Portal Nasional News Detak. Tajam Terpercaya |Tampil Beda | Pembawa Aspirasi

05.01

Presiden Jokowi Lantik Gubernur Riau dan Gubernur Bengkulu di Istana

JAKARTA, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Wan Thamrin Hasyim sebagai Gubernur Riau untuk sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara pada Senin, 10 Desember 2018.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021.

Wan Thamrin Hasyim yang menggantikan Gubernur Riau sebelumnya, Arsyadjuli Andi Rachman, diambil sumpah oleh Presiden dan dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 214/P Tahun 2018.

Sementara Rohidin Mersyah dilantik menggantikan Gubernur Bengkulu sebelumnya, Ridwan Mukti, berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215/P Tahun 2018.

Sebelum keduanya dilantik, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menyerahkan petikan surat keputusan tersebut di Istana Merdeka. Presiden beserta kedua calon gubernur kemudian menjalani prosesi kirab menuju Istana Negara. Selama prosesi, mereka diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres dengan turut didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Pengambilan sumpah dan pelantikan kemudian digelar di Istana Negara. Setelah dilantik, keduanya akan langsung mengemban amanah masing-masing sebagai Gubernur Riau dan Bengkulu.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian Presiden memandu sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

(rr)

04.58

Polda NTT Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS SDI Liliba Kupang

KUPANG, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDI Liliba Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 Triwulan I dan Triwulan II.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka pada 12 September 2018 Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTT telah melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDI Liliba Kota Kupang Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 Triwulan I dan II, yang diduga dilakukan oleh tersangka R (Kepala Sekolah SDI Liliba) dan tersangka Y (Bendahara BOS SDI Liliba Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2017) dengan acara me-markup harga dan markup volume barang serta melakukan pembelanjaan fiktif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 149.622.181.

" Dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTT, ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp 149.622.181", kata Kasubdit III Tipidkor Polda NTT, Kompol Manang Soebeti, S.Ik, M.Si yang didampingi Kasubid PID Bidang Humas Polda NTT, AKP. I Ketut Sedra kepada wartawan saat Jumpa Pers di Ruang Ditreskrimsus Polda NTT, Senin (10/12) siang.

Ia mengatakan, kedua tersangka ini melakukan pengelolaan dana BOS tidak sesuai ketentuan, yang dari hasil penyalahgunaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Modusnya yaitu dengan cara melakukan markup volume dan harga barang belanjaan berdasarkan pertangunggungjabwan yang dikeluarkan oleh sekolah.

" Jadi laporan pertangungjawabannya dibuat fiktif. Ada beberapa barang yang dinaikan harganya dan ada barang yang dinaikan volumenya, sehingga terjadi selisi dari pembalanjaan riil dari yang dilaporkan", kata Manang menambahkan.

Barang bukti yang disita yakni satu buah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2017, satu buah dokumen RKAS Tahun 2018, satu buah box dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS SDI Liliba Triwulan I, dan II Tahun 2018, serta sebesar Rp 50 juta dari tersangka R.

Selain itu, juga ada nota – nota fiktif dan stempel toko yang dibuat sendiri oleh tersangka dengan modus dia membelanjakan sejumlah barang yang tidak sesuai dengan Juknis (petunjuk teknis) dan dibuat pertanggungjawab fiktif. Bahkan ada belanjaan yang tidak pernah dilakukan juga.

Kedua tersangkan disangka dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Untuk pasal 3, paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Ia menambahkan, pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 21 orang. " Jadi terkait dengan pihak – pihak terkait yang mungkin nanti kami dalami keterlibatannya masih memungkinkan. Tapi kita masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara saat ini yang disampaikan tersangka hanya mereka berdua saja yang menikmati untuk kepentingan pribadi. Nanti akan kami dalami apakah ada keterlibatan pihak lain", ujarnya.

Ia menjelaskan, total dana BOS per siswa sebesar Rp 800.000 per tahun. Untuk SDI Liliba Tahun Anggaran 2017 jumlah siswa sebanyak 1.012 orang. " Pada tahun 2017 proses penyidikan kami hanya pada triwulan I dan triwulan II, karena setelah itu kami ketahui akhirnya proses penyidikan. Sedangkan pada triwulan III dan IV masih berjalan sesuai ketentuan", katanya.

