Catatan Em Saidi Dahlan: "Menagih Janji, Menguak Masa Lalu"


Menagih Janji, Menguak Masa Lalu
Catatan Em Saidi Dahlan
Siapa pun pasti setuju jika janji yang pernah dilontarkan kepada pihak lain tidak hanya menjadi liver service—hanya untuk mnghidupkan arena komunikasi, membuat orang bahagia sesaat, dan seterusnya hingga menjadi 'pendukung' setia—tapi dilunasi, tunai dan tak berhutang janji. Sebab, kata Nabi yang pernah disampaikan ustadz di kampung-kampung kumuh, janji itu bagian dari perilaku munafik jika diingkari. Abu Bakar as-Shidiq bin Quhafa, pada sambutan di awal pelantikannya sebagai Kholifah di Jazirah Arab, menegaskan: "Jujur itu adalah amanah, dan bohong itu adalah pengkhianatan.." dan seterusnya, dan seterusnya. Maka, klop sudah, Nabi yang bersabda kemudian diterjemah secara aplikatif oleh orang yang sangat dekat dengan Nabi.

Saya tak ingin berpanjang-panjang bercerita soal ingkar janji. Wong ingkar bisa dilakukan oleh siapa saja, dan hukum selalu sulit menyentuhnya. Berbeda dengan narkoba, yang jangan sampe sampean macem-macem dengan makhluk yang bernama narkoba. Sebab ada BNN, badan yang tukang ngurusi narkoba nasional. Itu artinya, narkoba dinasionalkan. Sedangkan ingkar, mana ada BIN (bukan Badan Intelejen Negara) yang jika dipanjangkan menjadi Badan Ingkar Nasional, atau UIN yang merupakan kepanjangan dari Urusan Ingkar Nasional. Tidak kan? Saya haqqul yakin, Presiden Jokowidodo dak akan pernah berniat mencetuskan BIN atau UIN tadi. Jika sangat terpaksa didirikan, siapa yang akan menjadi Kepala BIN atau Direktur UIN? Sejauhmana keberanian Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres tentang ingkar-ingkaran?

Pada kesempatan ini, saya tertarik dengan celoteh tetangga sebelah rumah yang perhatiannya terhadap pendidikan begitu besar. Saking besarnya, sampe-sampe semua menteri yang ngurusi pendidikan bagi beliau yang satu ini tidak ada yang benar. Misalnya, Muhaimin yang menjabat Mendiknas di masa Gus Dur, dianggap tidak layak menduduki jabatan menteri. Katanya, Muhaimin itu kan fokus di Harvard, makanya tidak mampu mengelola pendidikan di Indonesia ala nusantara. Yang bisa ia lakukan adalah pendidikan ber-ala Amerika. Bambang Sudibyo, yang Mendiknas di era Megawati tambah tidak layak ngurusi pendidikan di Indonesia. Alasannya sederhana, Bambang yang guru besar ekonomi UI itu seorang ekonom, dan tidak berjiwa guru. makanya, 'bisnis' di sekolah kala itu marak. Semuanya dibisniskan, kecuali buku BSE. Pak Nuh, yang orang ITS itu juga dianggap tidak layak menduduki jabatan Mendikbud. Alasan untuk menteri yang satu ini adalah karena beliau dari ITS, yang 'dianggap' hanya berpengetahuan teknik. Menurut tetangga saya yang guru ini--maaf identitasnya sengaja saya sembunyikan, sebab jika diketahui bupati atau walikota tempat ia mengabdi, ia akan dimutasi ke pelosok terpencil yang signal komunikasi tak terjangkau atau tetangganya ramai-ramai akan mencopot jabatan Ketua RT—yang layak menjadi menteri tukang urus pendidikan itu adalah seseorang yang bisa mengubah mental generasi masa depan bangsa ini. Jadi, menurut saya, seorang mentalis. Lho, kenapa bukan Dedi Corbuser, yang kepalanya plontos itu, yang diangkat sebagai menteri? Wallahu a'lam..

Ketika Jokowi dilantik sebagai presiden oleh MPR, tetangga sebelah rumah itu beteriak-teriak kegirangan. Usut punya usut, ternyata dia sejak awal memang tertarik dengan program Jokowi. Konon, menurut shohibul hikayah, Pak Jokowi itu pernah berjanji akan menyatukan semua jenis pendidikan ke dalam satu wadah: kementerian pendidikan nasional. Entah itu madrasah maupun sekolah biasa, semuanya akan diurus oleh satu kementerian. Memang, selama ini madrasah diurus oleh Kemenag, sedangkan sekolah umum yang non-madrasah diurus oleh Kemendikbud. Sehingga, perlu Anda sadari, urusan Kemenag di Indonesia itu buaanyak sekali. Mana yang urusan haji, urusan pengadilan agama, urusan nikah-menikah, urusan zakat dan sedekah, dan termasuk urusan pendidikan yang diberi label madrasah. Wih.., wih.., wih...

