Catat!, Ini Permintaan KPJ Untuk Kejati Sulsel..

Aksi KPJ Tadi Siang (foto: Moh Fardy/detak.com).

Makasar (Detak.com)

ELEMEN Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisis Parlemen Jalanan (KPJ) siang tadi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Puluhan Mahasiswa yang di pimpin oleh Hendrianto Jufri terdiri dari beberapa lembaga, Yakni Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM), PB GAPEMNAS, AGINDO mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Ahdiyaksa itu menyampaikan beberapa hal yang menurut mereka terdapat penyimpangan yang pastinya tidak prosedural.

"SK yang dikeluarkan oleh Bupati Enrekan jelas telah melanggar aturan Permendagri No 32 tahun 2011, ini sudah jelas bahwa bapak Muslimin Bando tidak paham aturan dan belum sewajarnya duduk di kursi Bupati.perlu dipahami bahwa Indikasi korupsi Dana Bansos dan Hibah sudah terlapor sejak awal Februari lalu di Kejari Enrekang, Namun sampai hari ini Kejari Enrekang yang kami anggap mandul tidak menemukan titik kejelasan dalam proses penangananya"

" Olehnya itu saya menyampaikan dengan tegas kepada kajati SulSelBar agar kiranya serius menangani indikasi korupsi yang telah merugikan keuangan negara jauh lebih besar dibanding dana bansos Provinsi Sulsel" Tutur Korlap Aksi, Ramli.


Pantauan di lapangan, pihak kepolisian mencoba menghalang - halangi aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa tersebut. Akibatnya, massa aksi dan pihak pengamanan sempat tegang akibat aksi saling dorong. Namun suasana masih bisa dikendalikan.

Puluhan massa aksi menilai bahwa Bupati Enrekang, Muslimin Bando telah melabrak aturan Permendagri No 32 tahun 2011 yang mengatur tentang ormas penerima dana hibah harus terdaftar minimal 3 tahun di kesbangpol setempat.

Selain itu, menurut mereka Bupati Enrekeng dianggap telah terlibat Korupsi. "Kami menduga kuat Bupati Enrekang Bapak Muslimin Bando terlibat dalam indikasi korupsi dana bansos dan hibah Tahun Anggaran 2014 yang merugikan keuangan negara APBD ± 10,5 M di Kabupaten Enrekang, hal ini dapat kita lihat dengan diterbitkanya SK Bupati dengan No 236/KEP/IV/2014 yang ditandatangani oleh Bupati Enrekang. Sementara temuan dari investigasi yang kami lakukan sebagian besar ormas yang tertera dalam SK Bupati tidak terdaftar di kesbangpol Kabupaten Enrekang bahkan hanya kurang lebih 5 Ormas yang terdaftar itupun masih fiktif. Ini menunjukan bahwa sudah sangat jelas Bupati Enrekang telah melabrak aturan Permendagri No 32 tahun 2011" Teriak Hendrianto Jufri

Sementara itu, Muh.Fardhy Sekretaris Panglima PP GAM menilai bahwa Muslimin Bando tidak paham sistem pemerintahan dan hukum, indikasinya menurut Fardhy, banyak aturan yang tidak difahami oleh Bupati Bando. Sementara Kejari dianggap kurang serius menangani kasus yang sudah dilaporkan kepada Korp Adhiyaksa tersebut.

"SK yang dikeluarkan oleh Bupati Enrekan jelas telah melanggar aturan Permendagri No 32 tahun 2011, ini sudah jelas bahwa bapak Muslimin Bando tidak paham aturan dan belum sewajarnya duduk di kursi Bupati.perlu dipahami bahwa Indikasi korupsi Dana Bansos dan Hibah sudah terlapor sejak awal Februari lalu di Kejari Enrekang, Namun sampai hari ini Kejari Enrekang yang kami anggap mandul tidak menemukan titik kejelasan dalam proses penangananya. Olehnya itu saya menyampaikan dengan tegas kepada kajati SulSelBar agar kiranya serius menangani indikasi korupsi yang telah merugikan keuangan negara jauh lebih besar dibanding dana bansos Provinsi Sulsel" Tuturnya

Selain berorasi, puluhan mahasiswa juga membagikan selebaran yang berisi pernyataan sikap dan tuntutan. Diantaranya ; 1) Usut tuntas dana bansos dan Hibah Kab. Enrekang, 2) mendesak pihak kejati untuk mengambil alih dan segerah melakukan audit investigasi terhadap indikasi korupsi bansos dan hibah Kab. Enrekang, 3) tangkap dan adili siapapun yang terlibat sekalipun itu bupati.


Setelah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor kejati, beberapa massa aksi masuk ke Pidsus melaporkan kasus Indikasi Korupsi Dana Bansos dan Hibah dikabupaten Enrekang yang diduga kuat melibatkan Bupati Enrekang , Muslimin Bando.

Elemen massa juga berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak ketika apa yang menjadi permintaanya tidak di indahkan. (Yan/far)

0 comments:

Posting Komentar