Tidak Hanya KOMPAS, LAREM Ternyata Sudah Siapkan Laporan Dugaan Tipikor Kades Branta Tinggi.

Kades Branta tinggi, Sahrul Efendy. (Dok: Detak.com).

Pamekasan (Detak.com).

Setelah didemo besar-besaran oleh Komunitas Mahasiswa dan Masyarakat Pamekasan (KOMPAS) terkait beberapa persoalan utamanya Raskin dan PSKS (Program Sosial Kesejahteraan Masyarakat) di desa Branta tinggi yang meminta Kajari Pamekasan untuk memanggail Kades Branta Tinggi, Sahrul Efendy sebagai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Ada kabar, Organisasi Masyarakat lainnya yang salah satu konsetrasinya pendampingan dan pengawasan atas kinerja pemangku jabatan juga siap-siap melaporkan Sahrul Efendy kepada pihak berwajib. Tak tanggung-tanggung Ormas yang satu ini akan melaporkan kepada Kepolsian Daerah (Polda) Jatim.

"Ini kami sudah menyusun laporan terkait dengan distribusi Raskin Desa Branta Tinggi kecamatan Tlanakan untuk tahun distribusi 2014" kata Peneliti Laskar Reformasi Madura (LAREM), Muhtar Suhri, kepada detak.com, Minggu (7/6/2015).

Muhtar menyampaikan bahwa persoalan Raskin di Desa Branta Tinggi juga terjadi di tahun 2014. "Artinya perbuatan tindak pidana itu sudah lama terjadi. Namun belum pernah dilaporkan. Nah pelaporan saat ini bukan karena teman-teman KOMPAS melaporkan, tapi karena hanya kebetulan saja waktunya bersamaan" ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator KOMPAS, Fery Hermawan kembali menegaskan bahwa pelaporan yang dilaporkan terhadap Kejari Pamekasan adalah bentuk konsekwensi atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sahrul efendy berupa penyunatan dana PSKS dan pendistribusian Raskin yang tidak sesuai Juklak/Juknis. "Untuk itu kami berharap pihak Kajari Pamekasan untuk serius menangani kasus tersebut agar masyarakat percaya kepada penegakan hukum. Dan pihak penyidik Kejari Pamekasan untuk Profesional menangani kasus pencurian hak-hak rakyat itu" ungkapnya.

"Tidak ada maksud lain dalam pelaporan kami itu kecuali murni penegakan hukum" ungkap Aktivis yang masih tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Madura (Unira) tersebut.

Sebagai bentuk keseriusan kami, lanjutnya, kami mengajak kepada masyarakat secara umum untuk melakukan aksi damai pada hari selasa tanggal 9 Juni 2015 untuk menuntut kepada pihak berwajib, khususnya Kajari Pamekasan agar melakukan upaya secepatnya atas laporan Lembaganya. "Ini dilakukan agar masyarakat berperan serta untuk melakukan hal yang dianggap sebagai pengawasan. Dan biar tau bahwa perbuatan korupsi itu sudah merupakan perbuatan yang sangat kejam terhadap hak-hak warga miskin. Utamanya masyarakat desa Branta tinggi" tandasnya.

(Yan/tar/res/nul)

0 comments:

Posting Komentar