Headlines News :
**Dewan Redaksi "NewsDetak" menerima kiriman tulisan dan artikel dari pembaca**NewsDetak adalah media online yang menyajikan berita aktual, dan pemikiran yang konseptual**Jangan lewatkan hari-hari Anda untuk mampir di laman NewsDetak**

Disperindag Jembatani Pertemuan Pengusaha Jatim dan Tawau Malaysia

SURABAYA,  Jawa Timur memiliki potensi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari potensi budaya sampai dengan kekayaan alam.


Kepala Bidang Perdagangan Internasional Disperindag Jawa Timur, Desak Nyoman Siksiawati, menyatakan itu  di acara pertemuan  bisnis antara pelaku usaha dari Tawau, Sabah, Malaysia, dengan pelaku usaha Jawa Timur, Senin (22/7/2019).


"Potensi tersebut tercermin dari pertumbuhan yang mencapai 5,50 persen dengan produk Domistik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp2.199,78 triliun," lanjut Desak di acara yang diadakan di Gedung Dekranasda Jatim di Surabaya ini.


"Besarnya pertumbuhan ini menunjukan bahwa Jawa Timur salah satu tulang punggung perekonomian nasional," tandas dia di acara yang dihadiri 24 pengusaha dari Tawau, 30 pengusaha Jawa Timur, perwakilan Dinas Perdagangan Tawau, perwakilan perdagangan Belanda dan perwakilan dari Bank Jatim ini.


Desak mengatakan,  kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani para pengusaha dari Malaysia mengenal produk-produk pengusaha Jawa Timur serta mempermudah jalan bagi mereka untuk kerja sama (investasi).


Diungkapkan, adanya kesamaan selera antara Indonesia dan Malaysia mengenai produk-produk makanan dan minuman merupakan faktor yang mempengaruhi minat pengusaha Malaysia untuk membentuk kerja sama dengan pengusaha Jatim.


Desak menaruh harapan  pertemuan ini dapat membantu UMKM Jatim meningkatkan orientasi ekspor. Ekspor Jatim ke Malaysia pada bulan Mei kemarin memang belum signifikan, hanya sebesar 5.66 persen. Ekspor Jatim tertinggi ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang.


Dengan diadakannya pertemuan ini diharapkan dapat memudahkan pengusaha Jawa Timur untuk meluaskan produknya ke pasar internasional utamanya Malaysia.


Di samping itu, pengusaha Jawa Timur juga dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha luar negeri khususnya Malaysia untuk mencari bahan baku produksi. (Ganefo)


Teks Foto: Pertemuan Pengusaha Jatim dan Tawau di Surabaya, Senin (22/7/2019).


September, KM Uki Raya 04 Layani Pelayaran Rute Kupang – Larantuka PP

KUPANG,  KM Uki Raya 04 pada bulan September 2019 akan melayani pelayaran perdana dengan rute dari Pelabuhan Tenau Kupang ke Pelabuhan Larantuka, Kabupaten Flores Timur (PP).

Hal itu disampaikan Direktur PT. Sinar Samudera Selatan, Usman Husin kepada wartawan media ini di Kupang, Kamis (18/7) siang.

" Saat ini, kapal tersebut masih dalam persiapan. Kalau sudah habis doking baru dijadwalkan untuk melayani pelayaran perdana dengan rute Kupang – Larantuka PP," kata Usman.

Pengoperasian pelayaran KM Uki Raya 04 milik PT. Pelayaran Sinar Samudera Selatan (SSS) ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan transportasi warga Kabupaten Flores Timur dan kabupaten di daratan Flores.

Selain itu, kata Usman, pada bulan September 2019 mendatang, KM Satria 99 juga akan melayani pelayaran perdana dengan rute Pelabuhan Tenau Kupang ke Pelabuhan Lembata, Kabupaten Lembata (PP).  

Sementara KM Uki Raya 23, kata Usman, sudah empat bulan melayani pelayaran dengan rute Pelabuhan Tenau Kupang ke Kalabahi, Kabupaten Alor. Dengan jadwal pelayaran Kupang – Kalabahi dua kali seminggu PP.  

