Keterbukaan Informasi Publik Wujud Transparansi Kinerja Pemerintah


PADANG PANJANG -- Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. keterbukaan informasi dibutuhkan dalam rangka menciptakan transparansi.

Hal itu dikatakan Kabag Humas Setdako Padang Panjang, MA Dalmenda, S.Sos, M.Si saat diskusi dengan sejumlah rekan pers di ruang kerjanya, Jumat (18/7/2014)

Dalam sistem demokrasi, transparansi membutuhkan tanggung jawab dan disiplin. Apapun hak tanpa disertai tanggung jawab dan disiplin, penggunaannya akan disertai anarki. Indonesia merupakan Negara demokrasi yang mengedepankan transparansi kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini publik berhak mengetahui program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah seperti yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Beberapa masalah yang sering dihadapi Badan Publik terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik seperti keterbatasan petugas informasi dalam melayani pemohon, sehingga pelayanan kurang optimal. Hal ini pula yang akan dihadapkan dengan aduan-aduan dari pemohon yang berujung dan berurusan dengan pihak kepolisian. Dengan forum inilah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing SKPD saling sharing untuk mengantisipasi adanya sengketa antara pemohon dan termohon," Menda Pamuntjak notabene dosen Luar Biasa (LB) Jurnalistik dan Kehumasan di beberapa perguruan tinggi swasta di Padang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008, lanjutnya,  tentang keterbukaan informasi publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi semakin mendesak. Undang-Undang tesebut mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (Good Governance) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparasi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasca diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), maka era keterbukaan menjadi diantara ciri khas demokrasi. Badan publik dituntut untuk tidak lagi mengedepankan ketertutupan informasi dengan alasan rahasia negara. Tapi, kita sudah masanya mengedepankan keterbukaan informasi publik kecuali terhadap informasi yang memang dikecualikan peraturan perundang-undangan. selain sebagai hak asasi, hak untuk mengakses dan memperolehinformasi juga merupakan hak konstitusional setiap warga Negara.

"Ke depannya, Humas pemerintah diskusi publik melibatkan berbagai elemen seperti LSM, Ormas, organisasi profesi wartawan dan lain sebagainya. Hal ini lebih ditujukan untuk mencapai kesamaan persepsi menyangkut keterbukaan informasi publik, seperti memahami mana informasi yang terbuka yaitu Informasi yang terbuka mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat," sebut peraih predikat yudisium cumlaude Ilmu Komunikasi alumnus Unpad Bandung.

Kemudian Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP.

(rel/ede)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.potretdesa.comwww.sumbaronline.com

0 comments:

Posting Komentar