Headlines News :
**Dewan Redaksi "NewsDetak" menerima kiriman tulisan dan artikel dari pembaca**NewsDetak adalah media online yang menyajikan berita aktual, dan pemikiran yang konseptual**Jangan lewatkan hari-hari Anda untuk mampir di laman NewsDetak**

Moch. Efendi, SH: "Katakan Tidak Pada Dewa Amplop"

MADURA,   Demokrasi yang kian dewasa dan makin menunjukkan kecerdasan membuat sosok Moch. Efendi, SH, Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) nomor urut 2, turun gunung menemui langsung calon pemilihnya di daerah-daerah.


Sumber dari berbagai daerah yang dapat dipercaya menyebutkan, salah satu momok ketika demokrasi itu berlangsung adalah munculnya 'dewa amplop'. Dewa yang satu ini tidak ada kaitannya dengan kepercayaan tertentu, tetapi dewa ini keberadaannya sangat meresahkan, dan identik dengan perampasan kedewasaan dalam kehidupan berdemokrasi.


Bila dewa-dewa dalam kepercayaan tertentu, selalu membawa dampak positif, justru sebaliknya, dewa amplop datang membawa dampak negatif, khususnya ketika ia hadir di tengah-tengah pemilik hak suara. Masa depan aspirasi rakyat, dirampasnya selama 5 (lima) tahun kedepan, dan dewa amplop hadir sesaat, sesudah itu dipastikan ia tak akan muncul lagi.


"Ini sekedar edukasi, hanya asumsi saja, matematikanya begini, kalau kita terima 'fulus' Rp 100.000,- misalnya. Kita bagi Rp 100.000,- dengan 365 (mengacu pada 1 tahun ada 365 hari), hasil Rp 274,-, ini dalam 1 tahun. Lalu kita bagi lagi Rp 274,- dengan 5 (mengacu pada 5 tahun kedepan), hasilnya Rp 55,-.

 
Jadi nilai dewa amplop ini sebenarnya kecil sekali bila dibanding besarnya aspirasi rakyat yang sangat perlu dijembatani lalu direalisasikan," jelas Moch. Efendi yang juga berstatus seorang advokat.


Matematika yang diedukasikan Moch. Efendi ini, tidak lepas dari adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kelebihannya di sektor keuangan, dengan cara tidak beretika saat demokrasi dihelat. Cara tidak beretika ini salah satunya dengan memberikan sejumlah uang, agar oknum ini memperoleh suara dari pemilik hak suara.


Menurut Moch. Efendi yang juga CEO PT. Media Berita Lima, sangat disayangkan bila dewa amplop yang datangnya hanya 5 tahun sekali ini, merampas kewibawaan demokrasi. Terlebih lagi ini berkaitan dengan aspirasi rakyat di daerah-daerah.


"Adanya pembangunan itu asalnya dari aspirasi rakyat, dan aspirasi itu ditampung, lalu direncanakan. Kalau rencana sudah beres, diatur sebagus mungkin, agar realisasinya juga bagus. Kalau pembangunannya bagus, hasilnya kembali lagi ke rakyat, yang merasakan ya rakyat di daerah itu," sambungnya.


Ia mengingatkan, jangan sampai tergiur iming-iming dewa amplop, berapapun jumlah nominalnya, entah itu bernilai rupiah, dollar atau poundsterling sekalipun. Karena, wakil rakyat membawa amanah dari rakyat, dan amanah itu adalah aspirasi.


"Kalau ada oknum yang dengan menggunakan dewa amplop saat demokrasi, otomatis ada yang berkurang atau minus, yaitu keuangannya. Bagaimana caranya mengembalikan yang berkurang atau minus, ya mengambil yang bukan haknya, tentunya ini berkaitan dengan uang negara yang bersumber dari rakyatnya," pungkasnya.
(rr)


Panglima TNI Tinjau Posko Pengungsi Korban Bencana Banjir di Sentani

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Pol. Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D. dan Gubernur Papua Lukas Enembe, meninjau Posko Induk Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang di Kantor Bupati Sentani, Jl. Doyo Sentani, Hinekombe, Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (23/3/2019).

 

Ikut serta dalam peninjauan tersebut, diantaranya Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aslog Panglima TNI Marsda TNI Kukuh Sudibyanto, Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Pandit Sembiring, Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, Pangkoarmada III Laksda TNI I Nyoman Gede Ariawan dan Pangkoopsau III Marsda TNI Tamsil Malik.

 

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir bandang di Sentani, Jayapura yang diterima secara langsung oleh Bupati Kab. Jayapura, Matius Awoitauw, S.E., M.Si.