" KM Uki Raya 23 ini sudah beroperasi sejak bulan April 2019. Berangkat dari Pelabuhan Tenau Kupang, hari Senin dan Kamis pada pukul 19.30 wita," kata Usman menambahkan.

Sementara harga tiket KM Uki Raya 23, kata Usman,  untuk orang dewasa Rp 200. 000/orang, anak – anak usia 5 – 11 tahun harga tiketnya Rp 100.000/orang. Sementara untuk bayi dengan umur 0 – 4   tahun harga tiketnya senilai Rp 50.000/orang.

Tempat penjualan tiket di Pelabuhan Tenau Kupang (depan Navigasi). (L. Ng. Mbuhang) 

8 Fraksi Setuju Dan Dibahas Ke Tingkat Selanjutnya

Bengkulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat Paripurna ke 7 Masa Sidang ke 2, dengan Agenda Mendengarkan Padangan Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018, bertempat diruang rapat Paripurna DPRD Provinsi, Senin (22/7/2019). Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Edison Simbolon didampingi Waka II dan III. 

Masing-masing delapan Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu yakni, Fraksi PDIP, Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Hanura dan PKB menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu TA 2018 (Sisa Perhitungan) untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Rencananya pembahasan lanjutan Raperda ini dilaksakanan pada Selasa (23/07/2019) dengan agenda jawaban Gubernur Bengkulu atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu TA 2018 (Sisa Perhitungan) tersebut.

Untuk ketahui, yang menghadiri Rapat Paripurna ini diantaranya Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, dan Jajaran Forkompinda Provinsi, Kepala OPD serta ASN Pemperintah Provinsi Bengkulu. (Nia/rl)

Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya, Agus Jong Dituntut 6,6 Tahun

SURABAYA, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dimaz Atmadi dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, menjatuhkan tuntutan 6 Tahun 6 bulan penjara kepada Agus Setiawan Jong. Usai mendengar tuntutan JPU, Agus Setiawan Jong langsung bereaksi dengan menyumpahi Jaksa.

"Saya tidak bersalah, Hukum karma itu pasti berlaku," ujar Agus Jong, sambil menuju ruang sel tahanan pengadilan Tipikor, Sidoarjo, Jatim. Senin (22/7/2019).

JPU menilai secara subyektif, bahwa terdakwa melangar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, Juncto UU RI Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor), juncto pasal 55 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong dengan pidana selama 6 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan".Kata Dimaz membacakan surat tuntutannya, di Pengadilan Tipikor, Sidoarjo.

Selain hukuman Badan, terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp. 200 Juta atau diganti hukuman kurungan selama 6 bulan apa bila tidak dapat membayar besaran denda yang disebutkan JPU.

Hal hal yang meringankan menurut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong belum pernah melakukan tindak pidana, bersikap sopan selama persidangan dan sudah berusia lanjut.

Sedangkan hal hal yang memberatkan kata JPU, terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa juga dituntut untuk mengganti uang sebesar Rp. 4,9 Miliar, yang diklaim JPU sebagi kerugian negara.

Usai mendengar tuntutan JPU, Hehermawan Benhard Manurung, kuasa hukum Agus Setiawan Kong menyatakan, akan mengajukan pembelaan sebab tuntutan yang dibuat oleh JPU terlalu dipaksakan dan keluar dari konteks perbuatan Pidana yang didakwakan atau bias. 

"Pekan depan akan kami sampaikan semuaya dalam nota pembelaan," tandas Bernard. 

Untuk diketahui, Terdakwa Agus Setiawan Tjong dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHPidana. 

