Pengalihan Tahanan Terdakwa Korupsi PLN Tuai Kritik

MEDAN -- Ketua Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PUSHPA), Muslim Muis mengkritik pengalihan penahanan terdakwa korupsi PLN Flame Tube GT 1.2 Kitsbu Belawan, Ermawan Arif Budima dari tahanan Rutan Tanjung Gusta Kelas IA menjadi  tahanan kota.

Muslim Muis mengatakan, kebijakan majelis hakim itu dinilai salah kaprah dengan memberikan pengalihan tahanan dengan menggunakan uang negara.

Menurutnya dalam Undang-Undang bantuan hukum, yang berhak mendapat bantuan penahan adalah orang miskin."Tapi terdakwa korupsi dialihkan tahanan juga memakai uang negara, kan sudah salah kaprah. Ini bukan tindakan berkeadilan,"  ujar Muslim dalam rilisnya.

Mantan Wakil Direktur LBH Medan itu, meminta jaksa untuk segera mengusut pos anggaran PLN yang digunakan dalam pengalihan tahanan tersebut."Seharusnya majelis hakim harus mempertanyakan terlebih dahulu dan menganalisa dari mana asal uang itu, dan tidak dengan begitu cepat memutuskan pengalihan tahanan tersebut dengan alasan karena jasa yang dibutuhkan,"ujarnya.

Majelis hakim  Jonner Manik sebagai ketua, Merry Purba dan Denny Iskandar sebagai hakim anggota, mengalihkan penahanan itu sejak penetapan pada 8 April lalu. Penetapan pengalihan itu dikeluarkan setelah adanya permohonan tertulis dari Dirut PT PLN persero dan GM PT PLN Pembangkit Sumbagut yang meminta agar terdakwa menjadi tahanan kota karena keahliannya dibutuhkan dalam mengatasi krisis listrik di Sumut.

Arif 'dibebaskan' setelah dijamin Dirut PN Nur Parmudji dengan memberikan uang jaminan Rp23,9 miliar.

(woc/ris)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com

0 comments:

Posting Komentar