LAREM Temukan Bukti Gratifikasi Anggota DPRD II Pamekasan.

Muhtar Suhri, investigator LSM Larem.

Detak, Pamekasan.

Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) II Kabupaten Pamekasan diduga telah melakukan gratifikasi melalui permintaan fee terkait proyek yang yang dikucurkan ke desa wilayah Pantura Pamekasan.

Anggota Dewan dari Fraksi "BB" ini diduga kuat meminta fee proyek terhadap beberapa kepala desa agar proyek bisa diberikan kepada kepala desa.

Hal ini diungkapkan oleh Muhtar Suhri, anggota investigator LSM Larem (Laskar Reformasi Madura) Kabupaten pamekasan. Menurutnya, anggota Dewan berinisial "SF" diduga telah meminta sejumlah uang untuk memuluskan proyek yang dijanjijakan oleh "SF" kepada Kepala desa.

"Modusnya adalah, SF ini meminta uang kepada Kepala Desa (Kades) diwilayah pantura Pamekasan. Kemudian dari permintaan uang itu kades dijanjikan proyek desa" ungkap Pria asal kecamatan Proppo ini kepada Detak.com, Sabtu (4/4/2015).

Kemudian, kata Muhtar, ketika proyek ini sudah digulirkan maka selain administrasi resmi "SF" ini menyatakan bahwa proyek itu adalah jerih upayanya sehingga bisa diberikan kepada desa dimaksud. "Dalam praktek dibawah (desa) sistem ini disebut sistem paket. Artinya satu paket tergantung dari jumlah uang yang diberikan kepada anggota Dewan ini" jelas Muhtar.

Satu paket biasanya senilai Rp 100 juta. "Jadi kalau meminta uang Rp 30 juta, maka kades dibawah akan memperoleh proyek senilai Rp 300 juta rupiah" ungkapnya.

"Informasi yang sudah shohih, bahwa ada disalah satu desa ini "membeli" 3 paket. Namun sampai saat ini, masih mendapatkan 1 paket. 2 paketnya biasanya menyusul" kata bapak 2 Putra ini.

Syamsul Arifin SH, aktifis Hukum sangat menyayangkan sikap atau cara yang dilakukan "SF" itu. Mengingat anggota DPRD adalah orang terhormat yang dipilih oleh rakyat. Dan tidak sepantasnya bermain tentang proyek. "Dan ini bisa dikatan Korupsi yang disebut gratifikasi" kata Pengacara ini.

"Kami mendorong kepada LSM Larem ini untuk mengungkap dan melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Saya yakin permainan sistem "fee proyek" tidak hanya dilakukan oleh satu-dua anggoita dewan. Kayaknya sudah lumrah anggota dewan bermain kayak itu" jelas Syamsul. (Yan/tim)

0 comments:

Posting Komentar