Sekolah-sekolah di Pessel Jadi “Lumbung Uang”, Alizamar: Butuh sikap tegas kepala daerah

PADANG -- Praktek penggalangan dana di sektor pendidikan jelas melenceng dari upaya pemerintah memberikan pendidikan murah, bermutu, serta terjangkau bagi masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dan Pasal 34 Ayat 2 Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), jelas diamanatkan, pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar, yaitu 9 Tahun, tanpa memungut biaya.

Demikian ditegaskan Pembantu Rektor II Universitas Negeri Padang (UNP), Dr. H. Alizamar, MPd, Kons, menanggapi informasi bahwa praktek pungut memungut uang hingga saat ini masih berlangsung di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
"Itu jelas bertolak belakang dengan ketentuan pemerintah," tegas Alizamar yang dijumpai media ini di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekolah-sekolah di Kabupaten Pessel tak obahnya "lumbung uang" bagi segelintir oknum di jajaran dinas pendidikan setempat. Ini terlihat dari cara–cara mereka menghimpun uang dari sekolah - sekolah dan kondisi ini disinyalir telah berlangsung sejak tiga tahun ke belakang. Didera beragam pungutan berikut instruksi-instruksi tak logis dari kepala dinas beserta sejumlah oknum petinggi di Dinas Pendidikan Pessel, tak ayal para kepala sekolah bereaksi lalu menumpahkan keluhan mereka ke mass media.

* Tidak Substantif

Menurut Alizamar, sangat tidak tepat jika pungutan-pungutan yang diberlakukan merambah ke hal-hal yang tidak substansial. Ia menilai, pungutan-pungutan yang mengemuka dan dikeluhkan oleh para kepsek di Pessel sangat tidak substantif dan bertolak belakang dengan upaya pemerintah mewujudkan pendidikan murah, bermutu, serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya, dalam hal pembelian buku raport, dimana para kepsek di Pessel diwajibkan membeli ke dinas dengan alasan untuk penyeragaman buku raport. Jika sebelumnya masing-masing sekolah dibebaskan membeli sendiri buku raport dengan harga satuan Rp3000,- , belakangan muncul kebijakan yang mewajibkan pembelian buku raport ke dinas dengan harga satuan yang sangat fantastis kenaikannya, yakni Rp14.000,-. Kemudian, dalam hal pembelian lembar soal ujian untuk kelas 4, 5 dan 6, dimana masing-masing sekolah diwajibkan mengeluarkan uang sebesar Rp. 6.500,- per mata pelajaran yang meliputi mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia. Padahal sebelumnya, menurut para kepsek, mereka cukup mengeluarkan biaya Rp3.000,- per bidang studi. Masing-masing bidang studi bahkan terdiri sembilan lembar kertas ujian.

* Sikap Tegas Kepala Daerah

"Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dalam hal ini, dibutuhkan sikap tegas kepala daerah terhadap praktek-praktek tak terpuji di jajaran dinas pendidikan demi penyelamatan sektor pendidikan Pessel pada saat ini dan masa-masa mendatang," tegasnya.

Terkait adanya pungutan dana untuk pelantikan kepsek di Pessel baru-baru ini, Alizamar juga menilai hal tersebut tidak substansial dan cenderung berlebihan. Apalagi jika dana dipungut dalam jumlah besar. Lalu dia menyebut pola pelantikan rektor maupun jajaran rektorat UNP sebagai kaca perbandingan.

"Pelantikan rektor misalnya. Rektor dilantik di Jakarta tanpa dibebani biaya dalam bentuk apapun. Pada saat pelantikan pun, panitia pelaksana juga tidak memberikan perlakuan berlebihan. Masing-masing rektor yang dilantik hanya disuguhi air mineral dan snack. Nah, kenapa para kepsek di Pessel harus dimintai biaya yang berlebihan?," papar Alizamar.

(ede)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com

0 comments:

Posting Komentar