Lagi pula, ini masih menurut shohibul hikayah, ada persaingan tidak sehat di antara keduanya. Bayangkan, di mana-mana yang menjadi garapan utama itu kuantitas yang berupa jumlah siswa baru dan bantuan yang akan diraih. Tidak pernah terbayangkan, bagaimana mereka berkompetisi dalam pencapaian kurikulum. Jika disatukan pengelolaannya, maka madrasah itu ada yang ngurusin, yang selama ini diabaikan oleh Kemenag, dan sekolah umum tidak terkompetisi kuantitas. Sebab, bisik-bisik yang saya dengar, sekolah-sekolah swasta di pelosok desa itu selalu 'mencuri' start dalam rekrutmen siswa baru. Misalnya, melakukan kampanye hitam, entah dari mana istilah itu, dalam meraih sebanyak-banyaknya siswa.

Soal Kemenag, itu memang sejak dulu terpikirkan oleh pendahulu Pak Jokowi. Menurut Gus Dur yang pendahulu Pak Jokowi: Depag, nama lama dan nama barunya Kemenag, nantinya layak dihapus. Jadi, urusan haji biarlah swasta yang ngurusi dan Pemerintah menyediakan peraturannya. Urusan nikah, dicatatkan ke kantor sipil. Soal moral, ada kiai, pendeta, biarawan, dsb. Sedangkan pendidikannya yang berupa madrasah, STAIN, IAIN, UIN dan semacamnya sebaiknya disatukan saja ke Diknas. Brilian rencana itu, dan sayangnya Gus Dur itu keburu dilengserkan.

Memang harus disadari, pemerintah kita terlalu banyak ngurusiu urusan orang, yang tidak terlalu penting kehadiran pemerintah di situ. Oleh karena meringankan beban negara, maka, Gus Dur segera membumihanguskan Departemen Sosial. Menurut presiden nyleneh itu, urusan yang berkaitan dengan sosial biarlah masyarakat langsung yang mengurusnya. Harus diakui memang, tanpa harus membenarkan konsep brilian Gus Dur, kementerian sosial itu apa urusannya yang dianggap urgen? Apa hanya ngurus orang jompo, anak terlantar dan miskin dianggap urgen diurus kementerian yang pernah dihapus Gus Dur itu? Apa mereka menjadi tidak terlantar, dan menjadi kaya raya setelah kementerian itu dihidupkan kembali? Deppen juga, yang namanya sekarang menjadi Kominfo, pernah dibumiratakan oleh Gus Dur. Alasannya, soal penerangan itu biarlah masyarakat sendiri yang ngurus. Modalnya hanya satu, kata Gus Dur, lembaga pers dan penyiaran diberi kebebasan, namun diikat oleh peraturan. Beres! Anda mungkin sadar, Kominfo yang ada menterinya segala, ternyata hanya ngurus tayangan-tayangan pornografi di dunia maya. Lainnya apa yang bermamfaat bagi masyarakat? Lalu, apa pekerjaan Kominfo yang urgen ketika lembaga itu dihidupkan kembali?

Maka, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menagih janji Pak Jokowi ketika mau nyalon presiden: menyatukan semua jenis sekolah di Indonesia. Kasihan Kemenag, bebannya sangat berat. Bayangkan, soal haji saja sampai perlu Menteri Agama segala ngurusin masak-memasak, nngurusin tenda untuk wukuf dan segala tetek bengek yang semestinya tidak perlu sekelas menteri ke Arab Saudi. Kasihan Pak Menteri, soal selingkuh saja sampe ada yang mengusulkan agar dibuatkan Permenag-nya segala. Waduh, berabe amat moral bangsa kita ini.

Sekali lagi, saya ingin menagih janji Pak Jokowi, yang kini Presiden RI, dan sya ingin menguak masa lalu yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Saran saya—mohon maaf, jabatan saya memang bukan penasihat presiden, tapi kan Pak Presiden itu orangnya merakyat yang mau menerima sharing siapa pun—teruskan kebijakan pendahulunya yang dianggap baik, dan segera 'bakr' kebijakan yang merugikan rakyat dan negara. Bukankah Pak Jokowi, mohon maaf sekali lagi, pada tahun kelima masih mau nyalon sebagai presiden lagi? Em Saidi Dahlan (21/10/2014) – e-mail: endydahlan@ymail.com



0 comments:

Posting Komentar