Ngaku Keturunannya, Rubah Makam Kyai Ali Brambang

Sang Oknum Terancam Pidana
Sumenep—Bani (keturunan) Kiyai Ali Brangbang, Kalimook, Kecamatan Kalianget dikejutkan dengan peristiwa perubahan kijing makam Kiyai Ali. Parahnya, disamping merubah situs budaya, bentuk kijing baru yang digunakan terkesan melenceng dari etika ke-Islaman dan estetika budaya religi. 
KHR Fathorrahman Taufiq, salah seorang keturunan langsung Kiyai Ali Brangbang, kepada wartawan menagatakan bahwa batu kijingnya bernuansa Hindu. Sangat tidak pantas digunakan bagi tokoh besar agama Islam. Apalagi ini dilakukan tanpa melalui musyawarah.
Piahknya  menambahkan, bahkan jika seandainya pelaku meminta persetujuan dari pihak famili keturunan Kiyai Ali, pihaknya dengan tegas tetap tidak akan menyetujui. Karena makam Kiyai Ali merupakan salah satu situs budaya daerah di Kabupaten Sumenep yang harus dijaga keasliannya.
Sejumlah tokoh ulama' yang juga dari bani Kiyai Ali yang lain, KHR Abdusy Syafi Rasyidi mengatakan, cerita awalnya sekitar 2 minggu lalu. Saat itu ada laporan dari salah seorang kerabat di Pesantren Al-Ahsan Loteng, Pasar Sore, Kelurahan Karangduak, pada saat ada pertemuan famili keturunan Kiyai Ali di langgar Brangbang. Lalu menurut Kiyai Syafi, laporan tersebut langsung ditindak lanjuti ke lapangan. Hasilnya sesuai laporan tersebut, ternyata memang benar terjadi perubahan kijing makam kiyai Ali.
Syafi menuturkan bahwa perubahan tersebut sepertinya dilakukan dalam waktu satu malam. Karena siang harinya masih belum berubah. Sepertinya susah merubahnya seperti semula, karena perubahan tersebut dicor oleh pelaku. Data yang diperoleh media ini, pelaku perubahan merupakan oknum yang mengatas namakan famili keturunan Kiyai Ali. Namun dari hasil penelusuran, ternyata oknum tersebut hanya mengaku-aku saja. Diduga kuat ada orang atau penyandang dana yang kuat untuk melakukan itu.
HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA HUKUM
Peristiwa perubahan situs makam penyebar Islam di Sumenep, Kyai Ali Brambang mendapat tanggapan serius dari salah seorang advokat/penasehat hokum Syamsul Arifin, SH. Ia menilai perubahan situs budaya tersebut jelas melanggar Hukum "ini semua ada perdanya, jadi tidak seenaknya merubah cagar budaya apalagi pelakuknya bukan ahli waris atau keturunannya. Bahkan sekalipun ahli warisnya tidak serta merta lepas dari jerat hokum. Karena semua itu masih harus dilakukan musyawarah dan segala tetekbengeknya," terang Syamsul –sapaan advokat yang aktif sebagai pengacara prodeo PN Sampang.
"Jadi pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hokum sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Perda Nomor 6 tentang Pelestarian Cagar Budaya." Pungkasnya. **(dhea)

0 comments:

Posting Komentar