Satpol PP Sampang Dinilai Mandul!

Kasatpol PP Kabupaten sampang, Hamdani

Detak, Sampang

– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang dinilai mandul dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) sejumlah kalangan mulai dari aktifis, legislatif, hingga Sekertaris Daerah (Sekda) mengkritik cara kerja Sapol PP tersebut.

Sudah Kalsik, bahwa penegakan Perda hanya berlaku untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), razia gelandangan pengemis (Gepeng), maupun razia terhadap pelajar. Sementara untuk penambang pasir sementara untuk penegakan jam operasional minimarket, belum dilakukan.

"Memang melihat kinerja Satpol PP saat ini sangat gerah. Karena penegakan Perda hanya terfokuskan untuk razia-razia saja da cenderung tebang pilih,"ucap Wafi Anas aktivis Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) Jumat (20/3/2015).

Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sampang, H Sahid menuding kinerja Satpol PP Sampang jauh tidak sesuai dengan anggaran yang digunakan. Semisal APBD Tahun 2014 pada program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan mencapai Rp627.399.100.

Sementara di Tahun 2013 pada program yang sama menelan Rp 899.559.500. Bahkan, untuk program pengadaan pakaian kerja lapangan Rp 181.580.000.

"Kenapa anggaran yang dihabiskan tidak sebanding dengan kinerjanya. Buktinya masih banyak pengendalian terhadap lokasi rawan mesum, pembalakan dan penambangan liar, serta pengawasan terhadap pedagang yang berjualan di area terlarang,"tuturnya.

Disis lain, Sekda Sampang Puthut Budi Santoso mengaku tidak akan tingal diam melihat persoalan itu. Ia akan memberikan peringatan keras kepada jajaran Satpol PP khususnya Kasatpol PP. Bahkan pihaknya berjanji memberika pemahaman dan pembinaan

"Karena semestinya Kasatpol PP harus bertanggungjawab dalam mengurusi semua hal terkait penegakan Perda,"jelasnya.

Saat dikofirmasi Kasatpol PP Sampang Hamdani justru enggan menanggapi persoalan tersebut. "Mohon maaf saya masih menghadiri acara nanti kita sambung teleponenya lagi,"singkatnya.(Yan/Alfa)

0 comments:

Posting Komentar