Ada Broker Di Dinsosnakertran, HKTI Lakukan Hearing

Kepala Dinsosnakertran, Drs Arif Handayani ketika menerima rombongan ketua DPK HKTI Pamekasan

Detak, Pamekasan.

Keberadaan 273 Lembaga sosial di Kabupaten Pamekasan yang meliputi, Yayasan, dan lembaga sosial serta lembaga pendidikan banyak ditengarai fiktif dalam melaksanakan program sosial.

Padahal uang milyaran rupiah dikucurkan untuk ratusan lembaga tersebut hampir tiga tahun terakhir belum ada pemutakhiran data yang mengakibatkan lembaga penerima dana rutin tahunan rentan disalahgunakan.

Parahnya lagi lembaga-lembaga penerima "jatah" dibekingi oleh Broker atau oknum yang setiap tahunnya menggunakan cara negatif agar lembaga dimaksud tetap mendapatkan dana santunan tersebut setiap tahunnya.

"Dalam hal ini seharusnya lembaga terkait yakni dinsosnakertan tidak hanya kaku dalam artian jangan hanya sebatas pelaksana tapi juga sebagai pengawas" ujar ketua DPK HKTI (Dewan pengurus Kabupaten Himpunan kerukunan Tani Indonesia) Kabupaten, M. Alfianto, SH. MH pada saat melakukan audiensi atau hearing di aula kantor Dinsosnakertran jalan panglegur pamekasan, Kamis (30/4/2015).

"Nah dalam hal ini PTD (petugas Teknis Dinas) yang mendapatkan tugas dilapangan terkesan tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penerima. Terbukti banyak lembaga sosial yang Anak Binaanya tidak ada tapi masih mendapatkan santunan" tambah Alfian.

Seharusnya, tambah pria yang juga Advokat ini, semua komponen dalam hal ini Dinsosnakertran harus mengawasi sistem kerja lembaga sosial secara menyeluruh. "Tidak hanya menerima laporan dari lembaga yang melalui koordinator yang sifatnya hanya mementingkan kemauan dari ketua lembaga. Padahal praktek dilapangan jauh berbeda dengan kenyataannya"

"Kemudian kami menilai adanya koordinator dilapangan atau dikecamatan bukan membuat kinerja semakin baik. Malah orang-orang ini menjadi broker" jelas Alfian.

Ditempat yang sama, Kepala dinas sosial dan ketenagakerjaan, Drs. Arief Handayani menjelaskan, bahwa pada hakikatnya dinas yang dipimpinnya siap menerima kritikan yang sifatnya konstruktif. Terutama dari HKTI Pamekasan.

Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kabupaten pamekasan ini sangat berterima kasih kepada HKTI. "Kami sangat berterima kasih atas temuan-temuan yang disampaikan oleh DPK HKTI. Dan kedepannya akan dijadikan bahan evaluasi agar program tersebut akan lebuih baik" kata Arief.

Arief juga menegaskan, jika nanti ditemukan lembaga fiktif dalam pelaksanannya, maka dia tidak segan-segan untuk mengeliminasi dalam lembaga penerima bantuan.

"Kami akan melakukan tindakan tegas berupa pemberhentian suplai dana kepada lembaga tersebut" tegas mantan camat Waru ini kepada detak.com. (Yan/res/tar/tim)

0 comments:

Posting Komentar