Headlines News :
**Dewan Redaksi "NewsDetak" menerima kiriman tulisan dan artikel dari pembaca**NewsDetak adalah media online yang menyajikan berita aktual, dan pemikiran yang konseptual**Jangan lewatkan hari-hari Anda untuk mampir di laman NewsDetak**

Pandawa dan Masyarakat Desa Pandan Gruduk dan Blokade Jalan Menuju Kantor PT. Garam Persero Pamekasan.

Hendra Gobanx korlap aksi bersama Didin_laNyala saat diwawancarai awak media saat selesai berorasi
(Foto: detak.com)

PAMEKASAN, detak.com -Masyarakat Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan bersama dengan aktivis Perserikatan Dewan Mahasiswa Madura (PANDAWA) Pamekasan, gelar demo di Kantor PT. Garam Persero Pamekasan yang berada di Desa Pandan, Jumat (12/7/2019).

Ratusan massa aksi yang terdiri dari beberapa elemen masyakat memulai aksinya dengan melakukan konvoi kendaraan menuju kakntor PT Garam Persero Pamekasan. Mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya adalah,

1. Stop impor garam, naikkan harga petani garam.
2. Pengelolaan semua lahan garam di serahkan pada masyarakat desa Pandan tanpa sewa lahan.
3. Pimpinan PT Garam Persero Pamekasan untuk mundur dari jabatannya.

"Aksi ini merupakan keluh kesah masyarakat Pandan terkait proyek di bawah naungan PT. Garam Persero," ujar Hendra Gobanx, selaku kordinator aksi.

Pada aksi kali ini masyarakat juga melakukan penutupan jalan denagan cara mendirikan posko dan membakar ban bekas.

Disamping itu juga, Didin_Lanya juga menuntut pihak perusahaan agar bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat lalu-lalang truk yang mengangkut material proyek, 
"Kami minta pihak perusahaan agar bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang disebabkan truk perusahaan PT Garam" Ujar mahasiswa semester 14 tersebut yang juga aktivis Pandawa.

Pihak PT Garam Persero juga berjanji akan mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat Desa Pandan khususnya. Ia meminta untuk membacakan tuntutannya, pihaknya akan menyampaikan terhadap Direktur PT Garam.

(Dn/zai/an)

Tarik Ulur Proses Penegakan Hukum di Kejari Sampang, Pandawa Sambangi Kejati Jatim

Saat forum audensi berlangsung bertempat di ruangan Kejati Jatim.
(Foto: detak.com)

Surabaya, detak.com -Setelah gagal melakukan aksi demonstrasi di Kejaksaan Negeri Sampang  terkait penanganan kasus hukum di Kabupaten Sampang, Perkumpulan Dewan Mahasiswa Madura (PANDAWA) mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (11/7/2019)

Pada kesempatan tersebut peserta audensi menyampaikan prihal kendala yang dialami rekan-rekan PANDAWA untuk melakukan aksinya di Kejaksaan Negeri Sampang. Pasalnya yang melatar belakangi mereka audensi ke Kejati dikarenakan kecewa terhadap penegakan hukum di Kab. Sampang yang tak kunjung terselesaikan.
"Kami jauh-jauh datang untuk audensi kesini karna kami kecewa terhadap Polres Sampang yang tidak memberikan izin pada kami untuk menyampaikan aspirasi kami, maka dari itu kami kesini merupakan wujud komitmen untuk mewujudkan Madura yang adil dan transparan, kami juga meminta Kejaksaan Negeri Sampang untuk segera mengusut tuntas berbagai kasus dugaan korupsi" Ujar Basit Daenx selaku ketua dari perkumpulan tersebut.

"Seperti laporan yang telah kami sampaikan pada rencana aksi demo sebelumnya, semisal kasus dugaan korupsi lisdes, sanitari landfil dan dugaan pungli di Pasar Sampang. Kami akan terus mengkawal kasus dugaan korupsi tersebut sampai mempunyai kepastian hukum tetap" tambahnya Didin Lanyala, geram saat audensi berlangsung.

