Rencana Demo di Kejagung RI, PAMI: Proyek 210.6 Miliar PT PLN Bermasalah

Rencana Demo di Kejagung RI, PAMI:  Proyek 210.6 Miliar PT PLN Bermasalah

JAKARTA-- Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) menduga ada penyimpangan terkait puluhan paket proyek yang ditenderkan PT PLN Persero yang tersebar disejumlah provinsi antara lain Sulawesi Utara, Tengah, Tenggara dan Gorontalo mencakup area PT PLN Wilayah Suluttenggo berbandrol 210 miliar lebih yang mulai dikerjakan.
Menurut Ketua Umum PAMI, Noldy Pratsis pihak PLN diduga  melakukan penyimpangan dalam melaksanakan proses tender. "Kami menduga banyak terjadi penyimpangan dalam melakukan proses tender dalam hal menentukan pemenang. Ada tender yang akal-akalan sehingga dimenangkan oleh pihak perusahaan yang sudah melakukan deal dari awal. Ini berpotensi melanggar undang-undang terkait penyediaan barang dan jasa dan aturan lainnya terkait proses tender, Ujar Pratasis saat dihubungi media ini Senin, (23/3) siang.
Bahkan PAMI menduga ada unsur suap dalam proses penentuan pemenang. "Kami akan melaporkan secara langsung ke Kejaksaan Agung RI terkait temuan kami. Tentunya aparat penegak hukum harus menyikapinya," tambah Pratasis yang menambahkan jika mendesak pihaknya akan melakukan orasi damai didepan kantor Kejangung RI untuk mendesak pemeriksaan terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Adapun sesuai informasi yang kami terima sejumlah paket proyek yang diduga bermasalah adalah, penyambungan dan instalasi listrik gratis kepada nelayan dan rakyat tidak mampu, pembangunan jaringan distribusi dan gardu yang tersebar di berbagai wilayah serta pembangunan dan penyambungan listrik rumah sederhana untuk rumah tangga kurang mampu.
"Itu intinya paket-paket proyek tersebut dan kami akan membawa laporan terkait pekerjaan fisik proyek tahun 2013 hingga 2014 yang diduga pekerjaannya tidak sesuai petunjuk teknis yang ada karena sesuai hasil investigasi ada sejumlah proyek yang bermasalah dan ada pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi teknis apalagi ada perusahaan yang dukumen pajaknya diduga dipalsukan. Besok kami ke Kejaksaan Agung," tutupnya.
Sementara, terpisah saat dihubungi ketua harian DPP PAMI Maykel Tielung mengatakan aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam memberantas korupsi. "Tentunya lembaga penegak hukum harus lebih proaktif dan jangan memilah-milah kasus dugaan korupsi yang akan ditangani. Informasi awal masyarakat sudah cukup untuk memulai melakukan penyelidikan," pungkasnya. **(mkel)
--------------------------------------------------OOO-----------------------------------------------

0 comments:

Posting Komentar