 

Selanjutnya, Panglima TNI beserta rombongan meninjau tempat-tempat pemukiman sementara para pengungsian dan melakukan dialog secara langsung, baik dengan anak-anak maupun warga yang menjadi korban bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Jayapura.

 

Di hadapan awak media, Panglima TNI mengatakan bahwa peninjauan ini untuk melihat langsung tempat penampungan para pengungsi, kesediaan air bersih, MCK dan dapur umum, termasuk juga kebutuhan untuk anak-anak. "Setelah saya lihat di beberapa tempat khususnya di wilayah Sentani, semuanya berjalan dengan baik termasuk untuk pengungsi yang menggunakan kantor Bupati, dan saya lihat cukup layak untuk dihuni oleh para pengungsi tersebut", tuturnya.

 

"Saya sampaikan kepada sebagian pengungsi bahwa agar mereka juga tabah menghadapi cobaan ini. Saya yakin Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik, termasuk Pemerintah Pusat juga memberikan dukungan bagi para pengungsi dan rencana pembangunan rumah-rumah penduduk yang terkena bencana", kata Panglima TNI.

 

Ketua MPR: Pemilu Sukses Kalau Mampu Menjahit Merah Putih

BANAR LAMPUNG, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, pemilu serentak yang digelar 17 April mendatang dapat disebut sukses jika anak bangsa mampu menjahit kembali merah putih, yang sempat terkoyak belakangan ini.

Kalau rusuh, ungkap Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), itu artinya semua kalah. Semua harus tetap bersatu, damai serta kokoh dalam pangkuan NKRI.

"Kalau pemilu ini rusuh, kalah semua. Karena itu pemilu ini bukan perang badar, dan bukan pula perang total. Kalau perang itu namanya provokasi," tegas wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Lampung itu.

Hal itu disampaikan saat membuka Press Gathering wartawan parlemen di Lampung. Hadir antara lain Kepala Kesbangpol Lampung Irwan Sihar Marpaung, anggota MPR RI Al Muzammil Tusuf (FPKS), Alimin (FPAN), Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Ramdhony Setiawan, Kabag Humas MPR Hj. Siti Fauziah dan lain-lain.

Hanya saja, kata Zulkifli Hasan, syarat pemilu yang damai itu sudah diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 22 Em yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Karena itu penyelenggara pemilu harus bekerja sesuai aturan perundang-undangan.

Demikian pula media massa harus netral, jujur, benar dan berimbang dalam menyampaikan imformasi. "Kalau bisa jangan sampai media massa, khususnya media mainstrem menjadi Timses capres-cawapres tertentu,' kata Zulkifli.

Sebab, lanjut Zulkifli, kalau media.mainstrem tidak netral dan tak jujur, jangan salahkan media social (Medsos) yang makin meraja lela belakangan ini. "Jadi, baik buruknya pemilu ini tergantung kita sebagai anak bangsa," kata Zulkifli.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini yakin tidak bakal terjadi kegaduhan sampai pelaksanaan pemilu 17 April mendatang. Yang dikhawatirkan adalah pasca pemilu, yakni setelah perhitungan suara pilpres.

Zulhas sangat khawatir bila penyelenggara, pengawas pemilu tidak jujur, pihak yang kalah bisa membuat kegaduhan politik. "Kalau rusuh, semua akan rugi, mundur, hotel-hotel akan tutup, orang-orang kaya akan ke luar negeri, dan pertumbuhan ekonomi akan terganggu."

Dengan demikian penyelenggara pemilu, aparat keamanan, elit politik, dan masyarakat harus sama-sama membuat pemilu ini riang gembira dan terus menjaga NKRI. "Jadi, semua harus membuat sejuk, damai, termasuk media sebagai pilar demokrasi keempat," jelas Zulkifli.

Politik lima tahunan ini kata Ketum PAN itu, sebagai konsekuensi demokrasi lima tahunan. Pemilu itu untuk memperbaharui komitmen dan kemitraan antara rakyat dengan wakilnya (DPR, DPRD, DPD RI), kepala daerah, dan Presiden RI. "Hanya setiap lima tahun. Jangan perang, tapi bersatu dan kokohkan NKRI,"demikian Zulkifli Hasan. (akhir)

Almuzamil Yusuf: Kecurangan Pemilu Harus Dijadikan Musuh Bersama

BANDAR LAMPUNG,  Kecurangan pemilu harus dijadikan musuh bersama sehingga pelaksanaan pesta untuk memperbaharui komitmen demokrasi langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta ujur dan dil (jurdil) dapat berjalan dengan baik.

