Diduga Mark UP Dan Fiktif, BPBD Pamekasan Diintai Kejati Jatim

Salah satu papan nama Pemberitahuan BPBD di jalan Sersan Mesrul Pamekasan. (Foto:alfi/detak.com).

Pamekasan, Detak.

Penggunaan anggaran tahun 2014 Kabupaten Pamekasan yang mencapai hingga 2 Milyar rupiah lebih untuk Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) mulai diintai Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim melalui delegasi Kejari Pamekasan.

Pasalnya, ditengarai ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan yakni diduga fiktif dan Mark up. Hal inilah yang membuat LSM LAREM (Laskar Reformasi Madura) melakukan pelaporan ke Kejati Jatim. " Setelah melakukan investigasi terhadap penggunaan anggran BPBD, Kami menduga adanya beberapa item yang diduga fiktif dan ada sebagian yang di Mark UP" Kata Fauzy, tim analisa dan investigasi Larem kepada Detak.com, Jum'at (17/4/2015).

Diantaranya yang duduga mark up, kata Fauzy adalah penggunaan anggran untuk pembuatan papan nama atau rambu-rambu yang mencapai Rp 30 juta rupiah. Selain itu, jelas Fauzy, pembuatan tebing yang biasanya hanya menggunakan sak dianggarkan hingga Rp 200 juta lebih. "Nah ini yang membuat kami melaporkan BPBD ke Kejati Jatim" imbuhnya.

Dijelaskan Fauzy, ada juga dugaan yang mengarah kepada pengerjaan proyek itu fiktif. "Contoh untuk penggunaan anggaran untuk Updating website BPBD yang dianggarkan sebesar Rp 20 juta Rupiah. Padahal setelah kami cek di www.bpbdkabpamekasan updating internet hanya terjadi di tahun 2013" jelasnya.

"Untuk itu kami meminta kepada Kejati Jatim melalui Kejari Pamekasan untuk melakukan investigasi hukum sebagai tindak lanjut dari laporan kami. Jika ditemukan fakta hukum yang mengarah kepada penyalahgunaan wewenang dan, atau tindak pidana Korupsi maka kami meminta secepatnya untuk mengusut orang-orang yang terlibat. Utamanya Kepala dinas pada periode tahun 2014. Namun kami tetaap mengedepankan parduga tidak bersalah sebelum ada putusan dari berwajib. Yaitu Kejati Jatim" katanya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Pamekasan, Seno, SH.MH membenarkan adanya pendelegasian Kejati Jatim untuk menindaklanjuti Laporan Larem. "Ya, kami mendapatkan surat limpahan atau biasa disebut delegasi untuk menindaklanjuti surat laporan dari LSM Larem" kata Seno Kepada Detak.com, kemrin, Kamis (16/4/2015).

"Dan tugas kami pertama adalah sifatnya masih Pulbaket (Pengumpulan data dan keterangan). Dan jika ditemukan fakta sesuai dengan data yang dilaporkan oleh LSM tersebut maka kami langsung menyampaikan kepada Kasi Pidsus Kejari Pamekasan" tegas Seno. (Yan/tar/tim/res)

0 comments:

Posting Komentar