KNPI "Minta Jatah" Hibah, Mahasiswa Banten Protes Keras

BANTEN -- Perilaku pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten "meminta jatah" dana hibah kepada pemerintah setempat dengan cara mengobral UU Kepemudaan 40/2009 dipandang memalukan.

Padahal seperti diketahui, perampokan puluhan miliar uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten oleh Dinasti Ratu Atut Chosiyah modusnya melalui hibah yang didistribusikan melalui yayasan, organisasi dan lembaga yang diketua oleh adik, anak dan menantu Gubernur Ratu Atut Chosiyah, serta jaringan keluarga Atut.

Jurubicara Mahasiswa Banten, Jojon Suhendar Andari melalui rilis tertulisnya, Minggu (29/6/2014) menegaskan, sebetulnya KNPI Banten tak berhak memperoleh maupun mengajukan dana hibah kepada pemerintah Banten. Karena, bila menerima dana hibah itu akan melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 32 tahun 2011, Permendagri tahun 2012, dan UU 40/2009. Dalam pasal 1 angka 1, yang disebut pemuda berumur 16-30 tahun. Tercantum dalam pasal 40-41 UU tersebut bahwa Pembentukan Organisasi kepemudaan (OKP) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Artinya, ketua KNPI Provinsi Banten yang saat ini berumur lebih dari 30 tahun itu dianggap telah melanggar UU sendiri," terangnya.

Selain itu juga menurut Jojon, KNPI Banten selaku organisasi yang menaungi organisasi pemuda/mahasiswa di Banten yang termaktub secara jelas di AD/ART KNPI sama sekali tidak terlihat kiprahnya baik moril maupun materiil melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi tersebut. Padahal, KNPI Banten selalu mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemda Banten secara berturut-turut. Ia merinci dimulai tahun 2009, KNPI menerima hibah sebesar Rp 500 juta, meningkat di tahun 2010 sebesar Rp 1.650.000.000,- , tahun 2011 Rp 1.850.000.000,- , tahun 2012 Rp 3,5 miliar dan 2013 Rp 1,2 miliar.

"Baru-baru ini mereka menuntut anggaran pembinaan Rp 4,5 miliar dari Provinsi Banten yang tidak jelas arahnya dan tidak mencerminkan diri sebagai organisasi akuntabel dan transparan," beber Jojon.
 
Maka dari itu, lanjut Jojon, atas nama organisasi Mahasiswa Banten yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, KMB Bandung, KMB Bogor, PMII Pandeglang, GMNI Banten, Kumandang Banten, KMB Unsera, Kumandang Bandung, Kumala Bandung, Kamayasa Bandung, KMC Bandung, Kumala Jakarta, Himakotas tangsel, Formabas, Gemakota, menyatakan sikap meminta KNPI Banten mengumumkan secara terbuka kepada publik mengenai hasil pengelolaan dana hibah miliaran rupiah yang diperoleh dari APBD Banten dan pihak ketiga selama ini.

Mahasiswa Banten juga mendesak penegak hukum KPK, Polda dan Kejaksaan untuk mengumumkan hasil penyelidikan mereka terkait penyelewengan dana hibah dan bansos yang diduga oleh ICW dan elemen anti korupsi juga dilakukan oleh KNPI Provinsi Banten.

"Kami Mahasiswa Banten kecewa terhadap KNPI Provinsi Banten yang kami nilai sudah keluar dari ruh perjuangan pemuda, bahkan cenderung transaksional, menjual dan mengklaim pemuda demi kepentingan pragmatis saja," demikian Jojon.

(tpc/wid)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com

0 comments:

Posting Komentar