Pusaran: Kasus Penggunaan Ijazah Palsu Cederai Demokrasi!

PADANG -- Puluhan massa yang menamai dirinya Pusat Studi Alternatif Nagari (Pusaran) Kota Padang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Padang, Rabu( 10/9/2014. Massa melakukan aksi unjuk rasa di saat anggota DPRD melaksanakan rapat istimewa pengukuhan pimpinan definitif DPRD Kota Padang. 

Dalam orasinya, Pusaran menyuarakan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Erisman, yang laporannya sudah sampai di tangan penyidik Polda Sumbar. Pusaran menilai, kasus dugaan penggunaan ijazah palsu ini telah mencenderai  demokrasi.

"Untuk mendorong terciptanya penegakan hukum di Kota Padang, kita berharap agar suara-suara dari warga direspons oleh pihak-pihak terkait termasuk Polda Sumbar dan anggota dewan di DPRD Padang sendiri," seru Sulaimon selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Pusaran.

Ia menekankan bahwa kehadiran Pusaran di "gedung bundar Sawahan tidak bermaksud menganggu proses persidangan. "Kedatangan kedatangan kami sekedar untuk menyampaikan aspirasi tentang kekecewaan kami," ungkapnya.

Kendati cukup hingar bingar, namun unjuk rasa Pusaran sama sekali tak berpengaruh dan mengganggu jalannya proses persidangan di ruang utama rapat DPRD Kota Padang. Karena jumlah pengunjuk rasa tidak terlalu banyak, maka pihak kepolisian yang melakukan penjagaan pun jumlahnya tidak terlalu banyak.

Sulaimon menjelaskan, unjuk rasa yang mereka lakukan merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap ditemukannya unsur-unsur ketidakjujuran dalam pemilihan anggota DPRD, dimana oknum pelaku kecurangan dimaksud saat ini telah menjadi pimpinan DPRD Padang.

Pusaran menyatakan empat sikap dalam melihat persoalan tersebut. Pertama, mendorong anggota dewan kota Padang lainnya untuk menolak pimpinan yang terindikasi ijazah palsu karena dapat merusak citra baik lembaga Kota padang yang terhormat.

Kedua, mendesak pimpinan partai politik terkait di Kota Padang untuk mencabut dukungan rekomendasi pimpinan DPRD Kota Padang terhadap oknum yang terindikasi menggunakan ijazah palsu.

Tiga, mendesak pihak penegak hukum terkait segera menindaklanjuti persoalan indikasi ijazah palsu tersebut ke ranah hukum formal secepatnya.

Empat, mengimbau seluruh komponen masyarakat Kota Padang lainnya agar mendesak tindak lanjut persoalan indikasi ijazah palsu tersebut ke setiap pihak terkait.

Setelah berunjuk rasa sekitar satu jam di kantor DPRD Kota Padang, Pusaran bergerak ke Mapolda Sumbar untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan ihwal dugaan penggunaan ijazah palsu dengan Erisman selaku terlapor.

Terkait adanya unjuk rasa yang dialamatkan kepada dirinya, Erisman yang baru saja dikukuhkan sebagai Ketua DPRD Kota Padang menilai hal tersebut adalah hal biasa. Ia tidak terlalu menanggapi tudingan yang dialamatkan kepada dirinya. Akan tetapi, dia menjamin ijazahnya yang dikeluarkan Universitas Teknologi Suarabaya (UTS) tersebut bisa dipertanggungjawabkan legalitasnya.

"Jika memang terbukti palsu, tentu itu adalah wewenang dari DPP Gerindra untuk memproses sesuai mekanisme. Saya sebagai kader partai akan taat dan patuh terhadap apapun keputusan pimpinan partai di pusat," ujar Erisman mantap.

(yse/ede)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.potretdesa.comwww.sumbaronline.com

0 comments:

Posting Komentar