Mengenai status tersangka, kata Manang, telah ditetapkan menjadi tersangka pada 3 Desember 2018. Saat ini kedua tersangka sudah ditahan di Polres Kupang Kota sejak 6 Desember 2018. (Ang)

21.06

Dubes Helmy Fauzi: Mesir Pintu Potensial Benua Afrika

Dubes Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzi

KAIRO, Mesir adalah pintu masuk potensial bagi ekspor Indonesia ke Benua Afrika, yang mempunyai penduduk sebanyak 1,2 miliar jiwa, dengan produk domestik bruto (PDB) 2 triliun dolar AS, dan pasar senilai 550 miliar dolar AS.

“Pasar masih sangat luas, karena sampai sekarang ekspor Indonesia ke Benua Afrika baru senilai 4,2 miliar dolar AS. Mesir adalah pintu masuk potensial ekspor Indonesia ke Afrika,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzi, di Kedubes RI di Kairo (9/12), seperti dilaporkan Sihol Manullang dari Kairo (10/12).

Kedubes mempertemukan 13 perusahaan asal Indonesia yang menjadi peserta Intra- African Trade Fair (IATF) dengan wartawan Mesir di Kairo. Pameran berlangsung 11-17 Desember 2018, yang diikuti hampir semua negara di Benua Afrika. Tak mau ketinggalan, Indonesia membuka stand.

Helmy Fauzi mengatakan, secara geografis, Mesir adalah pintu masuk yang potensial, karena berada di dekat persinggungan Benua Asia, Afrika, dan Eropa, termasuk Terusan Suez.

Mesir sendiri sebagai suatu negara adalah pasar empuk bagi ekspor Indonesia, karena mempunyai 100 juta penduduk, urutan tiga di Afrika setelah Nigeria dan Ethiopia. Tak hanya itu, kawasan perdagangan bebas Mesir dengan beberapa negara di kawasan, membuatnya lebih berpotensi.

Dubes Helmy menghargai inisiatif Afreximbak dan African Union mengadakan pameran IATF 2018. Indonesia berpartisipasi aktif dengan menyertakan 13 perusahaan dan membawa 50 pebisnis Indonesia.

Perusahaan dari Indonesia peserta IATF adalah PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PTPN), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Pertamina Lubricants, PT Kapal Api Global, PT Tunas Utama Cipta, PT AK Goldenesia, PT Megumi Shigen Indonesia, PT Dahliah Duta Utama, PT Mensa Grup Indonesia, PT Iqra Visindo Teknologi, PT Pura Barutama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Danora Agro Prima, PT Talaza Glova Savana, dan Indonesia Eximbank.

Perdagangan Indonesia-Mesir tahun 2017 tercatat senilai 1,5 miliar dolar AS, dengan surplus bagi Indonesia. Ekspor Indonesia ke Mesir antara lain palm oil, kopi, karet, filamen, dan kertas. Adapun impor Indonesia dari Mesir antara lain jeruk, fosfat, kurma, dan aspal. Sedikitnya 60 persen konsumsi kopi di Mesir berasal dari Indonesia.

Sampai sejauh ini investasi perusahaan Indonesia di Mesir senilai 40 juta dolar AS, sedangkan investasi perusahaan Mesir di Indonesia senilai 5 juta dolar AS. Dalam Trade Expo Indonesia di Jakarta Oktober 2018, Kedubes RI di Kairo membawa 75 importir asal Mesir.

Enam perusahaan Mesir yang selama 2017 membukukan nilai impor yang signifikan, memperoleh Primaduta Award. Nilai kesepakatan transaksi dalam pameran tersebut senilai 78,4 juta dolar AS. Nilai itu naik dibandingkan event sejenis 2017 lalu dengan transaksi 53,5 juta dolar AS, atau mengalami kenaikan 41 persen. (rr)

05.46

Yonif RK 644/WLS Kembali Ke Bumi Khatulistiwa.

Pontianak – Batalyon Infanteri Raider Khusus 644/Walet Sakti telah kembali ke Bumi Khatulistiwa setelah selesai melaksanakan tugas operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Indonesia – Papua Nugini di wilayah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Sebanyak 450 personel Yonif RK 644/WLS yang dipimpin langsung oleh Danyonif RK 644/WLS, Letnan Kolonel I Gede Setiawan tiba di Pelabuhan Dwikora, Kota Pontianak, Minggu (9/12/2018).

