Berulangkali Diingatkan Panwaslu, Caleg Demokrat Masih Membandel

MUARAENIM - Calon legislator (caleg) dari Partai Demokrat di Kabupaten Muaraenim, terkesan masih membandel memasang alat peraga kampanye miliknya, di kawasan yang dilarang.

Alat peraga berbentuk billboard ukuran besar, yang di pasang di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Talang Jawa, Muaraenim, bergambar caleg Partai Demokrat atas nama Wahyu Sanjaya dan caleg sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Muaraenim, atas nama Ahmad Yani tersebut, kembali dipasang. Meski sebelumnya, pernah dilakukan pembongkaran paksa oleh pihak terkait karena dinilai melanggar aturan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Muaraenim, Budi Hariyanto, tak menampik, jika disebut masih ada caleg yang membandel memasang atribut kampanye luar ruangan miliknya di kawasan yang dilarang. Karena menurutnya, pihak Panwaslu sebelumnya, telah berupaya mengingatkan ke semua partai politik (parpol) peserta pemilu di Kabupaten Muaraenim, untuk tak memasang alat peraga kampanyenya di papan bilboard dan reklame be rukuran besar. Hanya saja menurutnya, hal tersebut nampaknya, masih tak diindahkan meskipun sudah pernah dilakukan pembongkaran paksa.

"Bisa dikatakan begitu, mereka itu membandel, sudah diingatkan, bahkan dibongkar paksa, masih saja dilakukan," paparnya.

Padahal menurutnya, hal tersebut bisa memicu ketegangan serta kecemburuan di kalangan caleg lain karena terkesan dibiarkan dan tidak diambil tindakan. Tindakan seperti itu menurutnya, bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, ke - pada pihak penyelenggara pemilu, khususnya Panwaslu di Muaraenim. Untuk itu, pihaknya meminta kepada parpol dan caleg yang bersangkutan, agar dapat segera menurunkan alat peraga kampanye tersebut, tanpa perlu dilakukan pelepasan atau penurunan paksa.

 "Kita berharap pengertian mereka saja, jangan sampai kejadian tersebut me mancing sentimen pada penyelenggara pemilu," ujarnya.

Ketua KPU Muaraenim, Rohani menyayangkan masih ada caleg yang memajang alat peraganya di lokasi yang tak diperbolehkan. Apalagi menurutnya, jika di titik tersebut pernah di lakukan penertiban atau penurunan paksa. Memang diakuinya, tidak ada sanksi khusus untuk itu, selain penertiban atau pelepasan paksa baliho tersebut.

"Memang untuk pengawasan menjadi kewenangan Panwaslu, namun jujur saja, kita sangat menyayangkan masih ada caleg yang (membandel) begitu," tandasnya.

(bsc/bin)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com

0 comments:

Posting Komentar