Terdakwa Agus Setiawan Tjong disebut bersama-sama dengan enam anggota DPRD Surabaya, yakni Darmawan, Sugito, Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati, Saiful Aidy telah melakukan kerjasama melakukan pemufakatan jahat untuk mengkordinir pengadaan proyek jasmas yang bertentangan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011  tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. (Han)


Fary Djemi: Kita Perlu Pimpinan MPR Yang Mampu Satukan Anak Bangsa


JAKARTA, Beritalima.com-- Sosok pimpinan MPR RI 2019–2024 harusnya mereka yang bisa menjalankan visi besar negara sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Sebab, MPR RI adalah lembaga terhormat yang memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan politik.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) MPR RI, Fary Djemi Francis dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Musyawarah Mufakat untuk Pimpinan MPR' di Press Room Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Selain Fary, juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi kali ini politisi senior Hendrawan Supratikno, Ahmad Baidowi dan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

Dikatakan wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, tidak penting siapa dan dari partai mana sosok itu datang. Yang pasti, pimpinan MPR mendatang harus seorang negarawan. Selain itu, yang bersangkutan juga mempunyai visi besar dalam bernegara dan ini juga harus berjalan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

Anggota Komisi V DPR RI berpendapat, kurang etis bila berbicara bagi-bagi kursi pimpinan MPR. Sebab, MPR adalah lembaga terhormat. MPR adalah lembaga yang menjaga marwah negara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Beda dengan DPR RI. Bagi saya, kurang etis berbicara bagi-bagi kursi pimpinan MPR. MPR tidak boleh berdiri hanya untuk satu golongan saja tapi harus menaungi semua unsur masyarakat," jelas laki-laki kelahiran
Watampone, NTT, 7 Pebruari 1968 tersebut.

Menurut Fary Djemi, kontestasi Pilpres 2019 menawarkan gagasan baik dari calon presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Karena itu, gagasan dan pemikiran keduanya jangan dipertentangan tetapi dikolaborasikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Alangkah lebih baik bila pemikiran Pak Jokowi tertuang di pemerintah, sementara pemikiran Pak Prabowo terjewantahkan di parlemen, dalam hal ini MPR," ungkap Fary yang terpilih menjadi salah satu legislator berdedikasi 2018.

Ditambahkan, makna dari rekonsiliasi itu bukanlah soal bagi-bagi kursi. Tetapi bagaimana caranya mengkolaborasi gagasan dan pemikiran dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kemarin berkompetisi menjadi satu kekuatan, demi masa depan bangsa Indonesia.

Dikatakan, ke depan MPR sangat strategis untuk melihat persoalan bangsa akibat dari kontestasi Pilpres 2019 yang membuat masyarakat terbelah. "Saat ini kita membutuhkan pimpinan MPR yang menyatukan lembali anak bangsa, menyatukan program strategis Jokowi dan Pak Prabowo," tambah dia.

Tidak jauh berbeda, politisi senior Hendrawan Supratikno juga meminta  fraksi-fraksi di MPR mulai mewacanakan gagasan, konsep besar, yang akan dilakukan dan program strategis yang dikerjakan bila terpilih sebagai pimpinan MPR. "Dalam isu pimpinan MPR ke depan, pihaknya lebih mengedepankan program strategis untuk MPR 2019 – 2024."

Hendrawan juga mendorong semua fraksi menyodorkan nama sesuai kriteria dan rekam jejak yang baik untuk pimpinan MPR mendatang agar mempermudah komunikasi politik. "Pimpinan MPR harus orang yang memahami konstitusi, sejarah evolusi dan ruh marwah Pancasila," tutur wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Tengah ini.

Hendrawan menyebutkan tiga kemungkinan dalam konstelasi pemilihan pimpinan MPR. Pertama, pimpinan MPR akan dipilih secara aklamasi atau musyawarah dan mufakat.

Namun, untuk mencapai aklamasi tergantung pada figur ketua MPR. Dia mencontohkan figur Taufiq Kiemas yang terpilih sebagai Ketua MPR secara aklamasi 2009.

"Apakah kita punya figur seperti Taufiq Kiemas yang menjadi jembatan kebangsaan? Dilihat dari nama-nama yang beredar, sepertinya agak sulit untuk dilakukan secara aklamasi," kata Hendrawan.

