Dr. Muhammad Suharjono, M.H : Intervensi Politik Dalam Pembuatan UU

 
 
INTERVENSI POLITIK DALAM PEMBUATAN UU
Oleh
Dr. MUHAMMAD SUHARJONO, M.H
 
GELOMBANG demokrasi yang baru saja mengguncang senayan adalah sebuah tontonan politik menarik bagi masayarakat, utamanya para pihak yang berkompeten dan berkepentingan. Pada saat itulah rakyat menjadi penonton setia hingga berakhirnya sebuah drama politik yang fantastis. Diantara gemuruh lontaran interupsi dalam sidang pembahasan RUU PILKADA, masyarakat yang fokus pada acara Tayang Langsung itu tentu berharap cemas keputusan mana yang nantinya akan diambil, dan alhasil Pemilu Kada ternyata dipilih oleh DPRD. Apapun yang menjadi keputusan setelah ditetapkan menjadi Undang-undang maka semua pihak tentu harus mendukung dan mentaatinya selaku warga negara Indonesia.
Perjalanan panjang RUU PILKADA dengan klimaks Sidang Paripurna, menyisakan sebuah sorotan tajam atas peran Politik Praktik terhadap Politik Hukum. Setiap lahirnya sebuah Peraturan Perundang-undangan tidak akan pernah lepas dari proses politik sebagai wujud dari negara yang menganut sistem demokrasi. Politik merupakan sarana utama  dalam menciptakan masyakarat yang damai, sejahtera, dan berkeadilan, itulah yang kemudian digunakannya istilah Politik Hukum.
Politik hukum memiliki definisi yang beragam dari berbagai ahli, Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sebagai seorang yang mendalami sosiologi hukum, tidaklah mengherankan apabila Satjipto Rahardjo lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Mahfud. MD. Mengartikan Politik Hukum adalah bagaimana hukum akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum difungsikan.
Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya serta mempunyai pengaruh yang luas, karena itu undang-undang akan memberi bentuk, mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mengekspresikan nilai, dan Fungsi instrumental, sehingga hukum bukan saja merupakan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan.
Sehubungan pentingnya fungsi hukum dalam mengatur kehidupan manusia untuk mencapai  kehidupan yang bermartabat, maka hukum atau Undang-undang yang dibuat harus memiliki tujuan, arah  dan cita-cita yang jelas. Berkenaan dengan itulah Politik hukum hendak mengawal pelaksanaan hukum di suatu wilayah. Politik hukum sebagai suatu kebijakan hukum dan produk hukum yang dibentuk oleh kekuasaan yang berwenang  dan diberlakukan dalam suatu Negara tentunya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.  Sedemikian pentingnya peranan politik hukum ini, sehingga dapat menentukan keberpihakan suatu produk hukum dan kebijakan. Pemaknaan Politik Hukum selanjutnya sering mengalami disfungsi karena peranan politik praktik kerap menjadi lebih dominan. Unsur kepentingan golongan dan pencapaian target-target tertentu telah mengalihkan makna politik hukum yang sebenarnya.
Gejala mengutamakan pencapaian target dengan kurang mengindahkan prinsip-prinsip yang mesti ditegakkan dan arogansi kekuasaan apabila tidak segera diatasi merupakan kendala dalam merealisasikan komitmen suatu rezim untuk menegakkan konstitusi. Dan untuk penegakkan hal tersebut tidak cukup hanya dengan kemauan politik yang selalu dijadikan retorika. Yang lebih penting adalah melakukan upaya nyata melaksanakan konstitusi, mengembangkan demokrasi dan membangun wibawa hukum dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu akan menjadi realitas apabila sistem hukum dan politik berfungsi dengan baik menurut kewenangan syah yang diatur dalam konstitusi.
Masyarakat yang sudah semakin cerdas tentu dapat mengartikan atas sikap implisit para elit walau hanya dibatasi dengan benang merah terhadap apa yang diperjuangkan: "rakyat atau kepentingan golongan". Selama berada dalam koridor kewenangan dan kekuasaan, kebijakan apapun yang dibuat secara politik adalah benar dan jalur demokrasipun memberi ruang demikian. Dalam konteks politik hukum sangat jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat. Namun pada akhirnya menjadi sulit dimaknai manakala politik hukum bercampur baur dengan politik praktik.
Intervensi politik praktik dalam pembuatan regulasi memang dimungkinkan dan harus dilakukan karena merupakan bagian dari tugas politiknya, disamping itu juga sebagai bentuk aktualisasi sebuah pribadi. Sejauh ini belum pernah ada ketentuan yang mengatur batasan-batasan peran politik terhadap proses lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Disinilah demokrasi kembali menjadi dasar utama bahwa segala perbedaan sikap dan pendapat merupakan bagian demokratisasi, kendatipun dampak dari sikapnya itu tidak sejajar dengan kebutuhan hukum masyarakat yang sebenarnya. ***                Tentang Penulis: Dr. Muhammad Suharjono, M.H (Pengamat   Undang-Undang dan Perda, PNS Pada DISKOMINFO Kabupaten Sumene dan Dosen di berbagai Perguruan Tinggi E-mail: jhono69@yahoo.com)
 
 
 
 
 
 
 

0 comments:

Posting Komentar