Dengan menumpang Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Bintuni – 520 seluruh personel Yonif RK 644/WLS tiba dengan selamat di Kota Pontianak. Yonif RK 644/WLS sebelumnya mendapat kepercayaan dari TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan tugas operasi selama 9 bulan di wilayah sektor utara Provinsi Papua.

Asisten Operasi Kasdam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Anwar memimpin langsung pelaksanaan debarkasi dan pengecekan personil dan materiil Satgas Pamtas Yonif RK 644/WLS. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk mengetahui kelengkapan personil maupun materiil yang harus dipertanggungjawabkan oleh prajurit. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang bawaan setiap personel.

"Saya harapkan tidak ada yang membawa barang-barang terlarang dari daerah operasi," tegas Asops Kasdam XII/Tpr.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh personil Polisi Militer Kodam XII/Tpr kepada seluruh personel Yonif RK 644/WLS. Dari pemeriksaan yang dilakukan tidak diketemukan barang-barang terlarang yang dibawa oleh personel Yonif RK 644/WLS dari tempat tugas. Usai dilakukan pemeriksaan, kegiatan dilanjutkan dengan pergeseran pasukan dari Pelabuhan Dwikora menuju ke Marshaling Area di Mabekangdam XII/Tpr dan dijadwalkan akan dilaksanakan pemerikasaan kesehatan oleh personel Kesdam XII/Tpr.

05.45

Gotong Royong untuk Peringati Hari Juang Kartika.

Bengkayang - Anggota pos Sentabeng SSK II Satgas Pamtas Yonif 511/DY, yang dalam kesehariannya melaksanakan tugas pokok menjaga perbatasan RI - Malaysia tidak ketinggalan turut andil dalam membantu masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan karya bakti perbaikan gapura dan pembersihan jalan bersama warga kampung Sentabeng RT 09 dan RT 10 dusun Kindau, Desa Sekida, Kec. Jagoi Babang, Bengkayang, Minggu (9/12/2018).

Selain untuk menciptakan suasana yang bersih, sehat dan asri ini juga dilaksanakan Satgas Pamtas dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika. Warga menyambut gembira atas inisiatif anggota pos Satgas untuk melaksanakan pembersihan di tempat tinggal mereka yang sudah lama tidak tersentuh karena kesibukan sehari - hari.

Komandan Batalyon Infanteri 511/Dibyatara Yudha, Letnan Kolonel Inf Jadi mengatakan, dalam kegiatan ini di samping menyambut Hari Juang Kartika ke - 73, Yonif 511/DY juga melaksanakan hari jadinya yang jatuh pada 13 hari setelah hari lahirnya TNI Angkatan Darat.

"Sampai kapanpun TNI akan terus bersama-sama dengan Rakyat, kebersamaan TNI dengan Rakyat adalah kekuatan NKRI", ujar Danyonif 511/DY.

Warga masyarakat Sentabeng mendukung dan berterima kasih kepada personil pos Sentabeng karena dapat turut serta mengajak seluruh komponen untuk bersama sama membersihkan wilayah kampung Sentabeng.

05.28

BPJS Kesehatan Dapat Dana Talangan Lagi

SURABAYA, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mendapat kucuran dana talangan dari pemerintah. Nilainya Rp 5,2 triliun. Ini lebih besar dari kucuran sebelumnya yang sebesar Rp 4,9 triliun.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, Herman Dinata Mihardja, mengatakan, dana sebanyak itu tidak dikucurkan sekaligus, tapi dua termin.

"Termin pertama sudah dikucurkan Rp 3 triliun. Sedangkan sisanya yang Rp 2,2 triliun baru akan dicairkan pekan depan," kata pengganti Mohammad Cucu Zakaria ini, Kamis (6/12/2018).

Dengan kucuran itu, Herman yakin jatah untuk wilayah Cabang Utama Surabaya juga akan lebih besar dibanding periode sebelumnya.

Waktu kucuran tahap pertama, Cabang Utama Surabaya menerima Rp 66 miliar dan sudah langsung dibagikan ke seluruh rumah sakit yang memiliki tunggakan.