Hendra Gobanx, selaku peserta audensi menambahkan bahwa, laporan terkait dengan dugaan korupsi yang berkasnya telah sampai ke Kejari Sampang tidak kunjung ditanggapi, dan terkesan tidak di proses.
"Kami kesini ingin menyampaikan bahwa Kejari Sampang tidak transparan, terbukti dengan adanya beberapa laporan kasus hingga saat ini tidak ada kejelasan, makanya kami audensi ke Kejati agar persoalan ini segera di tuntaskan".

Anton, Bagian dari Penanganan tindak pidana korupsi mengatakan bahwa, dari Kejati akan segera menindak lanjuti persoalan tersebut.
"Kami pasti menindak lanjuti laporan teman-teman, nanti silahkan saudara laporkan secara tertulis persoalan-persoalannya, biar nanti kami proses langsung" ucapnya. Kamis (11/7/2019)

(Dn/zai/an)

Kunjungan Kerja ke NTT, Presiden Akan Tinjau Pengembangan Infrastruktur Wisata di Labuan Bajo


Manggarai Barat, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo hari ini, Rabu, 10 Juli 2019 bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna melakukan kunjungan kerja. 

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 11.10 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sekitar pukul 14.11 WITA, Presiden disambut oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, dan Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman. Kedatangan Kepala Negara juga disambut dengan prosesi adat khas NTT yaitu Tari Caci.

Presiden kemudian langsung meninjau rencana pengembangan Bandara Komodo dengan melihat panel dan menyimak paparan. Dari bandara, Presiden dan rombongan menuju Kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk meninjau proyek penataan kawasan Puncak Waringin.

Sambutan masyarakat NTT yang sangat antusias hingga ke luar bandara sempat membuat rangkaian kendaraan Presiden terhenti. Presiden pun menyempatkan turun dari mobilnya untuk menyapa masyarakat yang membeludak di pinggir jalan.

Kepala Negara juga diagendakan akan meninjau pedestrian di Jalan Soekarno-Hatta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Agenda kerja Presiden hari ini akan ditutup dengan meninjau Kawasan Terpadu Marina, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada sore hari.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi NTT yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI Trisno Hendradi, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.



HUT Bhayangkara Ke - 73, Kapolres Gresik Pimpin Ziarah di Taman Makam Pahlawan

GRESIK,   Bertempat di Taman Makam Pahlawan  Gresik jalan Pahlawan, Gresik telah berlangsung upacara ziarah dalam rangka HUT Bhayangkara Ke-73 Tahun 2019 yang jatuh tepat pada hari ini, Senin tanggal 1 Juli 2019.
Dipimpin langsung Kapolres Gresik AKBP Wahyu S Bintoro, S.H., S.I.K., M.Si. upacara ziarah tersebut diikuti oleh seluruh pejabat utama Polres, perwira staf, Kapolsek jajaran, perwakilan anggota Polres, ASN Polri, Bhayangkari, serta para tamu undangan.
Selaku Inspektur Upacara  Kapolres Gresik dalam upacara tersebut berkesempatan meletakkan karangan bunga di tugu TMP  Gresik sebagai simbol untuk mengenang dan bentuk penghargaan serta penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur.

Usai meletakkan karangan bunga di tugu TMP tersebut, acara selanjutnya dilanjutkan dengan melaksanakan tabur bunga dengan didampingi ibu-ibu Bhayangkari dan para Polwan, Kapolres beserta para pejabat utama Polres melakukan tabur bunga di makam para pahlawan demi mengenang jasa para pahlawan.

"Kita melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang gugur mendahului kita," terang Kapolres Gresik dikonfirmasi usai pelaksanaan upacara ziarah makam pahlawan, (1/7/19)," pungkasnya. (mamet/Red)

Pasca Pilpres, Presiden Jokowi Minta Semua Pihak Bersatu untuk Indonesia Maju

JAKARTA, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat untuk bersatu kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air usai rangkaian pesta demokrasi Pemilihan Presiden 2019 berakhir. Ia berharap perbedaan pilihan politik saat gelaran Pilpres 2019 bisa dilupakan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2019.