Hal tersebut dikatakan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Almuzzamil Yusuf pada diskusi bertema 'Etika Politik Dalam Pemilu' yang digelar dalam rangkaian acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat Parlemen dengan pimpinan MPR RI di Bandar Lampung, Jumat (22/3) malam.

Anggota Komisi I DPR RI tersebut mengatakan, media sosial (medsos) sudah sangat masif melakukan gerakan untuk melawan kecurangan Pemilu seperti adanya aparat yang seharusnya netral tetapi terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon.

Wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Lampung tersebut kepada awak media mengingatkan, dalam UU Polri secara tegas menyebutkan anggotanya dilarang berpolitik praktis. "Kalau TNI dan Polri bersatu maka Indonesia aman sehingga kalau mereka netral maka Indonesia terjaga."

Selain itu, laki-laki kelahiran Tanjung Karang, Provinsi Lampung ini mengakui Pemilu 2019 paling 'panas' dibandingkan pemilu 1999, 2004, 2009 maupun 2014. Karena itu, diharapkan media sebagai pilar keempat demokrasi dapat berperan menenangkan suasana.

Almuzzamil menilai, kali ini keberpihakan media terhadap salah satu kandidat peserta pemilihan presiden (pilpres) sangat terasa sehingga harus dikembalikan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat. "Media harus dikembalikan. Buat kesepakatan menjaga Pemilu jurdil secara bersama," kata dia.

Pada kesempatan serupa, Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Alimin Abdullah berharap pers independen dalam Pemilu 2019 dan bersikap objektif, bukan malah bunuh diri dengan bersikap tidak netral.

Karena itu, kata anggota DPR RI dari Dapil II Provinsi Lampung tersebut, perlu baru agar kalangan media kembali ke jati dirinya sebagai pilar demokrasi sehingga memberitakan secara objektif dan berimbang. "Kami berharap pers menjalankan fungsinya dengan baik," demikian Alimin Abdullah. (akhir)

Usulan Musrenbang Pulau Seribu Menurun



JAKARTA,

Dibanding tahun sebelumnya, tahun 2019 ini, usulan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Murenbang) Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu menurun. Pada tahun sebelumnya dalam musrenbang Pemkab Kepulauan Seribu sebanyak 1.024 usulan sementara tahun ini sebanyak 799 usulan.

Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad  mengatakan, dengan adanya penurunan usulan tersebut merupakan hal yang positif setelah dilakukannya pendampingan pra musrenmbang. "Usulan yang diusulkan pada musrenbang telah direncanakan dengan matang dan baik,"terang Husein Murad saat kegiatan Musrenbang yang dilakansanakan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara, Jumat (22/03/2019).

Sementara itu, peningkatan sektor pariwisata serta penyediaan kebutuhan dasar warga seperti penyediaan air bersih, sarana kebersihan, kesehatan dan pengolahan air limbah masih menjadi skala prioritas dalam rencana kegiatan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.

Pada kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, musrenbang merupakan proses untuk  mendapatkan aspirasi, ide, harapan dan gagasan yang nantinya di olah menjadi rencana pembangunan.

Anies berharap, dalam pertemuan itu bisa mencari hal-hal terkait dengan kegiatan setrategis daerah sekaligus mencari solusi untuk masalah yang ditemukan didalam masyarakat.

"Proses penyusunan rencana pembangunan diharapkan bisa lebih sistematis dan memudahkan untuk masuk kedalam rencana pembangunan di level provinsi. Saya harap nantinya masukan warga akan diakomodasi pada kegiatan di tahun 2020,"tandasnya.

Penulis : Edi Prayitno
Editor    : Edi Prayitno



Danrem 102/Pjg dan Kapolda Kalteng Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2019

Palangka Raya, Jumat (22/3/19) - Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2019 yang di gelar secara serentak. Bertempat di depan halaman Kantor Gubernur Kalteng Jalan RTA Milono, Kota Palangka Raya.

 

Kegiatan apel di pimpin oleh Komandan Korem 102/Pjg Kolonel Arm Saiful Rizal dan Kapolda Kalteng Irjen Anang Revandoko. Serta diikuti oleh Dinas, Badan, Instansi, Lembaga dan Ormas se - Kalteng, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.

 

Danrem 102/Pjg Kolonel Arm Saiful Rizal membacakan amanat Pangdam XII/Tpr mengatakan, apel gelar kesiapan pasukan yang kita laksanakan hari ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk melihat sejauh mana kesiapan personel  maupun materiil yang akan dikerahkan dalam mengamankan Pileg dan Pilpres tahun 2019 khususnya di wilayah Kalimantan Tengah agar berjalan lancar dan sukses.