Diungkapkan, dana talangan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada bagian lain, Ketua BPJS Watch Jatim, Arief Supriyono, meminta BPJS Kesehatan agar mendesak rumah sakit-rumah sakit menjadi mitranya, untuk menyediakan dashboard berisi informasi tentang ketersediaan kamar.

"Selama ini ada saja rumah sakit yang berusaha mencari tambahan pendapatan dari pasien peserta BPJS Kesehatan, dengan cara akal-akalan," ujarnya.

Dia kemudian menyebutkan tentang kasus peserta BPJS Kesehatan yang ditolak masuk ke ruang pelayanan kelas 3, dengan alasan kamar untuk kelas tersebut sudah penuh.

Selanjutnya, pasien yang bersangkutan disarankan untuk menggunakan kelas yang lebih tinggi, dengan syarat tambahan biaya.

BPJS Kesehatan selaku pembina rumah sakit, kata dia, berhak menegur dan meminta rumah sakit agar lebih transparan.

"Selama ini pasien hanya bisa pasrah dan menuruti kemauan pihak rumah sakit. Karena pasien tidak pernah tahu apakah ruangan kelas yang mejadi haknya itu memang sudah benar-bener sudah penuh, atau hanya sekedar akal-akalan pihak rumah sakit," ujarnya.

Pihaknya berharap, BPJS Kesehatan bersedia menekan pihak rumah sakit agar memasang dashboard tentang ketersedian kamar yang bisa dilihat oleh pasien.

Cara itu diharapkan bisa memuaskan para pasien yang mengalami penolakan perawatan di ruang kelas yang menjadi haknya tersebut. Dan sesuai mrv55tentuan, seharusnya RS memang tidak boleh menolak pasien.

Tapi kadang di lapangan, ada rumah sakit yang membedakan jenis kelamin untuk ruang perawatannya," ujar Kabid Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, Chohari.

Di rumah sakit tertentu misalnya, kata dia, ada kasus pasien pria yang ditolak masuk RS tertentu, dengan alasan ruangan sudah penuh. Belakangan diketahui, ruangan yang tersisa itu hanya untuk menampung pasien perempuan. (Ganefo)

Teks Foto: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, Herman Dinata Mihardja.

04.48

Mengangkat Tema “Bersatu dan Bertumpu Dalam Bingkai NKRI”, FPK JatimSukses Gelar Seminar

SURABAYA, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Jawa Timur kembali menggelar seminar wawasan kebangsaan dalam rangka menumbuh kembangkan semangat bela negara dan kebhinekaan dengan tema "Bersatu Dan Bertumpu Dalam Bingkai NKRI" di Hotel Narita Surabaya, Rabu (05/12/2018).

"Seminar ini bukan hanya sekedar membangun wacana, tetapi yang lebih penting adalah untuk memberikan masukan dalam merumuskan format kebangsaan demi kejayaan NKRI," ungkap DR. Edi Purwinarto, M.Si Selaku Ketua Panitia dalam Sambutannya.

Menurutnya bahwa seminar tersebut, membahas soal pentingnya pembauran kebangsaan dalam menjaga Persatuan Dan Kesatuan menyongsong pesta demokrasi Tahun 2019, peningkatan peran Forum Pembauran Kebangsaan Sebagai Perekat NKRI. Dan Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Dalam Pembauran Kebangsaan.
CH Logo

" Terima Kasih atas kehadiran, nantinya kita diskusikan bersama pembicara yang telah kami siapkan, dan semoga FPK di tahun 2019 menjadi lebih baik," ujarnya.

Selanjutnya Ketua FPK Jatim H. Sabron Djamil Pasaribu SH Mhum menyampaikan bahwa seminar yang mengangkat tema" Bersatu dan Bertumpu dalam Bingkai NKRI itu, bermuara pada satu tujuan membangun format politik yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan untuk menguatkan eksistensi NKRI.

"Indonesia dalam kebhinnekaan, harus menghilangkan berkembangnya konflik, dan sebaliknya justru mempertebal rasa persatuan dan kesatuan," katanya.

Sabron juga menegaskan bahwa dinamika politik dapat dikendalikan dan menjadi kondusif manakala rasa persatuan dan kesatuan antar Warga Negara yang hidup dalam perbedaan diperkuat, sehingga kontestasi dalam Pemilu Tahun 2019 akan dapat berjalan aman, terbit, dan damai. Hal tersebut dapat dicapai manakala memperkuat rasa kesamaan, dan melihat dalam kaca pandang yang baik/positif.