"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah kita, 02 dan 01. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya," ungkap Presiden.

Dalam rapat pleno tersebut, Ketua KPU Arief Budiman membacakan keputusan KPU yang menetapkan pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU wajib menetapkan pasangan calon terpilih maksimal tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menetapkan pasangan calon nomor urut 1 saudara Haji Joko Widodo dan Prof Dr KH Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 854.670.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024" demikian bunyi surat ketetapan KPU RI yang dibacakan Ketua KPU.

Presiden Jokowi pun mengucapkan rasa syukur bahwa KPU telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih melalui pleno terbuka.
(rr)

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Hadiri Jamuan Santap Malam G20 Osaka

OSAKA,  Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo santap malam bersama para pemimpin negara-negara anggota G20 yang digelar di Osaka Geihinkan, Sabtu, 28 Juni 2019.

Saat tiba di tempat jamuan makan malam, para kepala negara/kepala pemerintahan disambut oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Ibu Akie Abe. Mereka kemudian berjalan menuju tempat sesi foto bersama.

Dalam sesi foto bersama ini, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana tampak berada di baris terdepan, di antara Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta berada di depan PM Kanada Justin Trudeau dan Ibu Sophie Grégoire Trudeau

Sebelum memulai jamuan santap malam, para pemimpin negara-negara anggota G20 disuguhi pertunjukan kebudayaan. Ketika menantikan pertunjukan kebudayaan dan jamuan santap malam, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sempat berbincang-bincang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Brigtte Macron, serta Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman di ruang tunggu.

Batal Demo KEJARI , POLRES Sampang Dinilai Tidak Kooperatif

Korlap aksi saat di wawancarai awak media di kediamannya.
(Foto: detak.com)


Sampang detak.com -Perkumpulan Dewan Mahasiswa Madura (PANDAWA) kecewa terhadap Kepolisian Resort Kab. Sampang yang tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kepolisian prihal pemberitahuan aksi demonstrasi yang disampaikan oleh Perkumpulan Dewan Mahasiswa Madura (PANDAWA MADURA).

Pasalnya surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Sampang itu terkait prihal Profesionalitas dalam Penanganan Beberapa Kasus KKN yang tak kunjung terselesaikan tersebut tidak mendapatkan STTP dari POLRES Sampang dengan alasan yang dinilai tidak koopratif.

Mengingat kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan telah diatur dalam pasal 28 UUD 1945 dan UU No.9 tahun 1998 sehingga para peserta demonstrans memiliki legalitas dalam aksinya.

Aksi yang rencananya akan dilaksanakan hari ini, terpaksa di gagalkan. (Selasa 25/06/19)

"Kami merasa kecewa dengan sikap Kepolisian Kab. Sampang yang tidak kooperatif, kami juga menilai, ini sangat fatal dan mencederai demokrasi kita, padahal kami sudah tertib administrasi, dengan sikap kepolisian yang seperti ini membuat kami curiga jagan-jagan ada permainan" ujar Hendra Gobanx selaku korlap saat ditemui awak media.

"Jika kami tidak bisa mendapatkan STTP tersebut, maka kami akan melayangkan surat pemberitahuan aksi ke POLDA Jatim untuk langsung melakukan Demo Besar-besaran ke Kejaksaan Tinggi Jatim terkait kasus yg ada di Sampang tersebut sekaligus pelaporan ke PROPAM terkait tidak di terbitkannya STTP oleh Polres Sampang" tambahnya, kesal.

Slamet selaku intel Polres Sampang, saat dikonfirmasi melalui via telpon oleh korlap aksi mengatakan bahwasanya masih belum bisa menerbitkan STTP karena salah satu habib di Sampang akan turunkan masa tandingan dan polres akan ruwet jadinya.

