MADURA, Demokrasi yang kian dewasa dan makin menunjukkan kecerdasan membuat sosok Moch. Efendi, SH, Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) nomor urut 2, turun gunung menemui langsung calon pemilihnya di daerah-daerah.
Sumber dari berbagai daerah yang dapat dipercaya menyebutkan, salah satu momok ketika demokrasi itu berlangsung adalah munculnya 'dewa amplop'. Dewa yang satu ini tidak ada kaitannya dengan kepercayaan tertentu, tetapi dewa ini keberadaannya sangat meresahkan, dan identik dengan perampasan kedewasaan dalam kehidupan berdemokrasi.
Bila dewa-dewa dalam kepercayaan tertentu, selalu membawa dampak positif, justru sebaliknya, dewa amplop datang membawa dampak negatif, khususnya ketika ia hadir di tengah-tengah pemilik hak suara. Masa depan aspirasi rakyat, dirampasnya selama 5 (lima) tahun kedepan, dan dewa amplop hadir sesaat, sesudah itu dipastikan ia tak akan muncul lagi.
"Ini sekedar edukasi, hanya asumsi saja, matematikanya begini, kalau kita terima 'fulus' Rp 100.000,- misalnya. Kita bagi Rp 100.000,- dengan 365 (mengacu pada 1 tahun ada 365 hari), hasil Rp 274,-, ini dalam 1 tahun. Lalu kita bagi lagi Rp 274,- dengan 5 (mengacu pada 5 tahun kedepan), hasilnya Rp 55,-.
Jadi nilai dewa amplop ini sebenarnya kecil sekali bila dibanding besarnya aspirasi rakyat yang sangat perlu dijembatani lalu direalisasikan," jelas Moch. Efendi yang juga berstatus seorang advokat.
Matematika yang diedukasikan Moch. Efendi ini, tidak lepas dari adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kelebihannya di sektor keuangan, dengan cara tidak beretika saat demokrasi dihelat. Cara tidak beretika ini salah satunya dengan memberikan sejumlah uang, agar oknum ini memperoleh suara dari pemilik hak suara.
Menurut Moch. Efendi yang juga CEO PT. Media Berita Lima, sangat disayangkan bila dewa amplop yang datangnya hanya 5 tahun sekali ini, merampas kewibawaan demokrasi. Terlebih lagi ini berkaitan dengan aspirasi rakyat di daerah-daerah.
"Adanya pembangunan itu asalnya dari aspirasi rakyat, dan aspirasi itu ditampung, lalu direncanakan. Kalau rencana sudah beres, diatur sebagus mungkin, agar realisasinya juga bagus. Kalau pembangunannya bagus, hasilnya kembali lagi ke rakyat, yang merasakan ya rakyat di daerah itu," sambungnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai tergiur iming-iming dewa amplop, berapapun jumlah nominalnya, entah itu bernilai rupiah, dollar atau poundsterling sekalipun. Karena, wakil rakyat membawa amanah dari rakyat, dan amanah itu adalah aspirasi.
"Kalau ada oknum yang dengan menggunakan dewa amplop saat demokrasi, otomatis ada yang berkurang atau minus, yaitu keuangannya. Bagaimana caranya mengembalikan yang berkurang atau minus, ya mengambil yang bukan haknya, tentunya ini berkaitan dengan uang negara yang bersumber dari rakyatnya," pungkasnya.
(rr)
Sumber dari berbagai daerah yang dapat dipercaya menyebutkan, salah satu momok ketika demokrasi itu berlangsung adalah munculnya 'dewa amplop'. Dewa yang satu ini tidak ada kaitannya dengan kepercayaan tertentu, tetapi dewa ini keberadaannya sangat meresahkan, dan identik dengan perampasan kedewasaan dalam kehidupan berdemokrasi.
Bila dewa-dewa dalam kepercayaan tertentu, selalu membawa dampak positif, justru sebaliknya, dewa amplop datang membawa dampak negatif, khususnya ketika ia hadir di tengah-tengah pemilik hak suara. Masa depan aspirasi rakyat, dirampasnya selama 5 (lima) tahun kedepan, dan dewa amplop hadir sesaat, sesudah itu dipastikan ia tak akan muncul lagi.
"Ini sekedar edukasi, hanya asumsi saja, matematikanya begini, kalau kita terima 'fulus' Rp 100.000,- misalnya. Kita bagi Rp 100.000,- dengan 365 (mengacu pada 1 tahun ada 365 hari), hasil Rp 274,-, ini dalam 1 tahun. Lalu kita bagi lagi Rp 274,- dengan 5 (mengacu pada 5 tahun kedepan), hasilnya Rp 55,-.
Jadi nilai dewa amplop ini sebenarnya kecil sekali bila dibanding besarnya aspirasi rakyat yang sangat perlu dijembatani lalu direalisasikan," jelas Moch. Efendi yang juga berstatus seorang advokat.
Matematika yang diedukasikan Moch. Efendi ini, tidak lepas dari adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kelebihannya di sektor keuangan, dengan cara tidak beretika saat demokrasi dihelat. Cara tidak beretika ini salah satunya dengan memberikan sejumlah uang, agar oknum ini memperoleh suara dari pemilik hak suara.
Menurut Moch. Efendi yang juga CEO PT. Media Berita Lima, sangat disayangkan bila dewa amplop yang datangnya hanya 5 tahun sekali ini, merampas kewibawaan demokrasi. Terlebih lagi ini berkaitan dengan aspirasi rakyat di daerah-daerah.
"Adanya pembangunan itu asalnya dari aspirasi rakyat, dan aspirasi itu ditampung, lalu direncanakan. Kalau rencana sudah beres, diatur sebagus mungkin, agar realisasinya juga bagus. Kalau pembangunannya bagus, hasilnya kembali lagi ke rakyat, yang merasakan ya rakyat di daerah itu," sambungnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai tergiur iming-iming dewa amplop, berapapun jumlah nominalnya, entah itu bernilai rupiah, dollar atau poundsterling sekalipun. Karena, wakil rakyat membawa amanah dari rakyat, dan amanah itu adalah aspirasi.
"Kalau ada oknum yang dengan menggunakan dewa amplop saat demokrasi, otomatis ada yang berkurang atau minus, yaitu keuangannya. Bagaimana caranya mengembalikan yang berkurang atau minus, ya mengambil yang bukan haknya, tentunya ini berkaitan dengan uang negara yang bersumber dari rakyatnya," pungkasnya.
(rr)
