Pengumpul Bansos di Sumenep Makin Marak

**Pemkab Ancam Pidanakan
 
Sumenep – Semakin maraknya penyelenggara Pungutan Uang dan Barang (PUB) ilegal di Sumenep mulai direspon Pemkab setempat. Pasalnya mereka tidak mengantongi izin dari pemerintah setempat, seperti pengumpulan uang masyarakat untuk pembanguanan masjid, dan lain semacamnya. Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Bahkan, Dinsos selaku yang leading sektornya mengaku akan menindak tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Kepada sejumlah wartawan Kepala bidang bantuan sosial Dinas sosial (Dinsos) Sumenep Didik Wahyudi menerangkan, sesuai peraturan yang ada, semua pungutan baik untuk pembangunan fasilitas umum maupun bantuan sosial harus memiliki izin dari pemerintah daerah. Jika tidak, maka bisa diberi sanksi, baik sanksi ringan sampai sanksi berat yakni pidana.
Menurutnya, pemberian hukuman pidana itu diberikan apabila lembaga atau perorangan yang menyalahgunakan wewenang. Selain tidak mempunyai izin, adanya bantuan diperuntukkan secara pribadi.
"Sebelum kami melimpahkan ke jalur hukum, kami terlebih dahulu memberikan sanksi ringan. Seperti sanksi tegoran, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kali itu tidak diindahkan, maka kami akan menyita semua barang hasil sumbangan. Baru jika itu semua tidak di indahkan, maka kami terpaksa melimpahkan ke pihak yang berwajib," terangnya.
Menurutunya, dimusim saat ini memang banyak lembaga, perorangan atau organisasi sosial yang melakukan PUB. Hanya saja yang telah mendapatkan izin dari pemrintah daerah sangat sedikit.
Berdasarkan data Dinsos pada tahun ini baru ada lima organisasi yang mengajukan izin. Padahal, diprediksi jumlah ormas danorsos yang melakukan pungutan di sejumlah daerah jauh lebih besar. **(dhe).

0 comments:

Posting Komentar