"Kami masih belum bisa mengeluarkan STTP karena salah satu habib akan melakukan aksi tandingan jika aksi ini tetap di gelar, kami jadi ruwet" pungkasnya.

(25/06/19)

Gubernur Khofifah Dampingi Presiden Jokowi Bagikan 3.200 Sertifikat Tanah di Gresik


GRESIK, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan 3.200 sertifikat hak atas tanah untuk warga Kab. Gresik di GOR Tri Dharma PT. Petrokimia Gresik, Kab. Gresik, Kamis (20/6).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah yang mengenakan baju putih tersebut menyampaikan, bahwa hari ini telah diserahkan 3.200 sertifikat tanah dari kegiatan tanah sistemik lengkap pada 2019 untuk warga Kab. Gresik. Di Jatim sendiri, terdapat 19.498.377 bidang tanah yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, 54,5 persen tanah sudah bersertifikat. Sedangkan sisanya sebesar 45,5 persen belum bersertifikat.

"Target PTSL (Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap)  sebanyak 2.191.520 bidang tanah bisa disertifikatkan pada tahun ini. Tujuannya adalah agar semakin sejahtera masyarakat Jatim," ungkapnya

Gubernur Khofifah mengingatkan, bagi para penerima sertifikat tanah yang sudah menerima untuk berhati-hati dalam menggunakan sertifikat tersebut. Pasalnya, keberadaannya bisa digunakan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi keluarga.

Sertifikat tanah itu sendiri, bisa dipergunakan sebagai sarana meminjam uang di bank. Masyarakat langsung bisa mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah yaitu 7 persen per tahun.

"Saya mohon agar sertifikat yang diterimakan dijaga. Apabila sertifikat tanah dijadikan sebagai agunan, harus dihitung kemampuan membayarnya tiap bulannya," tambahnya

Pada kesempatan yang sama,  Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Sekitar 46 juta tanah sudah disertifikat, sedang sisanya 80 juta tanah belum bersertifikat. Presiden Jokowi menargetkan, bahwa pada 2025 semua lahan sudah bersertifikat.

"Saya pesan, jika sudah bersertifikat, maka ketika di rumah segera di simpan dengan baik yaitu dengan dilaminating dan di foto copy. Apabila terjadi kerusakan, bisa diurus di BPN hanya dengan membawa foto copy tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menjelaskan, semua tanah di Kab. Gresik akan bersertifikat pada 2024. Semua pengurusan sertifikat tanah dipermudah oleh pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari perintah Presiden RI.

"Selain dipermudah, pengurusan sertifikat juga cepat," jelasnya.

Sebagai informasi, di Kab. Gresik terdapat sekitar 400 ribu bidang tanah belum bersertifikat. Pada 2019 ini, ditargetkan 54 ribu tanah bersertifikat. Pada 2020, ditingkatkan menjadi 110 ribu tanah bersertifikat.

"Dengan dukungan Bupati, Pemprov Jatim dan kerja keras dari BPN, 400 ribu tanah yang belum memiliki sertifikat bisa bersertifikat pada tahun 2024," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sofyan menjelaskan beberapa fungsi dari tanah yang bersertifikat. Pertama adalah tidak akan terjadi sengketa tanah. Sebagian besar permasalahan sengketa tanah adalah karena banyak yang belum bersertifikat.

"Diharapkan seluruh tanah di Indonesia bisa bersertifikat agar tidak terjadi konflik sengketa," ungkapnya.

Kedua, fungsi dari sertifikat tanah adalah dijadikan sebagai agunan. Diharapkan, masyarakat meminjam uang digunakan untuk berusaha, dan bukan untuk konsumtif.

"Misalnya membeli mobil. Pinjaman itu harus digunakan secara berhati-hati agar tanah tidak disita oleh bank," lanjutnya.

Sebelum menyerahkan ribuan sertifikat di Kab. Gresik, Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo juga menghadiri akad nikah putri dari Rais Am PBNU K.H. Miftachul Akhyar Abdul Ghoni dengan putra dari K.H. Ali Ridho yang dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya.(rr)@