Jalan Profinsi Banyak Rusak, Tingkat Kecelakaan Meningkat.


Banyaknya kasus kecelakaan baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat akhir-akhir ini diakibatkan yang terbanyak adalah dari rusaknya akses jalan. 

DETAK PAMEKASAN--Selain faktor kelalaian pengemudi, faktor parahnya jalan adalah bagian utama yang mengakibatkan banyaknya kecelekaan. Pemerintah dalam hal ini harus segera memperbaiki jalan-jalan utama yang dijadikan akses pengemudi.
"Jika tetap tidak diperbaiki maka korban semakin banyak. Masak tadi malam saja kecelakaan di jalan akses Pamekasan-Waru sudah 2 kali. Ini kan sudah parah" ujar Allif, Pengemudi angkutan desa asal desa Waru.
"Tingkat kecelakaan itu diakibatkan paling banyak dari jalan-jalan yang rusak itu" tuturnya kembali.
Sementara itu, Eko warga Pamekasan yang keluarganya menjadi korban dari Kecelakaan kemarin, Senin (10/02/2015) sangat menyayangkan ketika pemerintah dalam hal ini, PU Bina Marga Profinsi Jawa Timur dinilai tutup mata terhadap kejadian-kejadian yang menimpa para korban.
"Padahal kejadian atau kecelekaan akibat dari jalan rusak tersebut hampir tiap hari" sungutnya.

PEMERINTAH BISA DI GUGAT!
Terhadap banyak korban kecelakaan yang diakibatkan oleh rusaknya jalan raya Profinsi, khususnya jalan akses Pamekasan-Waru mendapat tanggapan hukum dari Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Marsuto Alfianto SH MH.
Menurut, alumnus Pendidikan profesi Advokat (PKPA) Unair tahun 2011 ini, bahwa kejadian atau kecelakaan yang diakibatkan oleh rusaknya jalan pemerintah bisa digugat baik perdata maupun Pidana.
" Gugatan bisa ditujukan ke Presiden bahkan, dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan yang disebut Pemerintah" ujar advokat asal Kecamatan waru ini.
"Namun, biasanya Pemerintah menunjuk stekholder yang berkompeten didalamnya. Biasanya untuk jalan umum bisa kementerian PU-Pera atau bisa kementerian perhubungan" tegas Alfian.
Namun, praktek dilapangan masyarakat banyak yang tidak faham terhadap penerapan Undang-undang. "Sehingga kayaknya kekuarga korban, hingga korban sendiri merasa tidak apa-apa" jelasnya.
"Seharusnya, harus ada orang yang berani gugat pemerintah. Agar infrastruktur bisa diperbaiki dan di monitoring secara masif" tambahnya.
"Namun begitu, jika tidak ada orang yang melaporkan, maka pemerintah merasa tidak ada kejadian/kecelakaan yang diakibatkan oleh parahnya infrastruktur" Pungkasnya. (Yan/tim)

0 comments:

Posting Komentar