Aktivis GAM Demo Mapolresta Dan Kajari Pare-pare

GAM Pare-pare Bentangkan spanduk Kekecewaan (foto: ardhy).

Detak, Makasar.

Puluhan kader Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) mendatangi atau melakukan unjuk rasa di Mapolresta Pare-pare dan Kejari Parepare, sulawesi selatan siang tadi, Rabu (01/04/2015).

Elemen mahasiswa tersebut dipimpin oleh Try Sutrisno sebagai Jendral Lapangan Aksi. Mereka menyampaikan kekecewaan terkait kesewanang-wenangan Walikota Parepare yang dinilai telah melakukan konsporasi kebijakan dalam menentukan atau menaikkan HET (harga eceran tertinggi) elpiji 3 kg secara sepihak.

"Surat edaran Walikota Pare-pare Nomor; 500/662/ekon yang berlaku mulai tanggal 1 agustus 2014. Surat edaran perwali (walikota parepare) terkait HET elpiji 3 kg" Kata Try dalam orasinya.

Dalam seruannya, Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) keputusan itu, dianggap tidak sesuai prosedur dan koridor hukum yang berlaku.

"Termasuk tanpa persetujuan dari Gubernur Sulawesi selatan" tegas Try yang dikobarkan dalam aksi tadi.

"kami menganggap keputusan sepihak walikota pare-pare telah menyalahi aturan atau asas hukum negara kita, bahwa indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, siapapun yang menyalahi aturan (hukum) harus diproses secara hukum". Teriak Try dalam orasinya di depan kapolresta parepare.

Tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh pihak Mapolresta pare-pare Massa melanjutkan orasinya ke Kejari Pare-pare. Mereka menuntut pihak Kejari Pare-pare untuk segera melakukan upaya hukum terkait semua laporan yang sudah disampaikan ke pihak Kejari pare-pare.

"Kami sangat memberikan dukungan kepada kejaksaan negeri parepare sekiranya akan membongkar dan mengusut tuntas seluruh kasus korupsi yang ada dikota parepare, Kejari parepare harus profesional dalam penanganan seluruh kasus korupsi tanpa interfensi darimanapun". Jelas try sutrisno.

Dengan kobaran yang sama, disampaikan oleh, Muhammad Fardhy (Sekretaris panglima GAM). Dia menekankan kepada Kajari Pare-pare untuk melakukan transparansi terhadapan investigasi hukum.

"dan jika sudah nyata tindakan hukumnya agar tidak segan-segan melakukan proses hukum secepatnya apalagi kaitannya dengan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi" tegas Fardhy.

" Dan jika Kajari Pare-pare merasa tidak mampu menyelesaikan, maka segera limpahkan ke kejati Sulsel. Jangan pernah memberikan kesempatan kapada koruptor termasuk menghilangkan barang bukti, ketika cukup barang bukti segarah limpahkan kepengadilan untuk diproses secara hukum". Teriak Fardhy dalam orasinya.(Yan/ardhy/tim)

0 comments:

Posting Komentar