Kedua, pemilihan pimpinan MPR dengan tiga paket. Dilihat dari jumlah fraksi dan kelompok DPD, kata Hendrawan, bisa muncul tiga paket pimpinan. Setiap paket pimpinan itu ada dua orang wakil dari DPD dan tiga orang dari parpol. "Tiga paket ini kemudian dipilih anggota MPR."

Ketiga, paket tengah. Menurut Hendrawan, paket tengah ini disusun parpol dengan prediktabilitas (kemungkinan) kemenangan yang jelas. Paket ini bisa diajukan urutan pertama sampai tiga pemenang pemilu, satu partai menengah dan ditambah DPD.

Sementara itu Ahmad Baidowi menyebutkan terbuka peluang pimpinan MPR dipilih secara aklamasi.  Dalam hal ini DPD memainkan peran. Jika sulit mencari ketua MPR dari partai politik, maka pilihannya Ketua MPR dari DPD. "Jumlah kursi DPD 136 memiliki kekuatan tersendiri. Jumlah ini lebih besar dari anggota masing-masing fraksi partai politik yang ada di MPR."

Kemungkinan tersebut, kata dia,  bisa terjadi. Namun, dari pengalaman dalam pemilihan pimpinan MPR, komposisi yang menempatkan anggota DPD sebagai ketua MPR belum pernah berhasil. (akhir)
 


Lia Istifhama Jalin Komunikasi dengan Tokoh di Surabaya

SURABAYA, Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Surabaya masih tahun 2020 mendatang. Namun meski begitu sejumlah figur saat ini mulai mendekatkan diri dengan warganya. Meski ditengah kesibukan kesibukan yang dijalani, para calon walikota ini selalu berjuang untuk warganya.

Eksistensi Lia Istifhama yang diinginkan oleh masyarakat untuk maju sebagai calon walikota Surabaya setiap harinya selalu menyerap aspirasi banyak kalangan, mulai dari masyarakat, tokoh politik dan para relawan yang sudah membuat spanduk ataupun baleho tanpa dikomando.

"Tanpa kenal lelah terus serap, tampung aspirasi suara relawan, stakeholder sebagai bahan dasar utama untuk di perjuangkan dan di wujudkan menuju SurabayamuLIA Sejahtera.. " Tutur Abdurrahman tokoh asal madura yang aktif di beberapa Relawan di Surabaya (21/7/2019).

Abdurrahman yang juga sebagai apoteker menilai, Lia Istifhama cocok untuk menggantikan Walikota Risma sampai pada periode berikutnya, sosok keibuan dan ramah kepada setiap orang yang dijumpai, apalagi terhadap wong cilik, tambahnya. (rr)

#Muda..
#Unggul..
#Leadershif..
#Integritas….. Ver mais

Gubernur Jatim Menerima Audiensi Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie


SURABAYA,   Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung langkah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang akan memberikan pelatihan mediator bagi para kepala desa (kades). Langkah ini dinilainya sangat penting dilakukan agar kades mampu menyelesaikan konflik di wilayahnya dengan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik yang potensi menganggu harmoni. Program ini juga membantu kades membangun akses yang dibutuhkan masyarakat desanya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan jaminan kesehatan, dan sebagainya.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (20/7).

Menurutnya, dengan memiliki kemampuan mediasi yang baik, kades bisa menyelesaikan masalah di wilayahnya dengan pendekatan yang lebih damai dan win – win sulution. Dengan begitu, jika ada sengketa atas kasus tertentu bisa dicegah agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih rumit.

"Brilliant sekali ide pelatihan ini, dan ini sejalan dengan program dalam Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Amanah dan Jatim Harmoni. Dimana dalam Jatim Amanah salah satu programnya yaitu pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin," kata Khofifah, sapaan lekat Gubernur Jatim.
Salah satu permasalahan di desa yang perlu mendapat perhatian serius, lanjutnya, adalah soal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang terkait dengan bantuan pupuk bersubsidi bagi petani. Apalagi sebagian besar masyarakat di desa merupakan petani atau bercocok tanam padi, sehingga masalah ini selalu muncul ketika musim tanam tiba. Ketika kebutuhan jenis pupuk berbeda dengan yang mereka terima maka petani harus beli pupuk agar padinya tumbuh subur produktif.