 

Selanjutnya, Kodam XII/Tpr telah menyiapkan personel dari berbagai kesatuan yaitu, Satpur, Satbanpur dan Satkowil jajaran Kodam XII/Tpr untuk di BKO kan kepada Polda Kalteng. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen TNI khususnya Kodam XII/Tpr untuk menciptakan Pemilu yang damai serta sebagai upaya mengantisipasi timbulnya berbagai potensi konflik sosial sebagai dampak dari sebelum, selama dan sesudah Pemilu 2019.

 

Jaga soliditas dan jangan mudah terpengaruh oleh upaya provokasi yang dapat menyeret institusi TNI - Polri ke dalam kepentingan politik praktis. Agar selalu menjunjung tinggi Netralitas TNI - Polri. Kedepankan upaya preventif dan penegakan hukum dalam rangka terciptanya situasi yang kondusif," kata Danrem.

 

Sebelum mengakhiri amanat Pangdam menyerahkan personel Kodam XII/Tpr BKO kepada Polda Kalteng dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres 2019, dengan kekuatan kurang lebih 1.800 orang.

 

"Laksanakan tugas mulia ini sebagai salah satu wujud pengabdian kita kepada negara dan bangsa yang kita cintai," kata Danrem mengakhiri. (Pend )


Presiden Singgah di Toko Bahan Bangunan, Cek Pasokan Semen di Lombok

LOMBOK BARAT, Dalam kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kepala Negara sempat singgah di sebuah toko bahan bangunan. Kunjungannya yang mendadak itu dilakukan di tengah perjalanan Presiden dan rombongan menuju rumah makan sebelum bertolak menuju Provinsi Bali.

"Saya mendadak _ngecek_ penjualan semen, stok semen, stok baja ringan," kata Presiden di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat, 22 Maret 2019.

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga setempat terlihat berkerumun begitu mengetahui kehadiran Presiden di toko bahan bangunan dengan tulisan "UD Aman Bahagia" pada papan penanda toko tersebut.

Presiden menjelaskan, di toko tersebut stok dan suplai semen beserta bahan bangunan lainnya tidak mengalami kendala pengiriman maupun ketersediaan.

"Semen enggak ada masalah ya, Bu?" tanya Presiden.

"Alhamdulillah, sementara enggak ada masalah," jawab ibu pemilik toko tersebut.

Dirinya kemudian menjelaskan bahwa kunjungannya ini hanya untuk memastikan ketersediaan bahan bangunan yang dibutuhkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga Lombok Barat yang terdampak gempa tidak ada kendala berarti. Sebelumnya, Kepala Negara juga sudah memerintahkan Menteri BUMN untuk mengirimkan lebih banyak lagi pasokan semen ke Lombok Barat.

"Itu yang mau kita cek. Ini ingin memastikan saja jangan sampai uang bantuan sudah kita gelontorkan tapi barang-barang material tidak ada," tuturnya.

Melalui peninjauan di toko tersebut, Presiden memperoleh informasi ketersediaan pasokan semen yang tidak mengalami kendala beserta harga yang ditawarkan.

"Harganya juga saya lihat tadi untuk 50 kilogram Rp60.000. Harganya sudah baik," tandasnya.

(rr)



Kapolres Kepsul Gelar Kesiapan Pengamanan Pemilu Serentak 2019




KEPULAUAN SULA,beritalima.com - Kapolres Kepulauan Sula, AKBP. Tri Yulianto pimpin pelaksanaan upacara pasukan Gelar kesiapan Gabungan seluruh prajurit TNI - Polri dalam menghadapi pemilu serentak Tahun 2019.

Pelaksanaan apel pasukan TNI Polri di pusatkan di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana, Desa Fogi Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul). Jumat (22/03/2019).

Dan turut di hadiri oleh Kapolres Kepulauan Sula, bersama Dandim 1510/Sanana Letkol Inf Karona. Pejabat Utama (PJU) Polres, Unsur Forkompinda dan diikuti oleh sejumlah anggota, baik TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Damkar serta tamu undangan lainya,

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP. Tri Yulianto mengatakan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan ini yang pertama telah di lakukan upacara apel gelar pasukan kesiapan dalam rangaka pengamanan pemilu Tahun 2019 khususnya di wilayah  Kepulauan Sula.

"Yang di laksanakan secara secara serentak di seluruh indonesia, sesuai amanat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (DS)