"Kita jangan terjebak pada pemikiran orde-orde yang stigmatif, tetapi itu kita pandang sebagai periodisasi yang perlu kita cari apa yang baik pada periode itu, hal tersebut seiring dengan perjalanan reformasi, terjadi penguatan demokrasi dan HAM. Penguatan ini harus bertumpu pada kesejahteraan, bukan justru mempertebal konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," paparnya.

Ia menambahkan bahwa demokrasi dan HAM memberikan kebebasan, tetapi harus dalam batas koridor rambu normatif (norma hukum, norma agama, norma budaya, norma adat, dan sebagainya). Dan upaya menciptakan suasana kondusif menjadi tanggungjawan bersama, Pemerintah dan masyarakat.

"Namun demikian, Pemerintah harus berada dalam koridor 3 fungsi, yaitu regulator, pemberdaya masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam fungsi ini maka peran Pemerintah dan lembaga-lembaga berada dalam pembinaan dalam bentuk penanaman nilai kebangsaan. Upaya penanaman nilai harus dilaksanakan secara sistematis melalui berbagai lembaga, termasuk lembaga pendidikan," imbuhnya.

Dikatakan Kabid Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Provinsi Jatim, Sapto Wibowo, SH yang mewakili Kepala Dinas Bakesbangpol Prov Jatim Drs. EC. Jonathan Juditatnto, MMT mengatakan bahwa penanaman nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter harus dipertegas kembali, dilakukan secara sistematis dan terus menerus agar menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi semua generasi dengan mengedepankan pengamalan 5 sila.

"Dengan adanya seminar ini, harapannya dapat menjadi input dalam membangun sistem politik Indonesia," tutupnya.

Perlu diketahui hadir sebagai pemateri dalam Seminar yakni, Ketua Komisi A DPRD Prov. Jatim Dr. Freddy Poernomo, Kol. (Purn) Drs. H. Soerjadi Setiawan dengan Moderator Ir. Marcus Remiasa, SE, M.Si, dan H. M. Yousri Nur Raja Agam, sedangkan seluruh Pengurus FPK Jatim hadir membantu kepanitiaan dan menjadi tuan rumah di kegiatan tersebut.

Di akhir kegiatan Sekretaris FPK Jatim Yafeti Waruwu, SH menutup kegiatan Seminar yang dilanjutkan dengan pembacaan Hasil Rekomendasi oleh Perumus DR. Edi Purwinarto, M.Si. [Red]

04.23

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jual 400 Paket Sembako Murah di Dua Desa

MALANG, Gelaran Pasar Murah dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Malang di dua desa, salah satunya di Desa Gedog Wetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Selasa (04/12/2018).

Mewakili Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang, Cahyaning Indriasari, Kabid Pemasaran Nurhadi Wijayanto mengatakan, pasar murah ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT BPJS Ketenagakerjaan ke-41 pada 5 Desember 2018.

"Ini kami lakukan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," ujar Nurhadi di sela acara.

Dikemukakan, kegiatan pasar murah seperti ini rutin dilakukan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun. "Harapannya bisa mengurangi beban masyarakat atas kenaikan harga kebutuhan pokok," tandasnya.

Disebutkannya pula, kegiatan seperti ini dilakukan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, tidak hanya oleh Kantor Cabang Malang.

Dalam Pasar Murah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang ini masyarakat bisa mendapatkan paket sembako dengan potongan harga hingga 50 persen. Paket sembako ini berisi beras 5 kg, minyak goreng 4 liter dan gula pasir 2 kg.

"Pada tahun ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang menyiapkan total 400 paket sembako murah yang dibagikan pada masyarakat di dua desa. Selain di Desa Gedog Wetan, juga di Desa Sumberngepoh," kata Nurhadi.

"Satu paket sembako ini harga normalnya Rp 150 ribu tapi kami jual hanya Rp 75 ribu. Selain itu, masyarakat yang membeli juga terlindungi dua program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," pungkas Nurhadi. (Ganefo)

Teks Foto: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang saat menggelar Pasar Murah di Desa Gsdog Wetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Selasa (04/12/2018).

Popular Posts