Terkait Penggunaan Anggaran 2014, Hari Ini, 2 Instansi Dilaporkan Ke Kejati Jatim

Detak, Pamekasan.
Dua (2)Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam waktu dekat bakal berurusan dengan penegak hukum yakni Kejaksaan Tinggi Jatim.
2 instansi yang ditengarai melakukan pelanggaran terhadap penggunaan anggaran 2014 ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD)
Kabupaten Pamekasan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan.
Draft Anggaran tahun 2014 bagi 2 instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan itu disorot karena di 2 lembaga tersebut bersentuhan langsung dengan hak korban dan para kaum miskin tani yang ditengarai disimpangkan. penggunaan anggaran dibeberapa item speck pekerjaan diduga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) sebagaimana program-program pada umumnya. Diduga keras Kepala Dinas berikut Kepala Bidang di masing-masing memainkan program-program dimaksud sehingga mengakibatkan beberapa point item pelaksanaan patut diduga tidak sesuai dengan sebenarnya.
"Pada Draft Anggaran tahun 2014 BPBD Kabupaten Pamekasan mendapatkan alokasi dana dari pemerintah daerah sebesar Rp 4 Milyar lebih" kata M Muhtar Suhri, investigator LSM Larem.
"Dari anggaran tersebut kami mencurigai setelah investigasi dan ricek dilapangan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada" tambahnya.
"Dan kami sudah pegang Prognosis penggunaan anggaran yang dilaporkan oleh BPBD ke Dinas Keuangan kabupaten Pamekasan sebagai dasar memperkuat laporan saya" mantap Muhtar pada detak.com.
Untuk selanjutnya, kata Muhtar lembaganya terus akan mengawal laporan dugaan tindak pidana tersebut hingga ke meja hijau. "Kami tidak main-main dalam mengawal kasusu ini. Karena menurut undang-undang satu-satunya kejahatan yang bisa dihukum mati adalah korupsi pada saat bencana. Tentunya selain kasus Narkoba" mantapnya.
Selain BPBD yang dilaporkan.

HKTI (Himpunan kerukunan Tani Pamekasan) laporkan DKP.

Rupanya ada instansi lain yang dilaporkan ke Kejati Jatim dalam waktu bersamaan yaitu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pamekasan.
Sama halnya dengan BPBD terkait anggaran tahun 2014. DKP yang memperoleh kucuran dana Rp 10 Milyar juga diduga ada penyalahgunaan anggaran. "Utamanya di masing-masing item yang terkait dengan fisik, contoh yang berbentuk bangunan" kata Fauzy, salah satu Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kabupaten Pamekasan.
Fauzy menuturkan, "untuk dinas Perikanan ini kami sudah lama menduga adanya dugaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan fungsinya. Beberapa item yang termaktub dalam draft patut diduga banyak diselewengkan dan atau penyalahgunaan wewenang" kata Fauzy.
"Makanya untuk lebih jelasnya kami laporkan saja. Agar kita tahu sarang-sarang korupsi di Dinas kabupaten Pamekasan" tegasnya. (Yan/tim/tar).

0 comments:

Posting Komentar