PPATK: Kepala Daerah Gunakan Dana Haram Tambang Biayai Politik Praktis

JAKARTA -- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi pencucian uang dan korupsi sejumlah kepala daerah terkait bisnis pertambangan. Dana haram dari tambang itu diindikasikan dipakai untuk biaya politik praktis.

"Prioritas penegakan hukum di sektor pertambangan di beberapa daerah ini diperlukan mengingat sektor ini memiliki dampak yang sangat luas, bukan hanya berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup, dan berpotensi dijadikan sumber pendanaan ilegal untuk pembiayaan politik praktis oleh oknum Kepala Daerah yang tidak bertanggung jawab," terang Wakil Kepala PPATK Agus Santoso di Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Menurut Agus, laporan soal transaksi mencurigakan kepala daerah yang tersebar dari Indonesia barat, tengah, dan timur itu sudah dilaporkan ke KPK.

"Kita tentu tidak ridho bila kekuasaan dibeli dari sumber-sumber pembiayaan illegal, seperti dari hasil suap, memainkan perizinan pengelolaan hutan, perkebunan, dan pertambangan, mark down pembayaran pajak, dan modus-modus praktik curang lainnya yang berpotensi merugikan keuangan negara," terang Agus.

Agus menambahkan, PPATK juga membentuk Satgas Pertambangan bersama KPK dan sejumlah instansi lainnya.

"PPATK dan KPK berkoordinasi secara intensif untuk memproses penegakan hukum di sektor ESDM ini, di beberapa daerah yang sudah ditemukan data-data awal dugaan penyimpangan yang berindikasi Tipikor dan TPPU," tutupnya.

(dtc/fjr/bin)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.potretdesa.comwww.sumbaronline.com

0 comments:

Posting Komentar