Raskin 2013-2014 Kecamatan Proppo Dilaporkan Ke Kejati

Detak, Pamekasan
Kasus beras raskin yang dikeluarkan dari gudang Bulog Pamekasan tidak henti-hentinya dengan masalah.
Setelah beberapa waktu yang lalu, gudang Bulog Kabupaten Pamekasan kehilangan hampir 1500 ton Beras Raskin dalam waktu dekat akan ada maslah baru.
Ya, pendistribusian Raskin di kecamatan Proppo rupanya sudah dilaporkan oleh DPK (Dewan Pengurus Kabupaten) HKTI (Himpunan Kerukunan tani Indonesia) Kabupaten pamekasan ke Kejaksaan tinggi Jatim.
Pelaporan dilakukan karena DPK HKTI Kabupaten Pamekasan menemukan kejanggalan terhadap proses pendistribusian Raskin.
"Yang jelas setelah kami melakukan investigasi di beberapa desa se kecamatan Proppo, pendistribusian raskin di semua desa tidak terjadi setiap bulan sebagaimana mestinya" kata investigator HKTI, Abdurrahman.
"Setelah kami melakukan ricek ke beberapa desa ternyata untuk tahun pendistribusian 2013 ada sebanyak 5 kali yang tidak di distribusikan" tambahnya.
Sementara untuk tahun 2014, lanjut Abdurrahman lebih parah lagi yakni, sampai 6 kali distribusi yang tidak di sampaikan kepada RTSM (Rumah Tanggga Sasaran Miskin).
Modus yang dilakukan, kata Abdurrahman adalah, BAST (Berita Acara serah Terima) yang ditanda tangani oleh tim, yaitu: Camat, korlap raskin kecamatan, dan ketua Ikasa tidak menandakan bahwa beras sudah sampai ke RTSM.
"Jadi kami menduga tiga oknum tersebut yang bermain. Karena banyak kades yang tidak tahu tentang sistem raskin tersebut" kata Abdurrahman.
Padahal seharusnya, tegas Abdurahman raskin dikeluarkan dari bulog dengan pagu 15 kilo gram setiap RTSM setiap bulan, dan "biasanya, para kades membayar setelah beras Raskin betul-betul sudah sampai ke titik distribusi, namun kadang raskin tidak sampai ke titik distribusi, namun tanda tangan RTSM semua tertanda tangani" jelas bapak dua putra ini.
"Nah, dari sana kami menduga bahwa tanda tangan RTSM diduga dilakukan oleh oknum yang sudah bermain secara sistematis dan masif" ujarnya kembali.
Maka dari tersebut, Abdurrahman meminta kepada pihak berwajib, khususnya Kejaksaan Tinggi Jatim untuk segera menaggil 3 orang. "Yaitu, Camat periode 2013-2014, Korlap Raskin 2013-2014 dan ketua Ikatan Kepala Desa (IKASA) periode 2013-2014" tegas Abdurahman kembali.
"Dan untuk para Kades kami meminta kepada Kejati untuk dijadikan Saksi terhadap tindak pidana penggelapan dan, atau tindak pidana Korupsi tersebut. Karena kami hitung kerugian negara selama tahun 2013-2014 mencapai lebih 2 milyar rupiah dari 27 desa yang tersebar di kecamatan proppo" pungkas Abdurahman. (Tar/res/tim/yan)

0 comments:

Posting Komentar