Dr. MUHAMMAD SUHARJONO, M.H : TRANSISI BIROKRASI PEMERINTAHAN OTONOMI DESA


TRANSISI BIROKRASI PEMERINTAHAN OTONOMI DESA

Oleh

Dr. MUHAMMAD SUHARJONO, M.H
PEMERINTAHAN Desa saat ini berada diambang masa transisi sejak diberlakukannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diperkuat dengan PP No.43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Tentang desa. Berbeda dengan Undang-undang PILKADA yang banyak menuai protes keras, Undang-undang Desa relatif lebih tenang bahkan disambut baik oleh masyarakat utamanya para aparat desa yang sedang menjabat. Hal itu disebabkan karena desa diberi kewenangan penuh dalam menyelenggarakan Pemerintahannya melalui Otonomi Desa. Lahirnya Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap regulasi tentang desa yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang juga merupakan penyempurnaan dari UU No. 22 Tahun 1999.
Memperhatikan sejarah aturan tentang Desa ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus meng-upgrade agar pengelolaan penyelengaraan desa menjadi lebih baik. Otonomi Daerah yang dulu diamanatkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tidak dapat menjangkau dilaksanakannya otonomi desa sehingga segala penyelenggaraan desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Akan tetapi pada dasarnya telah ada pengakuan bahwa desa memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada masa sebelum ini ketergantungan desa terhadap kabupaten/Kota sangatlah tinggi sehingga dimungkinkan terdapat desa-desa atau dusun-dusun dalam suatu desa kurang tersentuh dengan baik oleh kabupaten/Kota yang menyebabkan ketertinggalan desa/dusun tersebut.
Landasan filosofis UU Desa adalah ingin menjadikan desa lebih maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Merujuk pada aspek tersebut otonomi desa benar-benar menjanjikan suatu perubahan yang fundamental dan revolusioner. Hal ini  dapat dilihat dari pasal-pasal yang memuat amanat percepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Desa, serta alokasi Anggaran yang fantastis. sehingga desa juga memperoleh kewenangan untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya.
            Pembangunan yang menjadi kewenangan desa meluas tidak hanya pada infra struktur dan supra struktur saja. Besarnya anggaran yang akan diterima desa memiliki konsekwensi yang besar  terhadap pengembangan desa itu sendiri. Pasal 4 UU desa memberikan suatu ketegasan yuridis yang menyatakan bahwa Pengaturan Desa diantaranya bertujuan untuk:  memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan; memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
            Melalui Pasal 67, UU Desa ini juga memberikan penekanan bahwa diantaranya desa berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa. Secara khusus Pasal 83 s/d pasal 85 UU No. 06 tahun 2014  membahas tentang pembangunan desa serta teknis pelaksanaannya yang harus ditaati oleh Pemerintah, Kabupaten/Kota serta desa itu sendiri. Peningkatan pembangunan desa merupakan isu krusial yang harus ditindak lanjuti dengan serius serta penuh dedikasi.
Otonom secara etimologis merupakan istilah yang bermakna "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri", dengan demikian bila otonomi desa dimaknai secara bebas adalah membangun masyarakat desa seutuhnya secara mandiri dengan segala sumber daya yang dimiliki. Tujuan dilaksanakannya otonomi desa didasari adanya perkembangan desa yang  mengalami kemajuan sehingga dipandang layak untuk diberi kewenangan lebih. Desa adalah garapan Pemerintah sesi berikutnya setelah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi hak otonomi. Pada saat otonomi daerah di launching melalui UU No. 22 tahun 1999, Kabupaten/Kota merespon dengan antusias terhadap kebijakan Pemerintah yang dianggap responsif itu. Akan tetapi yang menjadi keraguan apakah Otonomi Desa akan berjalan mulus dan lancar. Apabila feed back diawal mulainya otonomi daerah pada era 2000 an daerah seakan baru terlepas dari jeruji besi sehingga banyak hal yang dimaknai melampaui konteks Undang-undangnya. Penyebab lain dikarenakan Undang-undang yang berlaku saat itu banyak terdapat pasal bersifat ambigu.
Dampak semua itu mengakibatkan implementasi Otonomi daerah telah melahirkan banyak persoalan ketika diterjemahkan di lapangan. Banyaknya permasalahan yang muncul menunjukan kebijakan ini menemui kendala-kendala yang harus selalu dievaluasi agar tujuan otonomi dapat tercapai. Berkaitan dengan problematika otonomi, maka penyelenggaraan otonomi desa harus bisa memacu prakarsa dan kreativitas aparat desa dan semua sumber daya yang dimiliki untuk bisa menjalankan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Diiharapkan, otonomi desa bukanlah jilid 2 seperti pada saat awal dilaksanakannya otonomi daerah. **Tentang Penulis : Dr Muhammad Suharjono, M.H adalah; Doktor Ilmu Hukum, Pengamat UU dan Perda, serta Konsern terhadap Dunia Pendidikan. Email : jhono69@yahoo.com


0 comments:

Posting Komentar