Wajah Buram Pendidikan Pessel: Praktek "Sunat Menyunat" Terkesan Dilegalkan

PESSEL, SUMBAR -- Wajah pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan kian hari kian buram saja. Kondisi ini setidaknya tergambar dari sepak terjang segelintir oknum yang disinyalir menjadikan sektor pendidikan di kawasan pesisir laut Provinsi Sumatera Barat ini sebagai lahan empuk untuk mendulang uang. Praktek "sunat – menyunat" anggaran pendidikan, hingga mencuatnya realita bahwa para kepala sekolah (kepsek) diperlakukan tak obahnya "sapi perahan", terkesan dilegalkan di kabupaten yang saat ini dipimpin Bupati Nasrul Abit tersebut.

Indikasi bahwa sektor pendidikan dijadikan "lahan mendulang uang" bagi segelintir oknum di jajaran Disdik Pessel yang dikepalai Rusma Yul Anwar (dalam foto-red) tersebut, antara lain terpantau dari pola pelantikan sebanyak 307 orang kepsek di aula kantor bupati setempat, belum lama ini. Demi menyandang jabatan kepsek, mereka terpaksa merogoh kocek Rp700 ribu untuk biaya pelantikan. Pungutan yang oleh pihak-pihak terkait diistilahkan sebagai "sumbangan" ini dihimpun pihak UPTD untuk selanjutnya disetorkan ke Dinas Pendidikan Pessel. Jika dikalikan, total sumbangan yang terkumpul berjumlah Rp214. 900. 000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Pungutan lainnya, berupa kewajiban pembelian buku rapor ke dinas pendidikan, serta pungutan uang pengganti lembar soal ujian untuk kelas 4,5 dan 6.


* Persoalan Dana Tunjangan Sertifikasi

Belum lagi jelas titik terang persoalan yang diungkapkan para kepsek dan kepala UPTD tersebut, sekarang mencuat lagi persoalan baru seputar dana tunjangan sertifikasi guru. Informasi yang dihimpun tim investigasi media ini, untuk tahun 2013 ternyata masih ada guru yang belum utuh menerima dana tunjangan sertifikasinya.

Terakhir, mencuat informasi bahwa para guru penerima dana sertifikasi hanya bisa melongo karena tunjangan yang merupakan haknya belum dibayarkan selama dua bulan. Keterlambatan pencairan dana sertifikasi guru di Pessel hampir setiap tahun terjadi.

Masih adanya guru di Pessel yang belum menerima dana tunjangan sertifikasi selama dua bulan, diakui oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan IV Jurai, Refri. Menurutnya, memang ada dua bulan lagi di tahun 2013 belum cair, namun Ia tidak mengetahui dimana kendalanya.

"Hampir seluruh guru penerima dana tunjangan sertifikasi belum menerima," ungkap Refri.

Masih menyangkut hal ini, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayang, Sri Yantini merasa keberatan menanggapi. Sebab menyangkut dana tunjangan sertifikasi guru, ia tidak mengetahui tentang kucuran dana. Yang ia tahu tapi hanya tentang usulannya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengayang, Usman, mengaku, sejauh ini belum ada guru yang mengeluh belum menerima dana sertifikasi. Karena itu, ia tidak tahu sejauh mana realisasinya. Sebab dana sertifikasi yang diterima oleh guru langsung masuk ke rekening masing – masing.

"Selaku Kepala UPTD Pendidikan, kami tidak tahu apakah sudah mereka terima atau belum dana sertifikasinya, karena dananya langsung masuk ke rekening bersangkutan. Dalam hal ini, UPTD hanya memberitahu kepada para guru agar segera menyiapkan bahan yang dibutuhkan seperti SK PBM, SK pindah dan syarat lainnya, kemudian bahan ini kita kirimkan ke Dinas Pendidikan di Painan. Hanya sebatas itu yang kita tahu," beber Usman.

Hal senada diungkapkan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ranah Pesisir, Muliadi. Menurutnya, sejauh ini belum ada guru yang mengeluhkan belum diterimanya dana sertifikasi ke UPTD. Apalagi informasi yang sampai dua bulan belum menerima. Pihaknya, tekan Muliadi, sebatas menerima kelengkapan bahan persyaratan yang diserahkan guru, kemudian bahan tersebut diteruskan ke Dinas Pendidikan.

"Berapa jumlah guru yang akan menerima, dan siapa saja gurunya, kita di UPTD Pendidikan tidak tahu. Guru yang menerima juga tidak pernah memberitahukan, kita-pun juga sulit mengetahui jumlah dan orangnya, karena dananya langsung masuk ke rekening masing – masing," paparnya.

Muliadi juga membantah jika dalam menyiapkan bahan persyaratan, para guru diharuskan memberikan sejumlah uang kepada UPTD."Itu tidak ada, guru hanya menyiapkan bahan kemudian kita meneruskan bahan itu ke Dinas Pendidikan," tegasnya.

Sedangkan menyangkut pungutan-pungutan kepada para kepsek, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Riduan, membenarkannya. Menurutnya, ini merupakan instruksi dan kebijakan Dinas Pendidikan Pesisir Selatan.

"Saya hanya menjalankan instruksi dinas, setelah dana terkumpul, saya menyerahkan ke dinas, kemudian dinas yang memberikan bagian saya," bebernya.

Namun demikian, kata Riduan, hal ini dilakukan sudah melalui hasil rapat,"Saya hanya menjalankanya saja, sama seperti UPTD lainnya,"ungkap Riduan.

Walaupun berbagai bentuk persoalan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan terus mencuat ke permukaan, namun belum satupun persoalan yang diduga mengarah pada praktek "pungli" itu tersentuh oleh jajaran penegak hukum.

(tim)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com

0 comments:

Posting Komentar