Suprapto: Kerugian Ratusan Juta Rupiah di Dinas Prasjal Tarkim Sumbar adalah "Rahasia Negara"

PADANG -- Penghargaan yang diperoleh Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 lalu patut dipertanyakan. Pasalnya, menurut data beredar di kalangan mass media Sumbar, penghargaan tersebut disinyalir sekedar "lips service". Semata untuk mengangkat nama Provinsi Sumatera Barat dengan jalan menutupi "kongkalingkong" antar instansi atau pejabat di lingkungan kerja masing-masing.

Hal ini dibuktikan hasil data temuan lapangan bahwa pada tahun anggaran 2012, pada sejumlah pekerjaan Dinas Prasjal Tarkim di bawah kepemimpinan Ir. Suprapto, terindikasi telah terjadi kerugian negara. Dimana pada beberapa item temuan lapangan, secara mencolok terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Program Pengembangan System Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah lebih kurang Rp469,11 juta.

Kuat dugaan KPA dan PPTK telah membayarkan masing-masing nilai volume pekerjaan 100 persen, sedangkan hasil cross check lapangan, berbanding terbalik. Dimana secara global pada masing-masing pekerjaan terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Kepala Dinas Prasjal Tarkim Sumbar Ir. Suprapto saat dikonfirmasi sejumlah mass media enggan berkomentar banyak, karena tidak mau membahas persoalan yang menurutnya telah berlalu. Ketika didesak apakah hasil temuan ini benar atau tidak, ia tidak membantah, namun ia menyayangkan sekali atas tindakan oknum yang telah membocorkan data ke mass media, sebab ini adalah rahasia negara.

"Ini kan rahasia negara? Mengapa bisa beredar di tengah masyarakat? Saya bisa pertanyakan hal ini ke Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan BPKP Perwakilan Sumatera Barat," ucapnya kepada rekan media yang konfirmasi.

Sementara ketika tim investigasi media ini mencoba meminta klarifikasi via pesan singkat, Suprapto menganjurkan supaya media ini mengajukan surat resmi Dinas Prasjal Tarkim atau ke Inspektorat Sumbar karena temuan pengawasan adalah "rahasia negara".

"Saya tidak berhak menjawab, yang berhak menjawab Bawasda (Inspektorat-red) yang punya tupoksi," jelas Suprapto dalam pesan singkatnya kepada media ini.

Sementara, tentang kerugian negara yang disebabkan kelebihan pembayaran tersebut, seperti dilansir sejumlah mass media Sumbar, Suprapto menjelaskan bahwa uang tersebut juga telah dikembalikan ke kas daerah sesuai dengan bukti setoran.

Koordinator Aliansi Media Online & Informatika (AMOI) Wilayah Sumatera, Ecevit Demirel, menyayangkan sikap Suprapto yang seolah berlindung pada kata "rahasia negara". Padahal dalam alam transisi demokrasi ini, pemerintah dengan tegas memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi penting, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk meminimalisir para oknum-oknum pejabat publik melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ditegaskan bahwa sebuah informasi dikatakan sebagai "rahasia negara" adalah apabila informasi tersebut dibocorkan atau disebarkan luaskan, akan dapat membahayakan keamanan dan kepentingan nasional sehingga terjadinya "chaos" bagi negara tersebut baik secara politik maupun ekonomi.

Pernyataan Suprapto bahwa informasi yang dihimpun lalu dipublish mass media ihwal indikasi tindak pidana korupsi ratusan juta rupiah di dinas yang dipimpinnya adalah "rahasia negara", menurut Ecevit, hanya akan menambah bingung masyarakat.

(tim)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com

0 comments:

Posting Komentar