebih dikenal sebagai Air Nav Indonesia (Air Nav)," tandasnya Rizal, mantan Menko Perekonomian era Gus Dur.
Menko Rizal memahami, ketika negara-negara Asia Tenggara bersidang untuk mengatur navigasi udara pada tahun 1946, Indonesia belum mampu mengirim utusan. Namun di jaman sekarang ini, Indonesia sudah dan harus mampu mengatur navigasi udara sendiri.
Singapura dimungkinkan mengelola navigasi udara sekitar Kepulauan Natura, dengan Flight Information Region (FIR), penguasaan udara oleh suatu negara meskipun bukan wilayahnya sendiri. Indonesia yang sebentar lagi merayakan hari kemerdekaan ke 70 hingga saat ini belum sepenuhnya menguasai ruang udaranya.
Pengaturan ATS Batam oleh Singapura  merujuk pada perjanjian pendelegasian “flight information region” (FIR) pada 1995 yang dievaluasi pada 2003 dan selanjutnya dievaluasi kembali pada 2013. Pendelegasian itu diatur melalui Keppres No 7/1996.
"saya tidak mau lagi membahas kesulitan kita dalam merebut kedaulatan udara. Kita harus mempunyai road map yang jelas, kapan batas waktu kita untuk merebut, apa yang harus disiapkan, segera laksanakan," tegasnya. (dd)
Share this post :

Posting Komentar