Terkait Pemungutan Rp 8 juta, PLN Berdalih Dari Ke-3.

Kantor PLN Area Madura dijalan Jokotole Pamekasan. (Foto: Muhtar Suhri/detak.com).

Detak, Pamekasan.

Pemungutan uang hingga Rp 8 juta rupiah yang dilakukan oleh oknum PLN (Perusahan Listrik Negara) terhadap H Azis, warga Desa larangan Badung Kecamatan palengan rupanya tidak diakui oleh PLN Area Madura.

Pemungutan atau permintaan uang yang sifatnya manual adalah dianggap pihak ke-3 yakni rekanan yang mempunyai registrasi atau izin dalam hal instalasi jaringan listrik. "Setiap pembayaran kepada PLN pasti langsung ke pihak Bank. Untuk pembayarn diluar Bank kami tidak bisa bertanggungjawab" kata Fery T, wakil Manager area Madura kepada detak.com kemarin, Selasa (31/3/2015).

Namun begitu, jelas fery, sebagai jasa pelayanan terhadap masyarakat dia dengan unsur terkait di PLN akan memanggil pihak ketiga tersebut. "Ini biar kita tidak terkesan membiarkan" kelasnya.

"Apalagi penentuan harga yang sifatnya unit atau barang yang menentukan adalah pihak ke-3. Contoh unit yang dimaksud misalnya, tiang tambah itu" katanya.

"Kemudian spesifikasi harga yang menentukan adalah pihak ke-3. Jika mengarah kepada daya, maka yang menentukan harga adalah PLN. Bukan pihak ke-3" jelasnya.

Sebagimana diketahui, bahwa H Azis, warga desa larangan badung-palengan untuk meninggikan tiang penyangga jaringan listrik yang melintas diatas rumah barunya dimintai sejumlah uang hingga Rp 8 juta rupiah oleh oknum PLN. Meskipun tidak keberatan H asiz berharap budaya yang tidak baik tidak sampai memberatkan kepada rakyat. (Yan/tim)

0 comments:

Posting Komentar