"Misal ketika petani butuh pupuk urea, mereka malah dapat jenis lain. Bila membeli dari daerah lain takut kena masalah. Jadi bila kadesnya mendapat pelatihan mediasi seperti ini, paling tidak kades bisa memberikan advokasi sekaligus perlindungan terhadap para petani," jelasnya
Orang nomor satu di Jatim ini kemudian mengusulkan agar pelatihan mediator bagi kades ini disertai perangkat desa dan Ketua TP PKK desa sehingga mereka bisa menjadi teamwork di desa. Pelaksanaannya difokuskan dulu di satu kabupaten untuk kemudian menjadi pilot project bagi daerah lainnya. Setelah dilatih diharapkan mereka dapat memahami fungsi mediasi ini secara komprehensif sehingga efektif.

"Jadi ilmunya bisa lebih fokus, daerahnya juga lebih fokus dan setelah itu bisa diukur efektivitas, kemauan, dan kemampuannya," jelas Khofifah.

Sementara itu Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH menyambut baik dukungan Gubernur Jatim dalam program mediator bagi para kades ini. Nantinya, pelatihan mediator ini tidak hanya soal konflik sosial atau hukum di masyarakat, tapi juga mediator kesehatan seperti pasien dengan rumah sakit.

"Rencana kami akan mulai dari Kab. Probolinggo. Harapan kami kades bisa memiliki pengetahuan hukum sehingga penyelesaian melalui mediasi bisa dikedepankan," pungkasnya. (rr)


Direktur Eksekutif Madani Bahas Posisi Filsafat dalam Islam di Madani Islamic Forum

MAKASSAR - Direktur Eksekutif Madani, Syamsuar Hamka, S.Pd., M.Pd.I menjadi pembicara di Madani Islamic Forum (MIF) yang di adakan oleh Madani Institute (Center For Islamic Studies) dengan pembahasan Posisi Filsafat dalam Islam, bertempat di Aula Lantai 3 Warung Bakso Mas Cingkrang Pettarani Makassar, Sabtu (21/7/19).

Syamsuar Hamka merupakan alumni Pascasarjana Universitas Ibnu Kaldum (UIKA) Bogor. Di awal materinya menyampaikan tentang definisi filsafat.

"Istilah 'filsafat' atau 'falsafah' dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab: فلسفة . Ia merupakan peng-arab-an dari kata majemuk (philosophia) yang dalam bahasa Yunani kuno gabungan dari kata philein (cinta) dan sophia (kearifan)," unkapnya

Lebih lanjut, definisi filsafat disampaikan oleh ilmuwan Islam Al-Farabi dan cendekiawan Muslim Dr. Syamsuddin Arif.

"Al-Farabi mengutarakan defenisi filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Singkatnya, menurut Syamsuddin Arif, "filsafat" adalah ilmu pengetahuan yang dicapai manusia dengan akal pikirannya," ujarnya

Dari berbagai defenisi yang ada, kita bisa memilih apa yang dikemukakan oleh bapak Filsafat Islam, al-Kindi (800-870). Ia menyatakan.

"Filsafat pengetahuan tentang hal-hal di dalam kemungkinan manusia, karena para filsuf yang berakhir pada pengetahuan teoretis adalah untuk mendapatkan kebenaran dan berperilaku sesuai dengan kebenaran," imbuhnya

Secara historisitas, di zaman Yunani kuno, dimana filsafat dianggap berkembang pertama kali. Para filsuf mempelajari aneka persoalan alam semesta, seperti langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, mineral dan lain sebagainya sebagai objek pengetahuan. 

Di zaman itu, mereka adalah kelompok orang-orang yang di zaman sekarang kita memanggilnya sebagai saintis (ilmuwan). Sebab dulu belum dikenal diferensiasi atau pengerucutan dan pembagian antara filsafat dan sains.

Laporan: Muhammad Akbar
(Humas Madani Institute)